Berita Terbaru
Pelindungan untuk PMI Cakup Seluruh Aspek
Bogor, BP2MI (21/02/2020) Direktur Pembedayaan BNP2TKI A Gatot Hermawan menyampaikan perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus mencakup secara keseluruhan. Baik sebelum, selama dan setetalah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.
“Pelindungan harus mencakup keseluruhan dari aktifitas PMI dari sejak saat pendaftaran sampai pemberangkatan. Lalu, berlanjut selama PMI dan anggota keluarganya berada di luar negri hingga saat tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif,” ungkap A Gatot Hermawan saat FGD rehabilitasi dan reintegrasi purna PMI bermasalah di Bogor, Rabu 20/2/2020.
Ia menambahkan, melindungi calon PMI, PMI dan keluarganya sangat penting dilakukan. Karena saat ini masih ada beberapa permasalahan utama yang kerap kali dialami PMI. Seperti kurang percaya diri, menyendiri, selalu termenung, malu dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui reintegrasi dan rehabilitasi yang terdiri dari bimbingan rehabilitasi, pelayanan konseling, pendampingan, pemberian bantuan, kepedulian dan peran dengan Kementrian/ Lembaga terkait.
Gatot mengatakan, para pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan rehabilitasi ini. Rekomendasi hasi kerjasama tersebut antara lain adalah dukungan psikososial dari keluarga/lingkungan, pelayanan prima (cepat) dan tanggap, tanpa birokrasi yang berbelit, fasilitasi semua pmi bermasalah dengan BPJS kesehatan. “Kegiatan rehabilitasi dapat menjadi kegiatan bersama dan kemandirian serta pemantauan bagi PMI,” jelasnya
Perencana Madya Bappenas Iqbal, menjelaskan mengenai isu strategis PMI seperti migrasi dan peran negara. Kerentanan PMI masih yang menjadi tantangan, pola migrasi didominasi penduduk keluar Indonesia, dan masih lemahnya tata kelola penanganan pekerja migran.
Iqbal mengatakan, strategi utama perencanaan pekerja migran komprehensif yaitu dengan cara pengarusutamaan kesadaran oleh semua pihak tentang migrasi aman dan literasi keuangan, pengintegrasian data pekerja migran oleh instansi terkait di semua tingkatan (database,portal peduli pekerja migran), pengintegrasian rehabilitasi pekerja migran, pemberdayaan ekonomi sebagai upaya memberikan pilihan pekerjaan lain dan penguatan koordinasi antar lembaga.
Menurutnya, khusus untuk peningkatan daya saing kewirausahaan pada periode 2020-2024 membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kewirausahaan didorong melalui praktek kemitraan. “Saat ini adalah era kolaborasi, bukan lagi kompetisi.” tutup Iqbal.
Narasumber lain dalam FGD yaitu Yana Anusasana Dharma Erlangga Direktur Mediasi dan Advokasi, Dian Bulansari Kasubdit Rehabilitasi Sosial Kemensos, dan Viky Zulfaqar Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran BP2MI. Selain pemaparan para Narasumber, FGD rehabilitasi dan reintegrasi purna PMI bermasalah juga diselingi diskusi dan sesi tanya jawab langsung dengan para peserta FGD. (Humas/FAS/MH)
Daftar Berita
Pengumuman
Pengumuman Sayembara Logo BP2MI
Pendaftaran Program CPMI ke Jepang Skema SSW
PENGUMUMAN AKHIR JPT PRATAMA BNP2TKI 2019
Link Aplikasi
Program Prioritas Nasional
BP3TKI PADANG BANTU PULANGKAN MARDIANIS
PADANG, BNP2TKI (23/12) – Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Padang membantu kepulangan Mardianis, pekerja migran yang berangkat kerja ke Malaysia tanpa memenuhi prosedur penempatan yang ada. Petugas BP3TKI Padang dan keluarga Mardianis telah menunggu kepulangannya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada hari Senin, 23 Desember 2019.
“Kasus Mardianis diketahui sejak pihak keluarga melakukan pengaduan kepada BP3TKI Padang pada November silam. Pihak keluarga menceritakan terkait permasalahan Mardinais bekerja di luar negeri dan meminta agar yang bersangkutan dipulangkan. Maka, kami pun menghubungi pihak KBRI Kuala Lumpur untuk bekerjasama, sehingga ia dapat dipulangkan”, ungkap Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Padang, Valerie Cristhie Fasila, S,Pd.
Mardianis yang berasal dari Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ini berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai pengasuh anak di Selangor pada pertengahan Agustus 2019 lalu. Ia diajak oleh seorang yang bernama Iwit dan melakukan pejalanan ke Malaysia via Dumai. Iwit menjanjikan bahwa majikan di Malaysia akan mengajinya sebesar RM.1.000 per bulan dan diberikan waktu cuti. Setelah beberapa bulan bekerja ternyata Madianis tidak mendapatkan gaji yang dijanjikan. Ia hanya digaji sebesar RM 450, cuti pun tidak diberikan. Mardianis pun sulit untuk menghubungi keluarganya yang berada di Indonesia karena alat komunikasi yang ia bawa disita oleh majikan.
“Mardianis berangkat secara ilegal ke Malaysia. Ia tidak memiliki dokumen yang lengkap termasuk perjanjian kerja yang seharusnya disana tercantum berapa gaji yang diterima saat bekerja di Malaysia. Ia pun tidak terdaftar sebagai PMI yang bekerja di luar negeri, sehingga memang sangat rentan terhadap perlakukan yang tidak semestinya di luar negeri. Kami pun menduga bahwa ini merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “ tambah Valerie.
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang dikenal dengan TPPO merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
“Untuk selanjutnya, kami akan mendampingi Mardinais untuk melapor ke Polda Sumbar terkait kasus yang dialaminya. Upaya ini merupakan bentuk komitmen BP3TKI Padang bersama Satuan Tugas Penempatan dan Perlindungan PMI asal Sumatera yang termasuk didalamnya kepolisian, agar memberikan perlindungan kepada masyarakat Sumatera Barat:”, imbuh Valerie. ** (humas/bp3tkipadang/dba)
Plt Kepala BP2MI : Perlu Penguatan Tata Kelola PMI di Daerah Perbatasan.
Jakarta, BP2MI (7/2) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tatang Budie Utama Razak menyampaikan perlunya Penguatan Tata Kelola PMI di Daerah Perbatasan.
Demikian benang merah dari Rapat Koordinasi Identifikasi Pencegahan, dan Penanganan PMI Bermasalah di Daerah bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PP dan PA dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) wilayah Perbatasan di Jakarta, Kamis 6/2/2020.
Hadir dalam rapat tersebut Deputi Penempatan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono, Deputi Perlindungan BNP2TKI Anjar Prihantor BW, Direktur Kerjasama Verifikasi Penyiapan Dokumen BNP2TKI Haposan Saragih, serta Direktur Pemberdayaan BNP2TKI A Gatot Hermawan.
Tatang Budi Utama Razak menyampaikan, paparan mengenai penguatan tata kelola PMI di daerah perbatasan. Ia mendefinisikan PMI bermasalah (PMIB) menjadi 2 bagian. Pertama, PMI yang menghadapi permasalahan seperti adanya kekerasan dari majikan, hak tidak dibayarkan, bekerja tidak sesuai dengan kontrak dan lain sebagainya. Kedua, PMI yang memiliki permasalahan (baca: PMI bermasalah) mengenai prosedur penempatan atau biasanya disebut PMI non-prosedural.
Menurutnya, kehadiran Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) saat ini masih melakukan tugas penempatan PMI bukan bertugas untuk melindungi PMI. Fungsi LTSA untuk perlindungan PMI mengenai kelengkapan dan kemudahan untuk memenuhi dokumen penempatan sesuai dengan UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sampai saat ini sudah ada 36 LTSA telah beridiri di Tahun 2019 dan 10 LTSA akan berdiri di Tahun 2020.
Dalam rapat tersebut, terdapat 6 usulan pembenahan dan tindak lanjut mengenai tata kelola PMI di daerah perbatasan. Mulai dari penguatan peran Pemerintah Daerah (Provinsi hingga Desa) sesuai amanat UU No 18 Tahun 2017. Memperkuat implementasi kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga dan Tim Satgas pencegahan dan penanganan PMI non-prosedural, perlunya aturan khusus tata kelola PMI di daerah perbatasan, baik di fase penempatan dan pelindungannya, integrasi program menggandeng daerah perbatasan dengan daerah kantong PMI (pendataan, pengaduan kasus, dan pemberdayaan), redokumentasi (program pemutihan) PMI non-prosedural menjadi PMI prosedural, serta monitoring dan evaluasi secara periodik yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Akbar Dharma Putra menyampaikan, salah satu penyebab terjadinya PMIB adalah PMI Non-Prosedural melalui perbatasan.
Ia menjelaskan untuk mencegah dan menangani PMIB di daerah perbatasan, Pemerintah sudah membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi. Namun, kinerja LTSA perlu dievaluasi dan dioptimalkan. Kemnko PMK menerima masukan yang disampaikan oleh BP2MI. Sehingga mengetahui kronologis dari PMIB. Menindaklanjuti usulan yang diterima, akan dibentuk tim kecil untuk membahas keenam isu yang disampaikan untuk ditemukan solusinya bersama Kementerian/Lembaga terkait.
Di akhir pertemuan, Tatang menyimpulkan PMI Non-Prosedural masih akan terus ada. Namun, bagaimana menurunkan jumlah PMI Non-Prosedural. "Penyebabnya sudah kita ketahui PMI Non-Prosedural sudah diketahui dan kita akan temukan pemecahan dari persoalan tersebut". Tegas Tatang.*(Humas/AH/MH)
Sinergitas Penyiapan CPMI antara BP2MI dengan Stakeholders
Jakarta, BP2MI (10/2) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) II terus meningkatkan progres kerja sama dengan Lembaga - Lembaga Pendidikan. Kerjasama tersebut tertuang dalam kesepakatan (MoU) sebagai upaya peyiapan calon pekerja migran Indonesia (CPMI), seiring dengan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Miran Indonesia.
Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI Elia Rosalina, mengapresiasi Lembaga - Lembaga Pendidikan yang dinilai dapat bersinergi dengan BP2MI sebagai bagian dari implementasi kerjasama yang sudah terjalin. “Di bawah kerangka kerja sama ini, Kami berharap Lembaga - Lembaga Pendidikan yang sudah menjalin kesepakatan (MoU) dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja kesehatan luar negeri,” ujar Deputi dalam kegiatan Evaluasi terhadap kerjasama (MoU) antara BP2MI dengan Stakeholder Sektor Kesehatan, di Jakarta Rabu (5/2/2020).
Ditempat yang sama, Direktur PHKTKLN II BNP2TKI, Sri Andayani menyampaikan BNP2TKI siap untuk bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk melakukan Sosialisasi kepada pihak keluarga CPMI.
Terdapat beberapa permasalahan dalam proses penyiapan tenaga kerja luar negeri diantaranya masalah ketidakjelasan informasi bagi pihak kelarga CPMI dan biaya pengurusan persyaratan pemberangkatan ke luar negeri. BP2MI akan memfasilitasi dengan mempertemukan pihak CPMI dengan pihak penyedia KUR PMI, sebagai solusi pembiayaan pengurusan persyaratan pemberangkatan ke luar negeri.
“Saya percaya dengan komitmen kesepakatan (MoU) di bidang peyiapan calon pekerja migran Indonesia maka kerja sama ini akan lebih berkelanjutan,” ujar Sri Andayani.
Direktur LPK Bahana Inspirasi Muda Rizki menyampaikan, bahwa sejak tahun 2014, Lulusan LPK Bahana Inspirasi Muda telah bekerja di luar negeri dengan total sebanyak 292 orang melalui skema G to G ke Jepang. Sedangkan untuk Tahun 2019 sebanyak 30 orang tersebar di Hiroshima, Tokyo, dan distrik lainnya di Jepang bekerja sebagai tenaga kesehatan.
Ia menambahkan, sebagai LPK yang mendukung Program Institusi Inkubator, saat ini terdapat 119 siswa dengan target pelatihan selama tujuh bulan. “Kami siap untuk membantu lembaga lainnya dalam rangka pelatihan Bahasa Jepang leveling N-4 dalam upaya menjawab tantangan memenuhi peluang kerja Luar Negeri.” Kata Rizki.***(Humas/Bayu)
BP3TKI Bandung menggandeng Kemnaker untuk melatih PMI Purna di Kabupaten Subang
SUBANG, BNP2TKI (20/12) - - BP3TKI Bandung selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pekerja migran. Salah bukti dari pelayanan tersebut adalah dengan selalu memikirkan dan berusaha memberikan jalan keluar bagaimana para pekerja migran indonesia yang sudah kembali ke tanah air untuk memanfaatkan uang yang telah dikumpulkan selama bekerja di Negara penempatan sebagai modal usaha.
Dengan dasar pemikiran diatas, BP3TKI Bandung bekerja sama dengan kementrian tenaga kerja melaksanakan kegiatan bertajuk “pemberdayaan terintegrasi PMI Purna dalam rangka bantuan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri”.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari mulai dari hari Rabu, 18 Desember 2019 ini diikuti oleh peserta sebanyak 20 PMI Purna dari daerah Subang. Pelatihan budi daya dan pembuatan pakan ikan lele dirasa cocok untuk dilaksanakan di Subang mengingat kondisi geografis daerah Subang yang asri sangat mendukung untuk usaha budidaya perikanan. Selain itu daerah subang juga dikenal sebagai kantong PMI khususnya untuk wilayah asia pasifik.
“Tujuan kegiatan ini sebagai bentuk perhatian dan sinergi antara kemnaker dengan BNP2TKI untuk menciptakan kesempatan kerja di sector informal dan mengembangkan kader-kader wirausaha baru yang mandiri dan produktif dengan mengoptimalkan sumber daya alam di daerah” ungkap Neng Wepi selaku kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan BP3TKI Bandung.
Dalam kegiatan pelatihan ini, peserta mendapatkan berbagai ilmu dan informasi mulai dari kebijakan pemberdayaan tenaga kerja mandiri yang diberikan oleh Direktur Pemberdayaan BNP2TKI, Agustinus Gatot Hermawan, SH., MH, motivasi wirausaha oleh kepala BP3TKI Bandung, Delta, SH., MM, pelatihan manajemen keuangan disampaikan oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Bandung, Neng Wepi SH., MH strategi pemasaran dari Rumah kemasan, serta pelatihan budidaya dan pembuatan pakan ikan lele dari Bina Insan Mandiri.
Selain mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, nantinya peserta kegiatan akan mendapatkan bantuan dari kementerian ketenagakerjaan berupa mesin pembuat pakan ikan dan bantuan peralatan lainnya senilai 40 Juta Rupiah. Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan bisa membentuk tekad dan kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. ** (Humas / BP3TKI Bandung / Charly)
 BNP2TKI_info2-03.jpg)
Link Website
