RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Ramli Dorong BP3TKI Wilayah Timur Giatkan Loby Kawasan ASPAC

Cetak
Selasa, 29 Juni 2010 23:50



Menjawab pertanyaan Tajuddin dari Tarakan tentang ego sektoral, Ramli mengatakan bahwa idealnya seorang pejabat yang bertugas membaca dengan baik tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Kalaupun ada grey area (kewenangan terkait) seperti penanganan TKI deportasi, masalah itu bukan hanya menjadi tugas perwakilan RI, pemerintah provinsi ataupun Disnakertrans setempat.

Ramli Dorong BP3TKI Wilayah Timur Giatkan Loby Kawasan ASPAC

Balikpapan, BNP2TKI (29/6) - Efektifitas promosi ketenagakerjaan di luar negeri sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM). Sebagai lembaga pelayanan TKI di wilayah Timur, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di NTB, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan,diharapkan bersinergi dalam meningkatkan penempatan TKI ke kasawasan Asia Pasifik (ASPAC) seperti Australia, New Zealand, Korea dan Jepang).

“Kami mengharapkan BP3TKI juga menambah staf Kerjasama Luar Negeri dan Promosi untuk menggaet penempatan TKI di kawasan Aspac,” pinta Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Ramli Saud, SH, LLM, di hadapan peserta Rapat Koordinasi Regional BNP2TKI Wilayah Timur, di Balikpapan, Selasa (29/6).

Menurut Ramli, gencarnya promosi tenaga kerja dari Negara Filipina ke Australia (Northern Territory) untuk pengiriman TKI perawat sudah saatnya disaingi BP3TKI Wilayah Timur, dengan mempromosikan kemampuan TKI perawat.

Diuangkapkannya, selama ini BNP2TKI giat menggenjot penempatan TKI formal baik melalui Road Show, pameran di dalam dan luar negeri, Business Meeting, dan official visit lainnya.

“KLN dan Promosi BNP2TKI berperan sebagai wadah untuk terciptanya kerjasama penempatan baik melalui MoU (Nota Kesepahaman), Perjanjian Bilateral dan bentuk kerjasama lainnya,” imbuh Ramli.

Menjawab pertanyaan Kepala BP3TKI Nunukan, Ramli mengatakan peran pemerintah provinsi, Disnakertrans dan BP3TKI melakukan kerjasama penempatan dengan negara luar. Diakuinya, hingga kini masih sedikit pemerintah daerah yang pro aktif bekerjasama dengan negara penerima TKI.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia untuk mengirim 400 ribu TKI untuk masa 5 tahun ke depan,” katanya.

Menjawab pertanyaan Tajuddin dari Tarakan tentang ego sektoral, Ramli mengatakan bahwa idealnya seorang pejabat yang bertugas membaca dengan baik tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Kalaupun ada grey area (kewenangan terkait) seperti penanganan TKI deportasi, masalah itu bukan hanya menjadi tugas perwakilan RI, pemerintah provinsi ataupun Disnakertrans setempat.

“Kuncinya ada pada koordinasi pada wilayah grey area,” tegas Ramli. ***(zul)

 
Berita Populer

  

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com