RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Kepala BNP2TKI dialog dgn Jajaran Pemprov Sulteng

Cetak
Kamis, 04 Agustus 2011 10:52



Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat berdialog dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (4/8). Jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto mewakili Gubernur Longki Djangggola yang sedang berada di Jakarta. Pertemuan di Kantor Gubernur itu berlangsung dalam rangkaian Safari Ramadhan IV BNP2TKI ke Sulteng dan Sulsel 3-13 Agustus 2011 bertema "Kita Semua Peduli TKI".

Palu, Sulteng, BNP2TKI (4/8) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat berdialog dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (4/8).

Jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto mewakili Gubernur Longki Djangggola yang sedang berada di Jakarta.

Pertemuan di Kantor Gubernur itu berlangsung dalam rangkaian Safari Ramadhan IV BNP2TKI ke Sulteng dan Sulsel 3-13 Agustus 2011 bertema "Kita Semua Peduli TKI".

Gubernur Sulteng dalam sambutan yang disampaikan Sudarto menyatakan pembangunan ketenagakerjaan sangat terkait dengan perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dan peningkatan produktivitas tanpa diskriminasi.

"Sehingga tidak ada lagi tenaga kerja di luar negeri yang menjadi korban perdagangan, perbudakan, kekerasan, atau perlakuan lain yang melanggar HAM," katanya.

Sudarto mengatakan tenaga kerja di Sulteng sangat bervariasi dan kebanyakan merupakan petani. "Tenaga terlatih sangat kurang di sini," katanya.

Ia mengatakan rencana pembangunan pabrik LNG di Banggai, Sulteng, membutuhkan ribuan tenaga kerja yang terlatih.

Sementara itu Jumhur mengatakan urusan TKI seperti "kanker", awalnya hanya dari Pulau Jawa tetapi saat ini menyebar ke 400 kabupaten/kota seluruh Indonesia menjadi penyuplai TKI ke luar negeri.

"Untuk itu kami perlu berkoordinasi sebaik-baiknya dengan seluruh pemerintah daerah," katanya.

Ia mengatakan masalah yang paling rentan bagi TKI adalah pekerja sektor informal sebagai penata laksana rumajh tangga (PLRT).

"Mengapa rentan, karena hubungan cenderung terisolasi, 24 jam sehari di dalam rumah, hubungan kerja subyektif dengan pengguna, tak terlindungi UU ketenagakerjaan," katanya.

Untuk itu, kata Jumhur, pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah penempatan TKI formal yang terampil dan semiterampil.

Ia mencontohkan dari sekitar 2,5 juta TKI di Malaysia hanya 20 persen yang bekerja di sektor informal dan 80 persen di sektor formal.

"Permasalahan yang terjadi hampir semuanya dari yang 20 persen itu," kata Jumhur.

Jumhur menegaskan bangsa Indonesia dari sejarahnya kerap menjelajah ke luar negeri, apalagi sebagai negara maritim, sehingga perlu menciptakan "Indonesia Diaspora", kekuatan bangsa Indonesia di luar negeri.

"Namun belum ada desain besar untuk menciptakan peluang kerja dan ketersediaan TKI di luar negeri, terdapat kesenjangan (gap). Di situlah fungsi pemerintah untuk mengaturnya," katanya.

Setelah pertemuan dengan jajaran Pemprov Sulteng, Kepala BNP2TKI menyampaikan kuliah umum di Universitas Tadulako tertema "Penempatan TKI Formal ke Luar Negeri dan Indonesian Incorporated".

Kemudian berdialog dengan Pengurus Besar (PB) Alkhairaat Kota Palu terkait "Peran Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri", silaturahim dengan jajaran redaksi sejumlah surat kabar setempat.

Pada sore harinya, Kepala BNP2TKI menuju Desa Wani II, Tovea, Kabupaten Donggala, untuk berdialog dengan calon TKI, keluarga TKI, dan para TKI purna serta masyarakat setempat di Balai Desa Wani II.(Ant)

 
Berita Populer

  

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com