RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

BNP2TKI Akan Standarisasi Gaji TKI Formal Malaysia

Cetak
Sabtu, 17 April 2010 23:10



Direktur Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI Kawasan Asia Pasiafik dan Amerika Anjar Prihantoro
"Pemerintah akan mendesak pemerintah Malaysia agar standar gaji TKI formal bisa ditetapkan," ungkap Direktur Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI Kawasan Asia Pasiafik dan Amerika Anjar Prihantoro di Jakarta, Jum'at... “BNP2TKI juga terus memberikan perlindungan optimal bagi TKI seperrti pembelaan terhadap TKI yang bermasalah juga memantau keberadaan dan kondisi kerja para TKI,” pungkas Anjar.

BNP2TKI Akan Standarisasi Gaji TKI Formal Malaysia

Jakarta, BNP2TKI (17/4) - Target peningkatan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor formal ke Malaysia haruslah diimbangi dengan kesesuaian gaji. Saat ini dari 2,2 juta Tenaga Kerja Asing (TKA) di negeri Jiran itu, sebanak 1,1juta di antaranya adalah TKI.

"Pemerintah akan mendesak pemerintah Malaysia agar standar gaji TKI formal bisa ditetapkan," ungkap Direktur Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI Kawasan Asia Pasiafik dan Amerika, Anjar Prihantoro, di Jakarta, Jum'at (16/4).

Anjar mengungkapkan selama ini belum ada standar upah minimun untuk TKI, termasuk TKI formal, dan hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kondisi ini jika tidak disikapi dengan baik akan merugikan TKI.

"Standarisasi gaji itu akan diupayakan melalui mekanime bilateral kedua negara. Diharapkannya dengan meningkatnya hubungan antar kedua negara dibidang ketenagakerjaan akan berdampak pada penetapan standar upah minimum yang layak," ucapnya.

Terkait gaji itu, Anjar juga melihat mekanisme perekrutan agar tetap dalam pengendalian dan pemantauan pemerintah. Hal ini dialukan agar rekrutimen dan persyaratannya dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menghindari penempatan TKI yang non-prosedural.

Anjar menuturkan, Malaysia tetap merupakan tujuan TKI untuk bekerja, karena selain kedekatan wilayah, faktor budaya, bahasa, makanan dan agama yang mirip dengan Indonesia.

Diingatkannya agar PPTKIS mampu melakukan perbaikan dalam prosedur rekruitmen. Kualitas TKI akan menentukan bargaining position Indonesia dengan users di Malaysia .

Selain itu, Anjar menekankan pemerintah akan selalu konsisten untuk meningkatkan proporsi TKI formal dari tahun ke tahun, sekaligus mengurangi penempatan TKI sektor rumah tangga.Alasannya, TKI formal selain lebih bagus perlindungan hukumnya, dari segi remitansi jauh lebih baik dari TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

“BNP2TKI juga terus memberikan perlindungan optimal bagi TKI seperrti pembelaan terhadap TKI yang bermasalah juga memantau keberadaan dan kondisi kerja para TKI,” pungkas Anjar. (zul)

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com