RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Anjar: Tersedia 20.620 Peluang Kerja Baru bagi TKI Sektor Formal

Cetak
Selasa, 29 Maret 2011 17:38



"Soal KUR ini penting dan kita perlu mendorong Kemenakertrans untuk menetapkan cost structure biaya penempatan TKI sebagai komponen penting dalam pemberian KUR TKI," terang Anjar seraya mengingatkan agar semua pihak berhati-hati terhadap fenomena penempatan TKI di Brunei Darussalam secara langsung oleh users (perorangan untuk sektor informal).

Jakarta, BNP2TKI (29/3) - Sebanyak 20.620 peluang kerja baru sektor formal tersedia paska Lokakarya Peluang Kerja Sektor Formal di Brunei Darussalam dan Malaysia (Serawak, Sabah, Tawau) yang diselenggarakan oleh Direktorat Promosi dan Kerjasama Luar Negeri Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), di Hotel Yogjakarta, 22-25 Maret lalu. Peluang kerja ini tersebar di sektor perminyakan dan gas bumi, konstruksi, manufaktur, perkebunan, hospitality, kesehatan, dan sektor lainnya.

Peluang itu terungkap pada kesimpulan Lokakarya Internasional BNP2TKI Ke-V sebagaimana disampaikan Direktur Kerjasama Luar Negeri Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Drs Anjar Prihantoro, MM, di Jakarta, Selasa (29/3).

Anjar mengungkapkan, dari serangkaian proses diskusi dan business meeting (one on one meeting) yang berlangsung dalam lokakarya yang diikuti 25 agensi dan 39 PPTKIS, tercatat prediksi kebutuhan peluang kerja sektor formal sebanyak 2.912.681 Tenaga Kerja Asing (TKA).

Untuk Brunei Darussalam, kata Anjar, di sektor Perminyakan Blok M dan Blok L membutuhkan 2.018 orang, untuk Seismic, Supervisor (5.500 orang), surveyor, crew man (350 orang), dynamite man (460 orang), Infrastruktur (37 orang), Jalan Tol Telisai (3 orang). Selain itu, juga tengah didata kebutuhan tenaga kerja untuk Pengembangan Brunei Airport, Juru Rawat dan Dokter.

“Total kebutuhan tenaga kerja di Brunei untuk 2011 mencapai 8.368 TKA,” ungkap Anjar.

Sedangkan untuk Serawak, Malaysia, lanjut Anjar, untuk Industri/Program Pembangunan SCORE, 2.500.000 orang, Manufakture (250.000 orang), Perkebunan Sawit (6.475 orang), Perkayuan (15.017 oranag). Jadi, total kebutuhan hingga 2020 mencapai angka 2.771.492 TKA.

Anjar menambahkan, kebutuhan tenaga kerja di Sabah, Malayisa untuk Perkebunan Sawit yaitu sebanyak 132.521 orang. Maka kebutuhan pada 2011 yaitu sebanyak 132.521 orang sementara untuk Tawau, Malaysia di sektor Perkebunan Sawit membutuhkan sebanyak 300 orang pada 2011.

BNP2TKI, kata Anjar, dalam hal ini Deputi Bidang KLN dan Promosi, akan terus berupaya untuk mendorong terwujudnya peningkatan dan pengembangan hubungan kerjasama dengan berbagai negara tujuan yang berpotensi menerima TKI, khususnya dengan negara terdekat Indonesia seperti Brunei Darussalam dan Malaysia (Serawak,Sabah, Tawau).

Anjar mengungkapkan, tingginya kebutuhan akan tenaga kerja asing termasuk TKI di Brunei Darussalam dan Malaysia (Serawak, Sabah, Tawau) merupakan salah satu alternatif terdekat dalam mengatasi pengangguran di Indonesia.

“Lokakarya Peluang Kerja Sektor Formal yang dirangkai dengan kegiatan Business Meneeting sebagai wujud keseriusan kita untuk mendapatkan informasi aktual peluang penempatan Tenaga Kerja sektor formal dari Perwakilan RI di luar negeri dan para Mitra Usaha di Brunei Darussalam, dan Malaysia (Serawak,Sabah,Tawau), dengan dukungan peran serta para Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS),” tegas Anjar

Secara bilateral, lanjut Anjar, hubungan Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Malaysia khusus (Serawak,Sabah,Tawau) secara historis, budaya, agama dan bahasa memiliki kekerabatan sangat erat dan sudah terjalin selama ratusan tahun, terutama dengan negara di wilayah sekitar Kalimantan Utara.

“Penempatan TKI merupakan upaya untuk memelihara dan melanjutkan tali persaudaraan negeri Serumpun Melayu,” terang Anjar.

Ditambahkannya, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain yaitu para pihak yang telah membuat kesepakatan perlu menuangkannya dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan menerbitkan Job Order oleh pihak mitra usaha di luar negeri yang ditujukan kepada Counterpart Indonesia (PPTKIS) dengan mendapatkan legalisasi dari Perwakilan RI di luar negeri.

Anjar mengungkapkan, secara khusus kehadiran Dubes RI untuk Brunei Darussalam Hadriyo Kusumo Priyo dalam lokakarya di Yogyakarta itu menunjukkan perhatian serius terhadap program penempatan dan perlindungan TKI, dan mendorong BNP2TKI berperan dalam mempercepat proses finalisasi MoU on Mandatory Consular Notification dan Pembentukan MoU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja antar Pemeritah RI dan Pemerintah Bunei Darussalam.

Ditambahkannya, pemberian KUR kepada CTKI sebagai bentuk perlindungan kepada TKI dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta koperasi dan perbankan serta users di luar negeri menjadi wacana yang perlu kita dorong dan realisasikan ke depan.

"Soal KUR ini penting dan kita perlu mendorong Kemenakertrans untuk menetapkan cost structure biaya penempatan TKI sebagai komponen penting dalam pemberian KUR TKI," terang Anjar seraya mengingatkan agar semua pihak berhati-hati terhadap fenomena penempatan TKI di Brunei Darussalam secara langsung oleh users (perorangan untuk sektor informal). (Zulfikri)

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com