RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

GAMCA Indonesia: Tarif Kesehatan CTKI Atas Kebijakan Pemerintah

Cetak
Kamis, 20 Agustus 2009 08:50



“Saya telah melaporkan hal ini kepada Pak Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, sekaligus menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan terhadap calon TKI oleh GAMCA dilakukan melalui sistem online berupa finger print (sidik jari). Pak Jumhur juga mengatakan kewenangan dalam menentukan pola tarif pemeriksaan kesehatan calon TKI memang berada di Depkes, sehingga GAMCA tidak punya pilihan kecuali mengikuti ketentuan Depkes,” jelas Ali Ridho, seraya menambahkan, BNP2TKI telah membuat edaran kepada seluruh Sarana Kesehatan pemeriksa CTKI—termasuk di luar anggota GAMCA—untuk mengikuti ketentuan pola tarif yang ditetapkan Departemen Kesehatan. Menurut Ali Ridho, ketentuan pola tarif tersebut dikeluarkan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan pada 29 Oktober 2007, perihal ‘Standar Pemeriksaan dan Standar Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan CTKI’. Isinya antara lain menyebut ketentuan pola tarif sebagai biaya untuk memeriksa calon TKI sebesar Rp 300-600 ribu.
“Saya telah melaporkan hal ini kepada Pak Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, sekaligus menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan terhadap calon TKI oleh GAMCA dilakukan melalui sistem online berupa finger print (sidik jari). Pak Jumhur juga mengatakan kewenangan dalam menentukan pola tarif pemeriksaan kesehatan calon TKI memang berada di Depkes, sehingga GAMCA tidak punya pilihan kecuali mengikuti ketentuan Depkes,” jelas Ali Ridho, seraya menambahkan, BNP2TKI telah membuat edaran kepada seluruh Sarana Kesehatan pemeriksa CTKI—termasuk di luar anggota GAMCA—untuk mengikuti ketentuan pola tarif yang ditetapkan Departemen Kesehatan. Menurut Ali Ridho, ketentuan pola tarif tersebut dikeluarkan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan pada 29 Oktober 2007, perihal ‘Standar Pemeriksaan dan Standar Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan CTKI’. Isinya antara lain menyebut ketentuan pola tarif sebagai biaya untuk memeriksa calon TKI sebesar Rp 300-600 ribu.
GAMCA Indonesia: Tarif Kesehatan CTKI Atas Kebijakan Pemerintah

Jakarta, BNP2TKI (20/8). Ketua Umum Asosiasi Gulf Approved Medical Center Association (GAMCA) Indonesia—jaringan pemeriksa kesehatan calon TKI untuk negara-negara Timur Tengah yang beranggotakan 25 Sarana Kesehatan (Sarkes), Mohammad Ali Ridho mengatakan, pola tarif untuk memeriksa kesehatan setiap calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja ke luar negeri, utamanya tujuan di kawasan Timur Tengah sebesar Rp 300-600 ribu merupakan kebijakan pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan. Namun umumnya Sarkes atau klinik anggota GAMCA hanya menetapkan Rp 300-350 ribu per calon TKI.

Hal itu disampaikan Ali Ridho di Jakarta, Kamis (20/8), menanggapi berbagai pihak yang menyoal tarif pemeriksaan kesehatan calon TKI oleh klinik anggota GAMCA. Ali Ridho menegaskan, penetapan tarif yang dilakukan klinik anggota GAMCA bukan praktik monopoli, melainkan mengikuti peraturan yang berlaku dengan tujuan peningkatan kualitas kesehatan calon TKI. Besarnya tarif yang ditetapkan pun, kata Ali Ridho, sebatas kisaran biaya minimum karena GAMCA juga mempertimbangkan Instruksi Presiden No 6/2006 terkait pelayanan calon TKI/TKI dengan prinsip mudah, cepat, murah, dan aman.

“Saya telah melaporkan hal ini kepada Pak Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, sekaligus menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan terhadap calon TKI oleh GAMCA dilakukan melalui sistem online berupa finger print (sidik jari). Pak Jumhur juga mengatakan kewenangan dalam menentukan pola tarif pemeriksaan kesehatan calon TKI memang berada di Depkes, sehingga GAMCA tidak punya pilihan kecuali mengikuti ketentuan Depkes,” jelas Ali Ridho, seraya menambahkan, BNP2TKI telah membuat edaran kepada seluruh Sarana Kesehatan pemeriksa CTKI—termasuk di luar anggota GAMCA—untuk mengikuti ketentuan pola tarif yang ditetapkan Departemen Kesehatan.

Menurut Ali Ridho, ketentuan pola tarif tersebut dikeluarkan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan pada 29 Oktober 2007, perihal ‘Standar Pemeriksaan dan Standar Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan CTKI’. Isinya antara lain menyebut ketentuan pola tarif sebagai biaya untuk memeriksa calon TKI sebesar Rp 300-600 ribu.

“Jadi, GAMCA Indonesia dan seluruh Sarkas anggotanya hanya mengikuti aturan main dari pemerintah, tidak pernah melakukan perbuatan monopoli apalagi menetapkan aturan tarif berdasarkan keinginan GAMCA Indonesia,” ujar Ali Ridho. ***

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com