RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

BNP2TKI Akan Buka Kantor Layanan TKI di Solo

Cetak
Rabu, 21 Juli 2010 20:55



BNP2TKI Akan Buka Kantor Layanan TKI di Solo
Jumhur menambahkan, secara bertahap pemerintah akan mengurangi proporsi TKI PLRT dan meningkatkan penempatan TKI formal. Dengan Jerman, sedang dalam penjajakan kerjasama pengiriman 7.000 TKI perawat. Demikian juga dengan Penang, Malaysia dan Thailand bagian Selatan dalam penjajakan penempatan TKI skema Government to Private (G to P).

BNP2TKI Akan Buka Kantor Layanan TKI di Solo

Solo, BNP2TKI (20/7)- Kedekatan pelayanan pemerintah terhadap pengurusan dokumen Calon TKI mempunyai implikasi pengurangan TKI non prosedural. Terkait pelayanan dokumen itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan membuka kantor Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) di eks Kresidenan Surakarta, Solo.

"Pemerintah memastikan bahwa pelayanan TKI harus terus membaik," ujar Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat ketika berdialog dengan Pemimpin Redaksi Radar Solo, Ananto dan jajaran redaksinya di Solo, Selasa (20/7).

Hadir mendampingi Kepala BNP2TKI, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Ir Yumafri, Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika Sadono, SH, dan Kasubdit Pengamanan Pemulangan TKI Kombes [Pol] Drs Khaerul Anwar.

Jumhur menyebutkan, kantor P4TKI di eks Kresidenan Surakarta akan memberikan pelayanan dokumen TKI yang berada di daerah di Wonogiri, Boyolali, Sukohardjo dan Karanganyar.

"Dengan dibukanya kantor layanan TKI di Surakarta, diharapkan wilayah Selatan ini bisa menjadi daerah embarkasi dan debarkasi TKI," ucap Jumhur.

Kepada jajaran Redaksi Solo Pos, Jumhur menuturkan dari segi biaya, tempat dan Sumber Daya Manusianya (SDM), pembukaan P4TKI Solo sudah siap. “Yang perlu dilengkapi hanya mesin untuk pembuat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN),” ucap Jumhur seraya menunjukkan KTKLN.

Dengan adanya kantor P4TKI atau bahkan BP3TKI di Surakarta, diharapkan peningkatan penempatan TKI formal dan pengurangan TKI non procedural bisa diprogramkan dengan baik.

Menjawab pertanyaan wartawan, Kepala BNP2TKI mengatakan Timur Tengah masih merupakan negara dengan resiko tertinggi dalam hal TKI bermasalah. Umumnya masalah terbanyak sekitar pemutusan hubungan kerja secara sepihak, gaji tidak dibayar dan pelecehan seksual.

“Ke depan, pemerintah merencanakan penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dengan live out system alias model asrama dengan standar jam kerja terbatas dan adanya hari libur,” papar mantan aktivitis ITB ini.

Jumhur menambahkan, secara bertahap pemerintah akan mengurangi proporsi TKI PLRT dan meningkatkan penempatan TKI formal. Dengan Jerman, sedang dalam penjajakan kerjasama pengiriman 7.000 TKI perawat. Demikian juga dengan Penang, Malaysia dan Thailand bagian Selatan dalam penjajakan penempatan TKI skema Government to Private (G to P). (zul)

 
Berita Populer

  photography: affandi, herry hidayat, joko purwanto, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com