RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

BNP2TKI Siap Laksanakan Inpres No 7 Tahun 2010

Cetak
Kamis, 06 Mei 2010 11:19



“Secara umum, Inpres No3 Tahun 2010 ini bersifat umum,” tegas Agusdin menjabarkan ada 3 pesan umum dari Inpres 2010. Tiga prioritas itu, kata Agusdin, sebagian besar merupakan program yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas itu membutuhkan target yang jelas, serta kerjasama dan dukungan Pemerintah Daerah.

BNP2TKI Siap Laksanakan Inpres No 3 Tahun 2010

Jakarta, BNP2TKI (5/5) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) siap melaksanakan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010, khususnya terkait program penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri.

“BNP2TKI siap sepenuhnya mengimplementasikan dan melaksanakan Inpres No: 3 Tahun 2010,” tegas Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI, Ir. Agusdin Subiantoro, MM, di ruang kerjanya, Rabu (5/5) petan.

Inpres nomor 3 tahun 2010 ini merupakan implementasi hasil rapat koordinasi Kabinet dengan Kepala Daerah di Istana Tampak Siring. Inpres ini sudah ditandatangani beberapa hari lalu.

Menurut Agusdin, dalam Inpres nomor 3/2010, ada pesan sentral untuk melakukan peningkatan kualitas Penempatan dan Perlindungan TKI. Dari pesan itu ada 4 tindakan yang harus dilakukan BNP2TKI dengan koordinasi Kementrian terkait.

Empat tindakan itu, kata Agusdin, pertama penyusunan mekanisme perencanan dan pelaksanaan TKI ke Luar Negeri berkoodinasi dengan Kemenakertrans. Kedua, melakukan upaya pencegahan kepergian TKI Ilegal di daerah asal dan daerah perbatasan. Ketiga, secara khusus BNP2TKI sebagai koordinator menyiapkan proses advokasi TKI Bermasalah, dan keempat meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan keluarga TKI bekerjasama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Agusdin menjelaskan terkait proses advokasi dan penyelesaian TKI Bermasalah, keluaran atau output yang diharapkan yaitu tersedianya tata cara dalam mekanisme penyelesaian TKI.

“Tanggungjawab penyiapakan tata cara ini ada pada BNP2TKI dengan koordinasi di Kemenakertrans,” ungkap Agusdin.

Ini berarti, kata Agusdin, BNP2TKI mempunyai tugas untuk meningkatkan perlindungan TKI dan tersedianya TKI yang berkualitas dan menurunnya TKI Bermasalah.

Dia menegaskan terkait program peningkatan pengamanan kepergian TKI ke Luar Negeri untuk mencegah TKI illegal, dari sini diharapkan ada target penyelesaian di 4 lokasi embarkasi sebanyak 1.000 orang (tahun 2010) dan 3 lokasi embarkasi (di tahun 2011).

Agusdin lalu menjelaskan tiga prioritas dalam Inpres nomor 3 tahun 2010. "Prioritasnya adalah program pro-rakyat, program keadilan untuk semua, dan program untuk pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals," ucap Agusdin

“Secara umum, Inpres No: 3 Tahun 2010 ini bersifat umum,” tegas Agusdin menjabarkan ada 3 pesan umum dari Inpres 2010.

Tiga prioritas itu, kata Agusdin, sebagian besar merupakan program yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas itu membutuhkan target yang jelas, serta kerjasama dan dukungan Pemerintah Daerah. (zul)

 
Berita Populer

  

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com