RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Jumhur : Perlu Gerakan Bersama Atasi HIV/AIDS di Kalangan TKI

Cetak
Rabu, 16 Maret 2011 17:59



“Sosialisasi bahaya HIV/AID juga disampaikan dalam bentuk visual kepada Calon TKI maupun TKI,” tambah Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat seraya menambahkan bagi TKI yang baru kembali ke tanah air sosialisasi tentang bahaya penularan virus ini juga bisa dilakukan. Termasuk, di setiap kantong-kantong TKI sosialiasi bahaya penyebaran HIV/AID harus digalakkan. Migrasi, kata Jumhur Hidayat, bukan merupakan factor resiko HIV akan tetapi proses migrasi dan kekerasan berbasis jender pada TKI seperti diskriminasi, eksploitasi membuat mereka rentan untuk terinfeksi HIV. Terbatasnya akses informasi dan layanan kesehatan menempatkan TKI makin rentan. Dengan demikian, pendekaan secara komprehensif dibutuhkan untuk perlindungan TKI untuk meningkatkan akses pada pencegahan dan layanan kesehatan bagi TKI.

Jakarta, BNP2TKI (16/3) - Migrasi tenaga kerja merupakan keniscayaan sejarah (historical necessity). Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa menolak dari gelombang migrasi tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk usia produktif yang timpang di negara maju telah mengakibatkan migrasi menjadi jawaban untuk kelanjutan kehidupan masyarakat Barat dan mesin-mesin industrinya.

Berbarengan dengan itu, pergaulan internasional juga merupakan fenomena baru. Kultur kebebasan seks juga merasuk dalam kehidupan TKI, baik yang bekerja di negara-negara Barat ataupun kawasan Asia Pasifik. Pemerintah, kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, harus me-menej dinamika kehidupan TKI yang sedang bekerja di luar negeri agar tidak terjerumus kepada penularan penyebaran epidemic HIV dan AIDS.

Paparan Jumhur Hidayat itu ketika membuka Worskhop Peningkatan Akses Pencegahan dan Layanan Kesehatan HIV dan AID pada Calon TKI/TKI di Auditorium BNP2TKI, Rabu (16/3).

Worskhop yang berlangsung selama 2 hari (16-17 Maret) mengundang Direktur Indonesia Labour Organization (ILO) Peter Van Rooij, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Dr Nafsiah Mboi, SPA, Deputi Penempatan BNP2TKI Ade Adam Noch, dan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementrian Luar Negeri Tatang Budie Utama Razak.

Menurut Jumhur, setiap bulannya pemerintah menempatakan 50-60 ribu TKI ke seluruh negara penempatan. Sebelum diberangkatan, setiap TKI diberi penjelasan tentang bahaya penularaan HIV/AIDS pada materi Pembekalan Akhir Pemberangktan (PAP). Materi tentang HIV/AIDS ini ada pada buku saku yang diberikan kepada setiap TKI.

“Sosialisasi bahaya HIV/AID juga disampaikan dalam bentuk visual kepada Calon TKI maupun TKI,” tambah Jumhur seraya menambahkan bagi TKI yang baru kembali ke tanah air sosialisasi tentang bahaya penularan virus ini juga bisa dilakukan. Termasuk, di setiap kantong-kantong TKI sosialiasi bahaya penyebaran HIV/AID harus digalakkan.

Migrasi, kata Jumhur, bukan merupakan factor resiko HIV akan tetapi proses migrasi dan kekerasan berbasis jender pada TKI seperti diskriminasi, eksploitasi membuat mereka rentan untuk terinfeksi HIV. Terbatasnya akses informasi dan layanan kesehatan menempatkan TKI makin rentan. Dengan demikian, pendekaan secara komprehensif dibutuhkan untuk perlindungan TKI untuk meningkatkan akses pada pencegahan dan layanan kesehatan bagi TKI.

“Saya mengajak seluruh pihak yang terkait penempatan TKI baik instansi pemerintah, swasta dan civil society agar bersama-sama ikut menanggulangi permasalahan penyebaran virus HIV/AIDS yang menimpa TKI,” pinta Jumhur.

Di tempat yang sama, Direktur ILO, Peter Van Rooij menambahkan pihaknya bekerjasama dengan BNP2TKI, Kementrian Kesehatan, Komisi Penanggulangan Aids Nasional mengadakan Lokakarya Pemangku Kebijakan dengan judul Peningkatan Akses Pencegahan dan Layanan Kesehatan untuk CTKI/TKI.

“Tenaga kerja Indonesia memberikan konstribusi yang besar untuk kondisi perekonomian dan sosial di Indonesia dan merupakan bagian penting dari angkatan kerja yang mengalami peningkatan. Tantangannya adalah untuk menyediakan perlindungan yang tepat bagi TKI. Perlindungan ini termasuk pemberian informasi dan bantuan atas penyalahgunaan yang dialami oleh tenaga kerja dan resiko atas infeksi HIV,” papar Peter.

Peter mengatakan agak sulit untuk menyebutkan negara mana yang beresiko terhadap penularan penyakit HIV/ADIS. Fenomena penyebaran AID/HIV merupakan gejala global. ILO hingga kini telah bekerjasama dengan 183 negara untuk memerangi penyebaran HIV/AIDS.

“Karena itu, hanya dengan kerjasama seluruh pihak upaya penanggulanannya bisa diatasi dengan lebih baik,” terang Peter. (zul)

 
Berita Populer

  photography: affandi, herry hidayat, joko purwanto, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com