RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Laporan dari Jeddah (7): Kesepakatan Pra MoU TKI RI-Arab Saudi Ditantatangani di Wisma Tamu Kerajaan

Cetak
Minggu, 29 Mei 2011 18:03



Menurut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, tercapainya komitmen mengenai pelaksanaan MoU TKI yang akan dilakukan selambat-lambatnya enam bulan ke depan melalui penandatanganan Statement of Intent, merupakan sejarah penting untuk menandai era baru pembenahan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang melibatkan kedua negara.
Menurut Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, tercapainya komitmen mengenai pelaksanaan MoU TKI yang akan dilakukan selambat-lambatnya enam bulan ke depan melalui penandatanganan Statement of Intent, merupakan sejarah penting untuk menandai era baru pembenahan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang melibatkan kedua negara. "Selama 40 tahun masa penempatan TKI di Arab Saudi, tidak pernah terjadi kesepakatan antar pemerintah baik untuk MoU maupun dalam bentuk komitmen resmi yang dihasilkan kedua negara, termasuk antara Saudi dengan negara lainnya," jelas Jumhur di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (29/5), sebelum kembali ke Jakarta.

Jeddah, Arab Saudi, BNP2TKI (29/5) Kesepakatan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam masa enam bulan ke depan terkait perbaikan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi, yang dicapai pada forum Senior Offcial Meeting (SOM/pertemuan antar pejabat tinggi pemerintah) Indonesia-Arab Saudi di Jeddah, Sabtu (28/5), dituangkan dalam pernyataan resmi kedua negara yang ditandatangani Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adel Muhammad Fakieh.

Pernyataan bersama itu dinamakan Statement of Intent atau berupa Letter of Intent. Kedua pihak menandai komitmen MoU itu di Wisma Tamu Kerajaan Arab Saudi, tempat berlangsungnya SOM yang membahas agenda utama permasalahan TKI tersebut.

Jumhur menjadi Ketua Delegasi RI yang beranggotakan pejabat eselon I dan II Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta BNP2TKI. Sedangkan Adel Muhammad Fakieh memimpin delegasi pemerintah Arab Saudi dengan anggota para pejabat di lingkungan kementeriannya dan menyertakan Saudi Arabian National Recruitment (Sanarcom), asosiasi tunggal perekrut tenaga kerja asing Arab Saudi sebagai tim delegasi.

Menurut Jumhur, tercapainya komitmen mengenai pelaksanaan MoU TKI yang akan dilakukan selambat-lambatnya enam bulan ke depan melalui penandatanganan Statement of Intent, merupakan sejarah penting untuk menandai era baru pembenahan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi yang melibatkan kedua negara.

"Selama 40 tahun masa penempatan TKI di Arab Saudi, tidak pernah terjadi kesepakatan antar pemerintah baik untuk MoU maupun dalam bentuk komitmen resmi yang dihasilkan kedua negara, termasuk antara Saudi dengan negara lainnya," jelas Jumhur di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (29/5), sebelum kembali ke Jakarta.

Jumhur mengapresi pencapaian komitmen dalam SOM TKI itu sebagai perwujudan kehendak baik kedua pihak, sekaligus kemenangan moral terhadap upaya pemartabatan TKI di Arab Saudi.

Jumhur juga gembira setelah diupayakan berbagai cara dan terus-menerus, baru kali ini pemerintah Arab Saudi bersedia duduk bersama dalam kegiatan antar negara setingkat SOM, dengan menghasilkan kesepakatan penting yang saling menguntungkan.

"Karenanya ini adalah penghargaan serta kemenangan Raja Saudi ataupun warga Arab Saudi, selain kemenangan pemerintah dan bangsa Indonesia termasuk TKI pada umumnya," tambah Jumhur.

Hasil kesepakatan SOM TKI itu, katanya, akan dijadikan model untuk membuat komitmen MoU dengan berbagai negara penempatan TKI lain khususnya di kawasan Timur Tengah, demi memperjuangkan perbaikan harkat TKI.

Jumhur menjelaskan, di dalam butir Statement of Intent antara Indonesia-Arab Saudi antara lain dinyatakan, sebelum dicapai penandatanganan MoU selama enam bulan ke depan, kedua pihak akan segera membentuk join working comittee (tim kerja gabungan) yang akan menginventarisir permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi, untuk dijadikan rumusan penyelesaian kasus dan masalah TKI ke dalam naskah MoU.

"Kemudian, tim kerja gabungan akan mempersiapkan kerangka kerjasama penempatan dan perlindungan TKI dalam bentuk penyiapan MoU yang diharapkan selesai hingga batas waktu pelaksanaan MoU," katanya.

Dalam kesepakatan itu disetujui pula bahwa rekrutmen dan penempatan TKI ke Arab Saudi akan diteruskan dalam kerangka persyaratan pelatihan calon TKI maupun pengetatan persyaratan lain seperti kesehatan, agar TKI dapat bekerja secara berkualitas dan bermartabat guna terhindar dari berbagai risiko dalam pekerjaannya.

Pada butir Statement of Intent, lanjut Jumhur, juga diterima permohonan Indonesia oleh delegasi Arab Saudi guna dijalankannya ISSP (Indonesian Social Security Programme), yakni perlunya kewajiban agensi penyalur TKI di Arab Saudi dan pihak pengguna (majikan) untuk menyediakan layanan program asuransi TKI di negara Arab Saudi, pendampingan hukum, tim penerjemah bila TKI menghadapi masalah/kasus, pusat pengaduan TKI melalui call center (hotline services), sistem kesehatan, penyelesaian kasus TKI akibat gaji tidak dibayar atau terkait korban tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan sebagainya.

"Pengajuan kita mengenai ISSP telah disetujui untuk dilaksanakan dan dimuat ke dalam MoU," tegas Jumhur.

Jumhur menyebutkan ISSP yang akan diterapkan sepenuhnya dikontrol dengan pengawasan pemerintah RI dan Arab Saudi setelah melalui penandatanganan MoU. ***

Lihat juga dalam "Berita Foto"

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com