RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Sistem Online Perkuat Pengawasan TKI Di Prov Kepri

Cetak
Senin, 12 Desember 2011 17:00



Sistem Online Perkuat Pengawasan TKI Di Prov Kepri, sistem, online, tki
Sebagai daerah basis penanganan TKI bermasalah, Kepulauan Riau (Kepri) bisa menjadi daerah pengawasan dan pengendalian TKI bermasalah yang umumnya datang dari Malaysia dan Singapura. Adanya sistem ini akan mempermudah dan mempercepat pelayanan TKI. Pada saat bersamaan, Prov Kepri bisa meningkatkan upaya penempatan TKI formal dengan memanfaatkan sistem online yang dibangun BNP2TKI.

Tanjung Pinang, BNP2TKI (12/1)- Sebagai daerah basis penanganan TKI bermasalah, Kepulauan Riau (Kepri) bisa menjadi daerah pengawasan dan pengendalian TKI bermasalah yang umumnya datang dari Malaysia dan Singapura. Adanya sistem ini akan mempermudah dan mempercepat pelayanan TKI. Pada saat bersamaan, Prov Kepri bisa meningkatkan upaya penempatan TKI formal dengan memanfaatkan sistem online yang dibangun BNP2TKI.

Dengan mengacu pada UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Peraturan Pemerintah No. 38 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, sistem online yang akan diterapkan BNP2TKI selain mempermudah pelayanan penempatan dan perlindungan TKI juga bisa menjadi pengawasan yang efektif terhadap pelayanan TKI bermasalah dari negeri tetangga.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Informasi dan Penelitian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Benyamin Suprayogo ketika membuka Sosialisasi dan Pelatihan Online System Disnaker Kab/Kota di Tanjung Pinang, Senin (12/12).

Kegiatan Puslitfo yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 8 (delapan) orang petugas operator dari dinas kab/kota dari kab Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna, Batam, Tanjungpinang dan Prov Kepri serta 1 orang dari Pemrov Kepri. Mewakili Kepala Disnakertrans Prov Kepri, hadir Kepala Sekretariat Disnakertrans Prov Kepri, Raja Asballa. Sementara dari BNP2TKI yaitu Staf Ahli Kepala BNP2TKI, Yunafri, Kabid Sistem Informasi, Paryatno, Kasubdit Verifikasi dan Rehabilitasi TKI Purna, Maruji Manulang dan Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa, Serulina BR Tarigan serta Kasubdit Verifikasi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) BNP2TKI, Moh Hidayat.

Menurut Benyamin, masalah penempatan dan perlindungan TKI cukup kompleks, lintas negara, lintas daerah dan melibatkan 17 instansi terkait. Karena itu, Dalam rangka membangun mekanisme penempatan dan perlinduga, BNP2TKI sudah membangun 4 (empat) sistem online.

Pertama, sistem pendataan supply-demand peluang kerja. Kini, pencari kerja bisa situs membuka www.infokerja-bnp2tki.org dan mengisi datanya. Dari data yang tersedia, para mitra pengguna di luar negeri akan menguhubungi sipencari kerja jika kompetensi yang dicari itu ada di situ bnp2tki.

"Pemerintah menjadi fasilitator antara pencari kerja dan pengguna," terang Benyamin. Informasi peluang kerja yang ada di didapat dari employment business meeting, roadshow, kerjasama penepatan Government to Government maupun Government to Private. Sejak 4 tahun promosi ke luar negeri, kini ada sekitar 5 juta peluang kerja untuk sektor formal dan hanya 10 persen peluang TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

"Meski 10 persen penempatan TKI PLRT namun menyita perhatian pemerintah," paparnya. Kedua, kata Benyamin, Sistem Pencatatan Kedatangan TKI. Sistem ini sudah ada di 9 debarkasi yaitu Balai Pelayanan Kepulangan (BPKTKI) Selapajang, Adi Soemarmo (Solo), Selaparang (Mataram), Entikong (Pontianak), Tunon Taka (Nunukan), Tanjung Pinang (Kepri), Husen Sastranegara (Bandung), Adi Sucipto (Yogjakarta), Achmad Yani. Pada Pasal 51 UU No 39 Tahun 2004, setiap TKI baru bisa bekerja di luar negeri harus sudah memiiki 12 dokumen. Di imigrasi keberangkatan setiap TKI yang akan bekerja di luar negeri harus memiliki KTKLN

Ketiga, lanjut Benyamin, yaitu Sistem Pendataan Kedatangan TKI dan Pelayanan Kepulangan TKI. Sistem ini mendata kepulangan TKI dari negara penempatan dan memproses sesuai alasan kepulangan baik yang habis kontrak, cuti atau bermasalah. Selanjutnya, para TKI itu dilayani proses kepulangannya hingga ke daerah asal.

"Dengan sistem pendataan kedatangan ini akan bisa diketahui apakah mereka bermasalah atau sukes di luar negeri," terang Benyamin. Benyamin menambahkan, yang terakhir yaitu sistem Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (crisis center). BNP2TKI menerima pengaduan TKI baik dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap pengaduan bisa menghubungi nomor layanan bebas pulsa di 0800-1000, melalui email di halotki@bnp2tki.go.id . (Zul)

"Dari 9 debarkasi yang sudah terpasang sistem kedatangan, 4 (empat) diantaranya sudah bisa diakses secara online yaitu Selapajang, Jogya, Solo dan Mataram," bebernya.

Benyamin menambahkan, terkait pemberian hibah 9 set komputer lengkap di mana 2 untuk Pemprov dan 7 untuk kab/kota perangkat itu kini sudah ada di BP3TKI Tanjung Pinang. Dalam waktu dekat komputer itu akan dikirim ke alamat masing-masing setelah setelah administrasinya.

"Dengan adanya sistem online ini maka para kepala dinas dan pemerintah daerah yang selama ini sering berbeda pendapat soal data TKI bermaslah kini hal itu tidak akan terjadi lagi. Data sudah kian akurat dan bisa dimanfaatkan untuk pungkasnya

Benyamin menyarankan, Prov Kepri bisa mulai berbenah diri dan memanfaatkan sistem online seperti sistem penyediaan TKI formal. Data BNP2TKI mencatat hingga kini TKI formal yang sudah memiliki KTKLN berjumlah 611 dan TKI PLRT sebanyak 74 orang.

"Kepri perlu meningkatkan penempatan TKI formal dan mengurangi pengiriman TKI PLRT," pungkasnya. (zul).

 
Berita Populer

  

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com