Tuesday, 18 June 2019
banner-1

Layanan Cergas Proses Penempatan Program G to G Korea

banner-1

BNP2TKI Luncurkan Aplikasi PPID Berbasis Android

banner-1

Kepala BNP2TKI; Hendaklah Kita Saling Memaafkan

banner-1

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H

banner-1

Diseminasi Informasi BNP2TKI: Perlindungan PMI di segala Aspek termasuk Hukum, Ekonomi dan Sosial

Kepala BNP2TKI

PENGUMUMAN AKHIR JPT PRATAMA BNP2TKI 2019                                Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pengisian Jabatan Home Staff (Tenaga Teknis) Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei di lingkungan BNP2TKI Tahun 2019                                Pengumuman Hasil Tes Tertulis Bahasa Inggris dalam Rangka Seleksi Pengisian Jabatan Home Staff KDEI Taipei di Lingkungan BNP2TKI Tahun 2019                                Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BNP2TKI tahun 2019                                Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Pengisian Jabatan Home Staff KDEI Taipei di Lingkungan BNP2TKI tahun 2019                                Penerbangan Korea                                Pengumuman Perpanjangan Seleksi Home Staf KDEI Taipei                                Pengumuman Seleksi JPT Pratama                                Pengumuman Seleksi JPT Pratama                                Pengumuman Seleksi Home Staf KDEI Taipei                                Pengumuman Seleksi JPT Pratama                               

Berita Terbaru

Sinegritas Peran Pemda dan Pemerintah Pusat Dalam Tata kelola PMI

Sukabumi, BNP2TKI (17/6)_BNP2TKI kembali melakukan kegiatan diseminasi  informasi pada media elektronik di Radio Megaswara FM Sukabumi, Jawa Barat. Diseminasi bertema Peran Daerah  dan Swasta Dalam Pengelolaan  Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berdasarkan  UU Nomor 18 Tahun 2017.

Dalam Talkshow Interaktif di Radio Megaswara, Kepala Biro Hukum dan Humas BNP2TKI Sukmo Yuwono menyampaikan bahwa pemerintah berperan dalam memberikan perlindungan kepada PMI secara maksimal. 

“Dalam Undang-undang baru ini peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat saling bersinergi. Terutama dalam tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI),” ujar Sukmo Yuwono saat Talkshow di Radio Megaswara FM, Sabtu, 15/6/2019.

Dengan ada paradigma baru ini,  pemerintah ingin memberikan perlindungan maksimal,  pelayanan yang mudah, murah dengan pembiayaan tepat sasaran tidak dan bertele-tele.

“Ketika masih  Undangan-undang No 39 Tahun 2004, peran swasta begitu dominan.  Dulu pihak  swasta yang mengelola dan mendidik para calon PMI. Namun dengan ada UU No 18 Tahun 2017, peran swasta di alihkan. Pemerintah Daerah (Pemda) harus terlibat untuk  memantau dan memfasilitasi calon PMI yang dulu di kelola oleh pihak swasta,” jelasnya.

Ia menambahkan, peran Pemda harus maksimal, Pemda harus memastikan  dokumentasi kependudukan sehingga PMI yang berangkat berdokumen, kompeten dan siap  bekerja.
Dengan ada peran ini dari awal Pemda sudah menyiapkan fasilitasi dan BNP2TKI bersama Pemda akan memfasilitasi dan mensosialisasikan supaya PMI yang berangkat ke Luar Negeri memiliki kemampuan dan kompetensi.

Sukmo menyampaikan, bahwa selama ini masih ada PMI yang berangkat belum memiliki dokumen. Pemerintah  harus menjelaskan kepada calon PMI harus berdokumen agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

“Jika ingin bekerja ke luar negeri silahkan  mendaftar ke Dinas Kabupaten Kota atau bisa datang  ke  BP3TKI/LP3TKI di daerah. Kita juga terus mengupayakan  permasalah-permasalah hukum semakin hari semakin berkurang. Kami selalu hadir untuk memberikan bantuan hukum kepada PMI kita dimanapun berada,” paparnya.

Selain itu, lanjut Sukmo, BNP2TKI juga telah memberikan edukasi kewirausahaan kepada para PMI Purna. BNP2TKI telah mencetak sekitar 10.000 PMI Purna yang siap berwirausaha.

“Kami meminta jika ingin bekerja ke luar negeri Jangan bekerja di sektor informal lebih baik  sektor formal  yang sudah berbadan hukum,” papar Sukmo.*(MH/Aff)

Update Data Paspor

Data Paspor Anda Berubah?

Cek E-KTKLN

Cek Status TKI

Program Prioritas Nasional

TOT Aplikasi Save Travel oleh Kemlu RI

TOT Aplikasi Save Travel oleh Kemlu RI Bogor, BNP2TKI Sabtu (11/11) -Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Training of Trainer tentang Aplikasi Safe Travel bagi Instruktur PAP diikuti 26 peserta dari BP3TKI, LP3TKI dan P4TKI selama 3 hari 10 sd 12 November 2017 di Royal Padjadjaran Hotel Bogor. Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono dalam sambutannya mengatakan hampir 80% permasalahan TKI di luar negeri ada didalam negeri, untuk itu aplikasi save travel ini sangat penting. Para instruktur Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) menyampaikan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) untuk mendownload dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi tersebut. Aplikasi safe travel ini berisi informasi praktis yang diperlukan WNI/TKI, banyak manfaatnya khususnya ada fitur panic button sebagai upaya pencegahan permasalahan WNI/TKI, yang diharapkan dapat digunakan oleh WNI/TKI yang sedang terkena masalah dan mendapat bantuan dari perwakilan RI di Negara Tujuan. "Jadi tugas Instruktur PAP adalah memberikan penilaian apakah CTKI tersebut siap untuk bekerja keluar negeri. Untuk itu instruktur PAP merupakan step/tahap akhir yang sangat serius untuk menyaring CTKI bisa atau tidak untuk bekerja keluar negeri. Instruktur PAP berhak menghentikan atau membatalkan CTKI untuk bekerja keluar negeri bila dalam ujipetik masih ada CTKI yang tidak layak bekerja keluar negeri,"kata Hermono. Hermono juga menyebutkan dalam Undang-Undang yang telah di sahkan oleh DPR RI ada 1 pasal dimana petugas atau pejabat yang memberangkatkan TKI yang belum siap untuk bekerja keluar negeri akan ada sanksi pidananya. Kita mau kesiapan TKI tidak hanya kelengkapan dokumen saja, tapi kesiapan TKI baik mental maupun keahliannya untuk bekerja keluar negeri. "Kegiataan Bimtek ini harus bener-bener dipahami dan dishare kepada instruktur PAP yang lainnya dan dipastikan TKI yang akan bekerja keluar negeri itu sudah siap dan memahami juga memiliki aplikasi ini untuk perlindungan TKI itu sendiri, " ungkap Hermono. Lebih lanjut Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kegiatan bimtek TOT tentang aplikasi Safe Travel ini untuk lebih memperat kerjasama antara BNP2TKI dan Kemenlu untuk memberikan perlindungan bagi TKI. Iqbal juga menambahkan safe travel saat ini masih berbasis android dapat didownload langsung secara gratis dari play store. Menurut Iqbal safe travel selain sebagai Early Warning Sistem (EWS) yang lebih penting adalah pencatatan dan pendataan seluruh WNI/TKI pada portal database WNI/TKI. Iqbal menyebutkan dari kelebihan dan keuntungan menggunakan aplikasi safe travel ini pertama dengan data di portal database WNI/TKI keberadaan WNI/TKI dengan mudah dapat diketahui, kedua dengan adanya fitur panic button yang langsung terinfo kealamat email, nama akunnya siapa, nomor paspornya dan posisinya dimana dapat segera diberi bantuan cepat (quick response) dalam kondisi darurat oleh Perwakilan RI di Nagara Tujuan, dan yang ketiga aplikasi ini tidak menghilangkan pintu pengaduan yang lainnya. Iqbal mengatakan aplikasi Safe travel dirancang dengan konsep aman dan menyenangkan selain itu dilengkapi fitur yang bermanfaat, juga memberikan perlindungan dengan AMAN, NYAMAN DAN ASIK maksudnya lebih menginformasikan hukum dan aturan negara tujuan, alamat dan hotline Perwakilan RI di negara tujuan, serta kondisi keamanan di negara tujuan, menginformasikan tempat ibadah,kuliner, Indonesia nearby dan dapat share kemedsos dengan berbagai macam picture lainnya. Kata Iqbal. Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan Arini Rahyuwati, pejabat dan staf Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu, Kepala BP3TKI Jakarta, dan Kepala BP3TKI NTB.***(Humas)

LTSP P2TKI Resmi Beroperasi Bagi Warga Lombok Tengah

Praya, BNP2TKI (29/11/17) -- Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSP-P2TKI) di Kabupaten Lombok Tengah resmi dibuka dan beroperasional pada Senin, 27 Nopember 2017. LTSP-P2TKI didirikan di komplek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah merupakan satu dari tiga target nasional program tatakelola pelayanan TKI poros daerah asal di wilayah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017.
 
Hadir mewakili Kepala BNP2TKI, Deputi Bidang Penempatan Teguh Hendro Cahyono, Direktur KVPD Haposan Saragih, Kepala Divisi Keimigrasian NTB Eddy Setiadi, Asisten III Setda Prov. NTB Imhal , Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, serta pejabat lainnya di wilayah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah.
 
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah mengatakan, LTSP-P2TKI Kabupaten Lombok Tengah diisi oleh 6 instansi yakni Imigrasi, Kepolisian, Disdukcapil, Disnaker, RSUD Praya, BP3TKI Mataram, serta 2 lembaga lainnya yakni BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Mandiri.
 
Kepala BNP2TKI dalam sambutan yang dibacakan Deputi Penempatan, menjelaskan bahwa LTSP hadir sebagai wujud implementasi perintah Presiden RI Bapak Joko Widodo, agar pemerintah memberikan kemudahan, kepastian dan keamanan dalam proses pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

Stigma pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (P2TKLN) yang berbelit, lama, marak calo, biaya tidak transparan, sehingga orang enggan menempuh prosedur resmi, menjadi objek eksploitasi, banyak TKI Ilegal, tidak terdata, dan  kesulitan dalam penanganan kasus, maka dengan adanya LTSP-P2TKI, Pemerintah membuktikan kehadirannya dalam melayani masyarakat, pemerintah dituntut untuk benar-benar melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga yang akan bekerja keluar negeri, dalam LTSP ini Pemerintah menyatukan niat dan tekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Calon TKI dan TKI serta keluarganya.
 
Hal yang sama disampaikan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri seperti yang dibacakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Menteri berharap program ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri serta akan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh hak-haknya terhadap pelayanan publik.
 
Setelah diresmikan dan beroperasinya LTSP-P2TKI Lombok Tengah ini maka warga Lombok Tengah yang ingin menjadi TKI atau TKI re-entry tidak perlu lagi jauh ke Mataram untuk mendapatkan pelayanan. Semua pelayanan terkait dokumen TKI mulai dari dokumen dasar kependudukan, penerbitan paspor, catatan kepolisian, pembuatan ID CTKI, polis asuransi BPJS, sarana kesehatan, serta e-KTKLN sudah bisa dilakukan di LTSP-P2TKI Lombok Tengah. Termasuk di dalamnya BP3TKI Mataram menerima pengaduan dari CTKI, TKI maupun keluarga TKI. Begitu juga dengan informasi peluang kerja luar negeri. Petugas Jobsinfo BP3TKI Mataram siap memberikan pelayanan informasi kepada warga Lombok Tengah.*** (Humas)

Upgrading skill Bahasa Inggris Untuk CTKI Kapal Pesiar dan Chef

Jakarta, BNP2TKI Jumat,(17/11) - Deputi KLN dan Promosi BNP2TKI, Drg. Elia Rosalina Sunityo, MARS, M.Si berharap Calon Tenaga Kerja Indonesia dapat menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar, guna memenuhi kualitas dan kemampuan CTKI dalam berbahasa Inggris. BNP2TKI terus menyelenggarakan program upgrading skill dibeberapa daerah di Indonesia, antara lain di Jakarta. Upgrading Skill bahasa Inggris di Jakarta dilaksanakan bagi 60 orang CTKI angkatan ke empat yang akan bekerja ke luar negeri pada sektor Hospitality di Kapal Pesiar, kata Elia di sela Pembukaan Program Peningkatan Kualitas Kompetensi & Bahasa (Upgrading Skill) Calon Tenaga Kerja Indonesia pada Rabu, (15 November 2017) di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Putra Al Irshad Mandiri Jakarta. Elia menyebutkan program Upgrading skill ini diharapkan akan meningkatkan kompetensi serta kemampuan bahasa Inggris para CTKI yang akan bekerja ke luar negeri. Kedepan nantinya tidak hanya peluang kerja sektor Hospitality di kapal pesiar (Seabased) saja, tapi untuk jabatan Chef dengan tujuan penempatan Negara Australia (Landbased), untuk memenuhi permintaan tenaga chef di Australia dengan gaji dan fasilitas yang sangat bagus. “Total permintaan sebanyak 500 orang tenaga kerja untuk jabatan chef dengan gaji sekitar 45 juta sampai dengan 50 juta rupiah perbulannya, dengan kontrak kerja selama 3 tahun dan ditempatkan di hotel dan restaurant besar di Australia. Saat ini kita baru bisa penuhi 40 orang saja, dan masih banyak yang belum terpenuhi tapi harus memenuhi kulifikasi yang dipersyaratkan antara lain Diploma bersertifikat, pengalaman kerja sebagai Chef minimum 3 tahun yang paling penting harus lulus tes IELTS 5.0 atau TOEFL 500, dan lulus test food, “ ujar Elia. Elia juga mengungkapkan BLKLN Putra Al Irshad Mandiri ini telah melaksanakan Upgrading Skill sebanyak 3 kali pada sektor hospitality untuk kapal pesiar dengan tujuan Amerika, Kanada dan Eropa dan yang hari ini dibuka adalah yang ke empat kalinya. Untuk angkatan 1 dan 2 dengan jumlah 50 orang, sebagian besar telah ditempatkan di kapal pesiar tersebut, dan angkatan 3 sebanyak 30 orang yang sedang dalam proses penempatan. Lebih lanjut Kepala BLKLN PT. Putra Al Irshad Mandiri H.Sofyan mengatakan sebagai CTKI yang mendapatkan kesempatan baik untuk bekerja keluar negeri, harus memiliki persiapan yang matang dan memiliki sehat jasmani dan rohani. Tanpa sehat jasmani dan rohani CTKI tidak akan bisa bekerja keluar negeri, Kata H. Sofyan. Direktur Operasional PAM’s, Yudi Lontoh juga mengatakan kepada peserta angkatan ke empat ini bahwa upgrading skill ini adalah proses pembekalan sebelum memulai bekerja di industri perhotelan atau kapal pesiar, para peserta diminta agar lebih serius dalam mengikuti program pemerintah ini, Para instruktur di BLK ini sangat mendukung program pemerintah dimana peningkatan mutu dan kualitas CTKI lebih terangkat dengan adanya upgrading skill, Jadi mohon dipergunakan dengan sebaik-baiknya program ini untuk bekal dimasa mendatang. Hadir dalam acara tersebut jajaran Kedeputian KLN dan Promosi BNP2TKI, BP3TKI Jakarta, perwakilan PT Ratu Oceania Raya dan para instruktur upgrading skill bahasa Inggris.**** (Humas)

Bazar TKI Purna Serang, Tindaklanjut Program Pemberdayaan TKI

Serang, BNP2TKI (19/6/17) - Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Serang bekerjasama dengan Carrefour kota Serang mengadakan Bazar Ramadhan TKI Purna, pada tanggal 17-18 Juni 2017. Acara dibuka oleh Kepala BP3TKI Serang , A.Gatot Hermawan, SH, MH yang didampingi oleh H.R Setiawan,SH, M.Si, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dan dihadiri oleh Kasubdit Pemberdayaan dan Rehabilitasi TKI Purna BNP2TKI, Kabid pembinaan dan penempatan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Serang, Mitra lokal/industri, serta para TKI purna. 

Bazar Ramadhan TKI Purna tersebut diikuti oleh para peserta yang telah mendapatkan pelatihan melalui program pemberdayaan bagi TKI Purna yang dilaksanakan BP3TKI Serang di Tahun 2017 sebanyak 250 orang. Dalam kegiatan tersebut binaan Dinas Tenaga Kerja kabupaten Serang juga berpartisipasi menampilkan berbagai macam produk makanan ringan khas Banten. Kegiatan ini merupakan upaya tindaklanjut BP3TKI Serang dalam rangka program pemberdayaan untuk memperkenalkan produk-produk hasil TKI purna ke pasar. Salah satu dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan potensi produk TKI Purna yang bermutu dan berkualitas sehingga mampu untuk diterima pangsa yang luas. 

Dalam kesempatannya, Kasubdit Pemberdayaan dan rehabilitasi TKI purna BNP2TKI, Yull elvira Yulinda SH, M.Si menyampaikan apresiasi dan sukacitanya atas partisipasi para TKI Purna pada Bazar Ramadhan tersebut. Linda melanjutkan bahwa BP3TKI Serang telah menciptakan suatu inovasi dalam rangka mengembangkan program pemberdayaan bagi TKI Purna dan keluarganya, "Kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah dalam mengembangkan usaha oleh para peserta," jelasnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BP3TKI? Serang A.Gatot Hermawan, SH, MH menjelaskan dalam sambutannya, keikutsertaan para TKI Purna tidak saja memperkenalkan produk khas Banten yang menjadi produk hasil TKI tetapi juga sekaligus menunjukkan bahwa TKI Purna bisa mandiri berwirausaha dan meraih kesuksesen didalam negeri.

Gatot menambahkan, "Untuk mengubah mindset para TKI Purna agar tidak kembali bekerja keluar negeri dan mau memulai berwirausaha, salah satu peran penting pemerintah. Dalam hal ini BP3TKI Serang ingin menunjukkan kepada para TKI Purna khususnya di Provinsi Banten bahwa berwirausaha tidak susah, asalkan diikuti dengan kemauan dan ketekunan" pungkasnya. ***(Humas/BP3TKI Serang)