RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

BNP2TKI Siap Laksanakan Hasil MoU Baru Penempatan TKI ke Malaysia

Cetak
Senin, 30 Mei 2011 19:53



Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyambut baik kesepakatan baru mengenai penempatan TKI sektor domestik (PLRT dan sopir pribadi) ke Malaysia, yang Memorandum of Understanding (MoU)nya ditandatangani di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/5) malam. MoU itu ditandatangani oleh Menteri Sumber DayaManusia Malaysia (SDM), Datuk S Subramaniam dan Menekertrans Muhaimin Iskandar. Penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh Dubes Indonesia di Malaysia, Da'I Bahtiar, Deputi Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI, Endang Setyaningsi, serta pejabat eselon 1 dari 2 Kemenlu, dan Kemenakertrans, dan Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf.

Jakarta, BNP2TKI (30/5) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)menyambut baik kesepakatan baru mengenai penempatan TKI sektor domestik (PLRT dan sopir pribadi) ke Malaysia, yang Memorandum of Understanding (MoU)nya ditandatangani di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/5) malam.

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat yang langsung memonitor acara tersebutsetibanya dari Jeddah, Arab Saudi, Senin (30/5) sore, untuk memimpin SeniorOfficial Meeting (SOM) TKI dengan pejabat Arab Saudi, yang dipimpin Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, Adil Mohammad Fakieh, menyatakan siap melaksanakan hasil MoU penempatan TKI sektor domestik yang baru ditandatangani olehMenakertrans Muhaimin Iskandar dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia(SDM), Datuk S Subramaniam itu.

"BNP2TKI adalah lembaga yang berfungsi sebagai operator (pelaksana) kebijakanpenempatan dan perlindungan TKI, tentunya kita akan siap untuk melaksanakan setiapkebijakan yang dihasilkan dari MoU Indonesia - Malaysia tentang penempatan TKI itu," ucap Jumhur, di Jakarta, Senin (30/5).

Pemerintah Malaysia akhirnya sepakat untuk menandatangani perubahan MoU (Memorandum of Understanding) ketenagakerjaan penempatan TKI sektor penata laksana rumahtangga (PLRT) ke Malaysia. Penandatanganan Protocol Amending the MoU (Memorandum of Understanding) Indonesia-Malaysia 2006 itudilaksanakan pada Senin (30/5) malam, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

MoU itu ditandatangani oleh Menteri Sumber DayaManusia Malaysia (SDM), Datuk S Subramaniam dan Menekertrans Muhaimin Iskandar. Penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh Dubes Indonesia di Malaysia, Da'I Bahtiar, Deputi Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI, Endang Setyaningsi, serta pejabat eselon 1 dari 2 Kemenlu, dan Kemenakertrans, dan Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf.

“Penandatangan MoU Indonesia-Malaysia merupakan babak baru dalam perbaikan penempatan TKI PLRT ke Malaysia,” ujar Jumhur.

Ia menegaskan, dengan penadatangan MoU ini, Indonesia siap untuk kembali melakukan penempatan TKI PLRT berkualitas. Pasalnya, semua TKI yang akan dikirim harus sudah melalui mekanisme pengetatan. "Intinya, pemerintah tidak akan mengirimTKI jika tidak siap dan terampil," tegasnya.

Menurut Jumhur, Malaysia pada prinsipnya dapat mendukungkesepakatan untuk menuntaskan isu-isu utama dalam protokol amendemen Kesepahaman 2006, khususnya mengenai hak Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atas paspor, pemberian cuti/hari libur dan skema pembayaran gaji minimum.

Dia menuturkan, pasal yang mendapat perubahan yaitu berkenaan dengan rekrutmenTKI secara langung (direct hiring) dalam Pasal 5 MoU. Ketentuan direct hiring harus dengan persyaratan tertentu seperti harus ada special request, special procedure, tetap mengacu pada MoU dan Hukum yang berlaku di kedua negara, dan persetujuan itu harus disampaikan kepada Indonesian dan Malaysia.

Tentang gaji bulanan, kata Kepala BNP2TKI itu, besarnya akan ditentukan berdasarkan hargapasar (market forces) sehingga dimungkinkan lebih fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing negeri (misalnya di Semenanjung mungkin berbeda dengan Sabah dan Sarawak).

“Gaji TKI PLRT yang akan diterima antara 450 Ringgit (Rp1.453 ribu) – 600 Ringgit (Rp1.938 ribu),” tutur Jumhur .

Adapun soal pembayaran gaji, kata Jumhur, dilakukan melalui mekanisme perbankan atas nama TKI dan pemotongan gaji hanya diperkenankan tidak melebihi 50% dari gaji sebulan untukmembayar seluruh biaya penempatan sampai lunas (6 bulan).

MoU juga mengatur hak TKI untuk mendapat libur 1 hari dalam sepekan, dan bila hari libur itu tidak diambil bisa diganti dengan kompensasi yaitu dua kali upahharian.

Sedang mengenai penetapan biaya cost structure (biaya penempatan) TKI keMalaysia sekitar Rp 12 juta, yang harus ditanggung oleh penggunadi Malaysia sekitar Rp 7,600 juta, sementara yang Rp 5 juta harus ditanggung oleh TKI seperti biaya medical, paspor hingga tiket.

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat mengapresiasi kesediaan Malaysia untuk mengamandemen MoU 2006 lalu itu. Dia menilai kesediaan itu merupakan wujud kepedulian Pemerintah Malaysia untuk memperbaiki penanganan perlindungan kepada TKI yang bekerja di negara jiran itu.

Bagi Indonesia sendiri penandatanganan MoU baru itu selain mengakhiri masa moratorium, juga berarti membuka peluang jutaan lapangan kerja bagi TKI sektor domestik, khususnya TKI PLRT dan sopir pribadi.

"Tentu peluang ini akan kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, terlebih lagi dengan perlindungan yang lebih baik untuk TKI," ungkapnya.

Jumhur berharap adanya penandatanganan Amandemen MoU itu akan mengeliminir kasus-kasus kekerasan, yang beberapa waktu lalu menimpa TKI PLRT di Malaysia.(E)

 
Berita Populer

  photography: affandi, herry hidayat, joko purwanto, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com