Berita Terbaru
Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Kabupaten Demak
Demak, BP2MI (24/01) -- Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Demak, yang diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Demak, Muhammad Natsir di ruang rapat Bina Praja Kantor Bupati Kabupaten Demak, pada Kamis (23/01/2020).
Natsir menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Usaha kecil Menengah (UKM) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna di 6 (enam) Desa.
"Program pelatihan Pemberdayaan Desa Migran Produktif (Desmigratif) ini sangat bermanfaat, dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Demak," katanya.
Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI , Nihayatul Wajiroh mengatakan Kunker ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari PMI Purna dan Kepala Desa tentang apa saja kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.
Nihayatul menambahkan disini hadir juga mitra kerja Komisi IX DPR RI dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dulu disebut BNP2TKI.
"Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah wajib memberikan pelindungan sejak sebelum, saat dan setelah bekerja. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya melalui program pemberdayaan", imbuhnya.
Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik, Reyna Usman, menyebutkan dikarenakan banyaknya permasalahan-permasalahan PMI di luar negeri, untuk mencegah permasalahan tersebut melalui program pemberdayaan Desmigratif ini masyarakat diberikan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan wirausaha di daerahnya.
"Program pemberdayaan Desmigratif ini merupakan program inovatif yang mendapat penghargaan dari ILO, karena program ini dapat mengurangi atau mencegah orang untuk kembali bekerja di luar negeri tanpa keterampilan, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga, terutama penempatan PMI ke middle east", ungkap Reyna.
Sementara itu Direktur Pemberdayaan BP2MI, Agustinus Gatot Hermawan dalam pertemuan itu menyebutkan pemberdayaan adalah ujung dari proses penempatan kerja ke luar negeri. Program pemberdayaan PMI dan Keluarganya merupakan program prioritas nasional, dari sebelum PMI bekerja, selama Bekerja dan setelah bekerja kembali ke daerahnya mengembangkan kemapuannya dengan hasil yang didapat diluar negeri.
Ia juga menambahkan dari tahun 2014 sd 2019 BP2MI telah memberikan pelatihan kepada 25 ribu orang, dan 38% atau 10 ribu orang yang menjadi pengusaha atau wirausahawan.
BP2MI juga melakukan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga dan swasta, serta perbankan-perbankan di daerah untuk membantu program pemberdayaan PMI dan keluarganya.
"Untuk menjawab kendala yang terjadi, dalam hal pemasaran produk PMI, BP2MI saat ini telah bekerjasama dengan perusahaan digital seperti online shop, tokopedia dan shopee, serta beberapa jaringan ritel modern", tutup Gatot.**** (Humas/Aff)
Daftar Berita
Pengumuman
Pengumuman Sayembara Logo BP2MI
Pendaftaran Program CPMI ke Jepang Skema SSW
PENGUMUMAN AKHIR JPT PRATAMA BNP2TKI 2019
Link Aplikasi
Program Prioritas Nasional
BP3TKI PADANG BANTU PULANGKAN MARDIANIS
PADANG, BNP2TKI (23/12) – Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Padang membantu kepulangan Mardianis, pekerja migran yang berangkat kerja ke Malaysia tanpa memenuhi prosedur penempatan yang ada. Petugas BP3TKI Padang dan keluarga Mardianis telah menunggu kepulangannya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada hari Senin, 23 Desember 2019.
“Kasus Mardianis diketahui sejak pihak keluarga melakukan pengaduan kepada BP3TKI Padang pada November silam. Pihak keluarga menceritakan terkait permasalahan Mardinais bekerja di luar negeri dan meminta agar yang bersangkutan dipulangkan. Maka, kami pun menghubungi pihak KBRI Kuala Lumpur untuk bekerjasama, sehingga ia dapat dipulangkan”, ungkap Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Padang, Valerie Cristhie Fasila, S,Pd.
Mardianis yang berasal dari Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ini berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai pengasuh anak di Selangor pada pertengahan Agustus 2019 lalu. Ia diajak oleh seorang yang bernama Iwit dan melakukan pejalanan ke Malaysia via Dumai. Iwit menjanjikan bahwa majikan di Malaysia akan mengajinya sebesar RM.1.000 per bulan dan diberikan waktu cuti. Setelah beberapa bulan bekerja ternyata Madianis tidak mendapatkan gaji yang dijanjikan. Ia hanya digaji sebesar RM 450, cuti pun tidak diberikan. Mardianis pun sulit untuk menghubungi keluarganya yang berada di Indonesia karena alat komunikasi yang ia bawa disita oleh majikan.
“Mardianis berangkat secara ilegal ke Malaysia. Ia tidak memiliki dokumen yang lengkap termasuk perjanjian kerja yang seharusnya disana tercantum berapa gaji yang diterima saat bekerja di Malaysia. Ia pun tidak terdaftar sebagai PMI yang bekerja di luar negeri, sehingga memang sangat rentan terhadap perlakukan yang tidak semestinya di luar negeri. Kami pun menduga bahwa ini merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “ tambah Valerie.
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang dikenal dengan TPPO merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
“Untuk selanjutnya, kami akan mendampingi Mardinais untuk melapor ke Polda Sumbar terkait kasus yang dialaminya. Upaya ini merupakan bentuk komitmen BP3TKI Padang bersama Satuan Tugas Penempatan dan Perlindungan PMI asal Sumatera yang termasuk didalamnya kepolisian, agar memberikan perlindungan kepada masyarakat Sumatera Barat:”, imbuh Valerie. ** (humas/bp3tkipadang/dba)
RESMI BEROPERASI, PMI KABUPATEN BANDUNG AKHIRNYA BISA BERPROSES DI LTSA
BANDUNG, BNP2TKI (23/12) - - Perjalanan panjang program perbaikan tata kelola layanan bagi pekerja indonesia migran di jawa barat akhirnya bisa selangkah lebih maju di penghujung akhir tahun ini. Tajuk rencana pembuatan kantor layanan terpadu di Jawa Barat telah di usulkan dan mulai berjalan semenjak tahun 2016, tepatnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei di gedung Sate, Kota Bandung dan di dukung oleh KPK, Gubernur Dinas tenaga kerja provinsi, dinas tenaga kerja daerah, Imigrasi, Otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, dan tentunya adalah dukungan penuh dari para Bupati masing-masing daerah di Jawa Barat. Dengan adanya program ini diharapkan pelayanan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri bisa lebih cepat, mudah, dan efisien.
Pada awalnya, layanan terpadu satu atap direncanakan beroperasi di sembilan daerah kantong PMI, yaitu Indramayu, Sukabumi, Cirebon, Karawang, Subang, Purwakarta, Cianjur, Majalengka dan Kab. Bandung. Namun seiring dengan perjalanan waktu, ternyata dalam pembentukan sebuah layanan yang terintegrasi tidaklah semudah yang di bayangkan sehingga untuk merealisasikan program ini membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Adapun realisasi LTSA di jawa barat diinisiasi oleh Kab. Indramayu pada bulan oktober 2016, kemudian diikuti secara berturut-turut oleh Sukabumi, Karawang, Cirebon, subang, dan Kab. Bandung di penghujung akhir tahun ini. Layanan terpadu satu atap di Kab. Bandung yang dilaksanakan pada hari Jumat, 20 Desember 2019 ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Bandung, H. Dadang M. Nasser, SH, S.IP. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, BNP2TKI, Kepala Dinas tenaga Kerja Kab. Bandung, Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung, Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan, Kapolres Bandung, RSUD, perwakilan APJATI dan ASPATAKI, serta para camat se Bandung Raya.
Diungkapkan oleh Bupati Bandung bahwa peresmian LTSA ini merupakan prestasi bagi instansi pemerintah khususnya yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan karena walaupun di Kab. Bandung terdapat kebijakan moratorium bagi pekerja migran jabatan informal, semua pihak masih tetap bersemangat untuk memberikan pelayanan yang masksimal bagi pekerja migran di wilayah Bandung Raya. Ada banyak sekali peluang kerja luar negeri yang bisa di isi oleh masyarakat Bandung, apalagi dengan dibukanya program penempatan satu kanal ke Negara di timur tengah. Untuk kedepannya, beliau akan meninjau ulang kebijakan moratorium informal bagi warga Bandung Raya. Hal senada juga diungkapkan oleh direktur sosialisasi dan kelembagaan penempatan BNP2TKI, Dr. Servulus Bobo Riti, S. Pd. M.M bahwa dengan dibukanya LTSA di Kab. Bandung ini nantinya diharapkan bisa memudahkan pengurusan berkas bagi seluruh PMI se-Bandung Raya yang ingin bekerja ke luar negeri. Meskipun terdapat kebijakan moratorium bagi PMI Informal, masih banyak peluang kerja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti program G to G ke Korea dan Jepang, program SSW ke Jepang, Program SP2T ke Taiwan, maupun program SPSK ke berbagai Negara penempatan Timur tengah.
Peresmian LTSA Kab. Bandung baru bisa terlaksana pada akhir tahun ini dikarenakan adanya beberapa kendala, khususnya menyangkut penganggaran sebagaimana diungkapkan oleh kepala dinas tenaga kerja kab. Bandung, Drs. H. Uu Rukmana M. Si “baru keluar itu (anggaran) tahun 2019, baru kita laksanakan, beli peralatan imigrasi dan yang lainnya baru selesai di bulan September ini…..” ujar beliau
Dengan diresmikannya LTSA Kab. Bandung, maka diharapkan pelayanan bagi PMI di Jawa Barat bisa semakin maksimal dan mampu menciptakan hubungan baik bagi seluruh SKPD terkait. Kepala BP3TKI Bandung, Delta, S.H., M.M menjelaskan bahwa ada tiga poin yang diambil dalam kegiatan peresmian LTSA di Kab. Bandung ini. Poin pertama yaitu keberadaan LTSA merupakan amanat dari Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan dibentuknya LTSA berarti membuktikan bahwa pemerintah hadir secara langsung dalam memberikan layanan, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia maupun Calon Pekerja Migran Indonesia; poin kedua adalah LTSA merupakan wujud perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara procedural, benar dan legal; dan poin ketiga adalah kehadiran LTSA di wilayah Kab. Bandung ini merupakan wujud kepastian pemerintah akan berbagai infrastruktur dan sarana dari daerah kepada masyarakat agar bisa mendapatkan kebijakan ekonomi dan social seiring dengan apa yang menjadi program pemerintah provinsi jawa barat dengan penggalangan program JABAR JUARA.
Dengan di resmikannya LTSA Kab. Bandung ini, maka bentuk pelayanan pekerja migran terintegrasi di Provinsi Jawa Barat kini berjumlah enam kantor pelayanan. terkait realisasi kantor layanan terintegrasi di daerah kantong PMI yang belum terlaksana seperti Majalengka, Purwakarta dan Cianjur akan terus didorong oleh BP3TKI Bandung agar bisa secepatnya terlaksana. ** (Humas / BP3TKI Bandung / charly)
Seriulina: Kompetensi Syarat Mutlak PMI Memasuki Dunia Kerja
SEMARANG, BNP2TKI (21/12) -- Dalam rangka menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kompeten dan berdaya saing tinggi di pasar kerja internasional, BNP2TKI bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) memberikan pendidikan Bahasa Korea kepada 500 orang pencari kerja yang berasal dari berbagai daerah yang ingin bekerja ke Korea Selatan di sektor manufaktur dengan skema G to G.
Penyelenggara Pendidikan ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional (Unas) Jakarta bersama Cyber Edu Inkor. Pelatihan dimulai pada hari ini yang diawali dengan acara pembukaan (tatap muka) secara serentak di 5 lokasi (Semarang, Yogyakarta, Bandung, Blitar, dan Banyuwangi) dan selanjutnya pembelajaran dilakukan dengan metode online selama 29 hari. Pembukaan di Semarang, Sabtu, (21/12/2019), dihadiri oleh BNP2TKI, Cyber Edu Inkor, BP3TKI Semarang, dan peserta sebanyak 75 orang yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah.
Mewakili Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I (PHTKLN I), Seriulina Tarigan, menyebutkan kompentesi merupakan syarat mutlak bagi pencari kerja bila berkeinginan bekerja ke luar negeri.
“Bekerja ke Korea Selatan harus lulus ujian EPS TOPIK dan skill test, oleh karena itu Anda harus membekali diri Anda terlebih dahulu agar nantinya bisa lulus. Pelatihan ini adalah salah satu cara untuk menguasai Bahasa Korea, terlebih-lebih dibiayai oleh Pemerintah, sehingga saudara tidak bayar (gratis),” ungkap Seriulina.
Seriulina juga mengatakan tahun 2019 BNP2TKI, dalam hal ini Direktorat PHTKLN I telah berhasil melaksanakan upgrading skill CPMI sebanyak 844 orang dengan anggaran K/L lain untuk tujuan penempatan ke Korea Selatan dan Malaysia.
Lebih lanjut Seriulina menyampaikan jumlah peserta pelatihan 500 orang tersebar di 20 lokasi dengan jumlah peserta 25 orang di masing-masih lokasi. Pelatihan dilaksanakan selama 29 hari dengan menghadirkan Tutor dari Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia, dan UNAS yang akan bertugas untuk guru atau pembimbing di setiap grup dengan cara online melalui smartphone. Para peserta juga diberikan paket kuota internet secara gratis.
Seriulina berharap dengan program pelatihan ini para pencari kerja dapat terbantu karena tidak perlu mengeluarkan biaya kursus, tidak perlu hadir di kelas, waktunya juga fleksibel, dan dapat terhindar dari bujuk rayu pihak yang ingin mencari keuntungan.
Keberhasilan program ini merupakan kerja sama dan kerja keras antara pihak penyelenggara yang menyiapkan kelancaran (sistem, aplikasi, dan modul-modul, serta tutor ) dan kedisiplinan para peserta.
“Target kelulusan peserta pelatihan dalam mengikuti ujian EPS TOPIK tahun depan 95%, untuk itu peserta diminta mengikuti dengan sebaik-baiknya dan manfaatkan dengan maksimal, agar mimpi Anda ingin bekerja ke Korea dapat menjadi nyata. Selamat dan semangat belajar,” pesan Seriulina mengakhiri sambutannya dalam acara pembukaan.
Hadir juga President Director Cyber Edu Inkor Korea Selatan, Jang Youn Cho, yang membantu menyiapkan pendidikan berbasis teknologi cyber. Mr Cho juga telah membuka Universitas berbasis cyber, nanti adik-adik setelah di bekerja di Korea juga bisa kuliah di sana melalui Asia Cyber University yang akan mulai beroperasi bulan Maret 2020.
Sementara itu President Director Cyber Edu Inkor Korea Selatan, Jang Youn Cho menyebutkan untuk pertamakalinya perusahaannya yang memiliki pendidikan berbasis cyber dan program ini didukung oleh Kemendikbud dan bekerjasama BN2TKI. Sedangkan tenaga pengajar dan materi akan disampaikan oleh orang-orang yang sangat profesional yang merupakan Dosen dari UGM.
Kemudian untuk materi pelatihan soal-soal Bahasa Korea dirancang oleh profesor-profesor Korea yang sangat paham bagaimana ujian Bahasa Korea tersebut, sehingga diharapkan para peserta mampu dan bisa bekerja ke Korea.*** (Humas/Agrit)
BP3TKI Bandung menggandeng Kemnaker untuk melatih PMI Purna di Kabupaten Subang
SUBANG, BNP2TKI (20/12) - - BP3TKI Bandung selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pekerja migran. Salah bukti dari pelayanan tersebut adalah dengan selalu memikirkan dan berusaha memberikan jalan keluar bagaimana para pekerja migran indonesia yang sudah kembali ke tanah air untuk memanfaatkan uang yang telah dikumpulkan selama bekerja di Negara penempatan sebagai modal usaha.
Dengan dasar pemikiran diatas, BP3TKI Bandung bekerja sama dengan kementrian tenaga kerja melaksanakan kegiatan bertajuk “pemberdayaan terintegrasi PMI Purna dalam rangka bantuan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri”.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari mulai dari hari Rabu, 18 Desember 2019 ini diikuti oleh peserta sebanyak 20 PMI Purna dari daerah Subang. Pelatihan budi daya dan pembuatan pakan ikan lele dirasa cocok untuk dilaksanakan di Subang mengingat kondisi geografis daerah Subang yang asri sangat mendukung untuk usaha budidaya perikanan. Selain itu daerah subang juga dikenal sebagai kantong PMI khususnya untuk wilayah asia pasifik.
“Tujuan kegiatan ini sebagai bentuk perhatian dan sinergi antara kemnaker dengan BNP2TKI untuk menciptakan kesempatan kerja di sector informal dan mengembangkan kader-kader wirausaha baru yang mandiri dan produktif dengan mengoptimalkan sumber daya alam di daerah” ungkap Neng Wepi selaku kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan BP3TKI Bandung.
Dalam kegiatan pelatihan ini, peserta mendapatkan berbagai ilmu dan informasi mulai dari kebijakan pemberdayaan tenaga kerja mandiri yang diberikan oleh Direktur Pemberdayaan BNP2TKI, Agustinus Gatot Hermawan, SH., MH, motivasi wirausaha oleh kepala BP3TKI Bandung, Delta, SH., MM, pelatihan manajemen keuangan disampaikan oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Bandung, Neng Wepi SH., MH strategi pemasaran dari Rumah kemasan, serta pelatihan budidaya dan pembuatan pakan ikan lele dari Bina Insan Mandiri.
Selain mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, nantinya peserta kegiatan akan mendapatkan bantuan dari kementerian ketenagakerjaan berupa mesin pembuat pakan ikan dan bantuan peralatan lainnya senilai 40 Juta Rupiah. Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan bisa membentuk tekad dan kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. ** (Humas / BP3TKI Bandung / Charly)
 BNP2TKI_info2-03.jpg)
Link Website
