RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Revisi UU No: 39 tahun 2004 Akan Tentukan Profesi dan Nasib Pelaut

Cetak
Senin, 02 Mei 2011 16:47



Ahnas menegaskan, jika ada permasalahan, pemerintah akan sulit melindunginya.Apalagi dari asuransinya, TKI Pelaut tidak ada asuransi pra penempatan dan yang ada hanya asuransi di negara penempatan. “Jadi jika ada masalah sebelum berangkat seperti meninggal dunia, asuransi tidak akan bisa menanggungnya,” imbuh Kasubdit Penyiapan Pemberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Ahnas, S.Ag, M.Si.

Cisarua, Bogor, BNP2TKI (2/5) Hingga kini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di laut belum diatur secara baik oleh pemerintah. Padahal, peluang bekerja di kapal saat ini cukup banyak jumlahnya. Pada 2008, jumlah yang dibutuhkan 1,3 juta orang, sedangkan pada 2009 jumlah naik mencapai 1,5 juta orang.

Meski permintaan profesi pelaut ini terus meningkat, profesi ini belum jelas pengaturannya. Undang-Undang No: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri juga tidak mengatur secara jelas profesi pelaut. Namun menurut Kasubdit Penyiapan Pemberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Ahnas, S.Ag, M.Si, peluang masuknya revisi profesi pelaut kini terbuka seiring dengan revisi terhadap UU No: 39 tahun 2004, yang dilakukan Komisi IX DPR.

"Diharapkan revisi UU No: 39 Tahun 2004 ini bisa mengakomodir profesi pelaut sehingga kelak penempatan dan perlindungan bisa diatur lebih baik," kata Ahnas, S.Ag, M.Si menjawab pertanyaan petugas pengantar kerja dari Disnakertrans Jakarta Utara, Teddy Hartono dalam Kegiatan TOT Penyuluh TKI di Hotel Prioritas, Cisarua, Bogor, Sabtu (30/4).

Diakui Ahnas, penempatan TKI Pelaut memang mempunyai kekhususan yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004. Berbarengan dengan revisi UU 39, BNP2TKI kini tengah melakukan sertifikasi terkait pendataan Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang menempatkan TKI sektor pelaut ini.

“Saat ini, banyak pelaku bisnis yang hanya bermodalkan kartu nama, bisa mendapatkan job order dari internet. Praktek mereka ini jelas trafficking dan menipu calon TKI,” papar Ahnas seraya menjelaskan BNP2TK kini sedang mendata PPTKIS yang memberangkatan TKI Pelaut.

Dalam kunjungan baru-baru ini ke Taiwan, Ahnas menemukan banyak pelaut kita yang menghadapi masalah. Setelah ditemukan, ternyata profesi mereka sekadar memancing ikan di laut. Apalagi mereka tidak bisa berenang.

Padahal, lanjutnya, jika profesinya memancing hal itu hanya pekerjaan nelayan bukannya profesi pelaut. Profesi pelaut itu terkait dengan Nahkoda, Anak Buah Kapal, bagian mesin, dan lainnya.

“Kita berharap Profesi Pelaut diatur dalam revisi UU No: 39/2004. BNP2TKI, Kemenakertrans dan DPR sedang membahas hal ini” ucap Ahnas seraya menambahkan kerancuan dalam cakupan pekerjaan ini disebabkan karena tidak jelasnya prosedur penempatan pelaut.

Ahnas menegaskan, jika ada permasalahan, pemerintah akan sulit melindunginya.Apalagi dari asuransinya, TKI Pelaut tidak ada asuransi pra penempatan dan yang ada hanya asuransi di negara penempatan.

“Jadi jika ada masalah sebelum berangkat seperti meninggal dunia, asuransi tidak akan bisa menanggungnya,” imbuhnya.

Meski demikian belum ada regulasi yang jelas, Ahnas menuturkan BP3TKI Bali menekankan kepada para Profesi Pelaut ini untuk memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Jadi, imigrasi Bandara Ngurah Rai akan menolak memberangkatkan TKI jika tidak memiliki KTKLN. (Zulfikri).

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com