Tuesday, 18 June 2019

Berita

Berita Utama

Diseminasi  Informasi  BNP2TKI di Radio Citra FM Kendal dan Cakra TV Semarang  

-

00.05 24 May 2019 675

Deputi Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono saat menghadiri acara dialog interaktif di Cakra TV Semarang, Semarang (18/5/2019) lalu.

 

Semarang, BNP2TKI (24/5)__BNP2TKI melakukan kegiatan diseminasi Informasi di Media Elektronik untuk Radio dan Televisi di  Semarang dilakukan di Radio Citra FM Kendal dan Cakra Televisi    Semarang  pada Sabtu 18/5/2019. Sebelumnya BNP2TKI juga telah melakukan Diseminasi  Informasi  di Megaswara FM Serang dan Banten Raya TV.

Naarasumber dalam kegiatan tersebut Deputi Penempatan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono, dan Kepala Bagian Humas BNP2TKI Ahnas S, Ag, M.Si. Tema dialog interaktif dalam program tersebut adalah Peran Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pengelolaan PMI berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Deputi Penempatan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono menyampaikan,  UU Nomor 18 Tahun 2017 lebih  memfokuskan perlindungan untuk PMI, sejauh ini penempatan PMI  identik dengan pekerja bawah yang relatif rentan terhadap permasalahan.

Dalam UU  yang baru juga  di atur  agar PMI memiliki kompetensi sehingga mereka siap untuk bekerja.  Sebelum berangkat bekerja, calon PMI  terlebih dahulu akan dilatih pada  Balai Latihan Kerja (BLK).  Kompetensi untuk melatih calon PMI sangat di perlukan agar PMI siap bekerja.

“Ke depan PMI yang  bekerja tidak lagi di bebani  biaya  penempatan dan hanya dibebankan sedikit biaya administrasi saja. Jika ada  pengguna ingin  mempekerjakan PMI ia harus menanggung biayanya.  Tentunya Ini sangat  meringankan PMI karena  kita  tidak menetapkan biayanya,” ujar Deputi Penempatan di Cakra TV.

Teguh mengatakan, P3MI tidak membolehkan  memungut biaya dari PMI dan hanya di perbolehkann meminta biaya dari pemberi kerja atau agency. Peran P3MI juga di batasi hanya mencari order  dari agency.

Dengan  UU baru ini peran  pemerintah lebih diperjelas dan di perluas. Termasuk peran  pemerintah daerah  dalam pelatihan kompetisi, ini menjadi tanggung jawab  pemerintah daerah  untuk memberikan pelatihan kepada calon PMI di daerahnya. Juga peran pemerintah desa di optimalkan dengan adanya UU yang baru ini. Dan diharapkan dapat mengawasi warga nya jika ingin bekerja di Luar Negeri.

“Jumlah penempatan PMI  di Jawa Tengah termasuk dalam 5 besar, hampir 1/5 jumlah PMI berasal dari  Jawa Tengah. PMI asal Jawa Tengah umumnya berasal dari Kabupaten Cilacap, Kendal, Pati, Brebes, Batang dan daerah lainya. Dengan jumlah tersebut PMI Jawa Tengah  harus menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujar Teguh

Teguh menambahkan, pemerintah juga memberikan kemudahan layanan untuk PMI yaitu dengan membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)  yang mengintegrasikan berbagai Instansi terkait di dalamnya. Lewat LTSA lebih terintegrasi  karena  ada Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, Disdukcapil, BPJS, BP3TKI dan Pemeriksaan Kesehatan. LTSA berada di Kabupaten/Kota yang cukup banyak jumlah PMI nya.

“Adanya LTSA dapat mengurangi penempatan PMI non prosedural dan memberikan perlindungan maksimal kepada PMI. Selain memberikan perlindungan maksimal, UU ini  juga mengatur ancaman pidana kepada siapapun yang memfasilitasi penempatan PMI yang tidak prosedural. UU ini juga menjamin hak  berkomunikasi PMI dengan keluarganya, yang lebih penting sebaik  apapun hak yang diberikan harus digunakan dengan sebaik baiknya,” paparnya

Germandes

BNP2TKI  telah meluncurkan Gerakan Migrasi Aman Desa  (Germandes) di desa Yosorejo, Kecamatan Grinsing Kabupten Batang. Germandes adalah layanan informasi  untuk PMI untuk mengurangi jumlah penempatan non prosedural yang sekarang menjadi fokus perhatian pemerintah.

“Tujuannya agar masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri menempuh  cara   aman dan prosedural. Germandes juga bentuk pemerintah mendorong potensi kemampuan daerah, paling tidak masyarakat dan keluarga PMI memiliki informasi dan  mengerti tentang prosedur penempatan perlindungan PMI,” ujar Teguh  ***(MH/DH)