RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Dirpam BNP2TKI: Bongkar Skandal Asuransi

Cetak
Jumat, 19 Maret 2010 21:42



Menurut Direktur Pengamanan BNP2TKI, Brigjen (Pol) Dede Jayalaksana.  indikasi gagalnya sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui premi asuransi dikarenakan uang asurani TKI itu sudah habis dibagikan kepada para Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), Broker asuransi dan pihak-pihak terkait lainnya... "Dari jumlah 1 triilyun itu, hanya sekitar 10 persen atau 100 miliar uang asuransi TKI yang berhasil dicairkan. Selebihnya menguap nggak jelas ke mana," tambahnya.
Menurut Direktur Pengamanan BNP2TKI, Brigjen (Pol) Dede Jayalaksana. indikasi gagalnya sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui premi asuransi dikarenakan uang asurani TKI itu sudah habis dibagikan kepada para Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), Broker asuransi dan pihak-pihak terkait lainnya... "Dari jumlah 1 triilyun itu, hanya sekitar 10 persen atau 100 miliar uang asuransi TKI yang berhasil dicairkan. Selebihnya menguap nggak jelas ke mana," tambahnya.

Dirpam BNP2TKI: Bongkar Skandal Asuransi

Lembang, BNPTKI (18/3) - Bertele-telenya pengurusan klaim asuransi selama berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 23 Tahun 25 tentang Asuransi telah membuat geram Direktur Pengamanan BNP2TKI, Brigjen (Pol) Dede Jayalaksana.

Ketegasan sikap Dede itu disampaikan pada saat dialog dalam forum Rakornis BNP2TKI di Hotel Panorama Lembang, Kamis (18/3) malam.

Menurut Dede indikasi gagalnya sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui premi asuransi dikarenakan uang asurani TKI itu sudah habis dibagikan kepada para Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), Broker asuransi dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Jadi, pembayaran klaim minim karena sudah dibagi-bagi," beber Dede

Dia mengungkapkan TKI membayar asuransi sejak diberlakukannya kebijakan asuransi tahun 2006. Dengan jumlah TKI legal di luar negeri sekitar 4,5 juta orang, diasumsikan ada sekitar Rp 1 trilyun uang TKI yang terkumpul.

Besaran kewajiban asuransi TKI, kata Dede, sebesar Rp400.000. dengan perincian 50.000 untuk premi pra, 300 ribu untuk penempatan dan sisanya untuk purna.

"Dari jumlah 1 triilyun itu, hanya sekitar 10 persen atau 100 miliar uang asuransi TKI yang berhasil dicairkan. Selebihnya menguap nggak jelas ke mana," katanya.

Direktur Pengamanan ini mengajak para Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) untuk mengumpulkan data klaim asuransi TKI di wilayahnya masing-masing.

"Kalau dari temuan data itu terlihat asuransi tidak ada manfaatnya, kita usir saja counter-counter mereka dari BP3TKI," tegas Dede seraya mengatakan dengan tiadanya counter asuransi pekerjaan BNP2TKI akan lebih ringan.

Di BNP2TKI saja, kata Dede, upaya pengurusan klaim TKI di terminal Gedung Pendataan TKI Selapajang sejak LBH Kompar hingga LBH yang baru sekarang ini selalu mengalami kesulitan dalam pencairan klaimnhya.

Mengomentari usulan Dirpam, Kepala Unit Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (UP3TKI) Surabaya, Hariyadi Budihardjo menyetujui pembubaran layanan asuransi di unitnya.

"Kami dukung usulan pembubaran ini karena susahnya pengurusan klaim asuransi," kata Hariyadi serius.

Terkait upaya pembongkaran skandal asuransi, Dede merencanakan akan bekerjasama dengan Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami punya link ke Mabes Polri dan KPK," ujar Dede.(zul)

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com