RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Depkes Cabut 2 Sarana Pemeriksa Kesehatan TKI

Cetak
Senin, 11 Januari 2010 17:00



Depkes Cabut 2 Sarana Pemeriksa Kesehatan TKI

Jakarta, BNP2TKI (12/1) - Departemen Kesehatan mencabut ijin operasional 2 Sarana Kesehatan (Sarkes) di Jakarta, Sarkes Al Rahim dan Sarkes Dewi Sartika, karena telah gagal memenuhi aspek medis dan administratif dalam pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

Pencabutan ijin itu terpaksa dilakukan setelah Dinas Kesehatan DKI bersama Depkes dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) member kesempatan kedapa kedua Sarkes itu diberi kesempatan selama 2 tahun terakhir untuk melakukan upaya perbaikan.

“Sarkes Al Rahim dan Dewi Sartika gagal memenuhi aturan pemeriksaan kesehatan TKI yang ditetapkan pemerintah. Kedua izinnya telah dicabut sejak 7 Januari 2010,” ungkap Kasubdit Pelayanan Kesehatan dan Psikologi TKI Departemen Kesehatan, Drg. Elia Rosalina Afif, MARS, MHK saat ditemui bnp2tki.go.id di Jakarta, Selasa (12/1).

Mengutip Surat yang ditandatangani Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Depkes, Drg. Armand P. Daulay, M.Kes bernomor YM.02.17/V.2.5164/10 Tentang Larangan Untuk Memeriksa Kesehatan Calon TKI, kata Elin, pencabutan itu didasarkan atas surat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta perihal Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sarkes TKI.

Hasil monev itu, Sarkes Al Rahim dan Dewi Sartika yang berada di Jalan Condet Raya Batu Ampar, Jakarta Timur, kata Elin, tidak memiliki izin operasional karena kekurangan izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Undang-Undang Gangguan (UUG).

Elin menambahkan, Monev Sarkes ini sebelumnya dilakukan terhadap 9 Sarkes yang ada diperbagai tempat. Dari jumlah itu, 4 Sarkes yaitu; Puri Medika Medikal Center, Afiat Medical Center, Al Rahim, dan Dewi Sartika masuk dalam kategori Sarkes bermasalah, baik administratif maupun medis. Keempat Sarkes inilah yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI, Dr. Dien Emawati M. Kes, kepada Depkes dan BNP2TKI untuk ditindaklanjuti.

Melalui berbagai pertimbangan, Depkes akhirnya mencabut izin operasional Al Rahim dan Dewi Sartika karena sampai batas waktu yang ditentukan gagal memenuhi aspek administratif dan medis. “Dengan pencabutan izin ini, kedua Sarkes itu tidak mempunyai izin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan CTKI yang akan ke luar negeri,” jelas Elin.

Elin mengakui, saat ini rata-rata setiap hari ada sekitar 10-20 persen TKI yang dipulangkan karena kondisi kesehatannya tidak layak. Mereka bisa berangkat karena sertifikat kesehatan yang diperolehnya palsu, yaitu dengan cara jual beli sertifikat.

Mengomentari pencabutan 2 Sarkes itu, Deputi Penempatan BNP2TKI, Ade Adam Noch mendukung keputusan yang diambil Depkes. Menurutnya, otoritas untuk memutuskan Calon TKI itu sehat atau tidak memang ada pada Depkes.

“Ke depan, soal kesehatan TKI itu harus betul-betul dipastikan. Kalau sehat berangkat kalau gagal harus diperiksa sampai sehat dan jangan diberangkatkan,” ucap Ade seraya mengatakan di BNP2TKI sudah ada sistem online dengan seluruh Sarkes di Indonesia tentang pemeriksaan kesehatan TKI bisa cepat terdeteksi.

Ade menjelaskan, Depkes mempunyai peraturan yang ketat untuk pemeriksaan kesehatan TKI. Jika ada TKI yang ingin kerja ke luar negeri mereka harus diperiksaan kesehatan dengan selektif.

Namun demikian, dia mengakui, meski sudah ada system pemeriksaan kesehatan yang ketat, toh masih saja ada TKI yang lolos dari pemeriksaan. Mereka biasanya menggunakan jasa joki sebagai penjual sertifikat kesehatan palsu.

Pada kesempatan itu Ade juga menghimbau kepada Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP3TKI) dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) agar tidak melakukan pemeriksaan kesehatan TKI di Sarkes Al Rahim dan Dewi Sartika.

“Kita harus menghindari pemeriksaan TKI di 2 Sarkes yang telah dicabut izinnya oleh Depkes untuk menghindari hal-hal yang merugikan TKI dan dunia usaha,” anjur Ade. (zul)

 
Berita Populer

  photography: affandi, herry hidayat, joko purwanto, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com