RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

BP3TKI Jakarta Harapkan Sarkes Ubah 'Mindset' Pelayanan TKI

Cetak
Senin, 13 Pebruari 2012 17:44



P3TKI Jakarta Harapkan Sarkes Ubah 'Mindset' Pelayanan TKI
Kepala BP3TKI Jakarta, Delta mengharapkan kepada para pimpinan Sarkes yang berada di wilayah Jakarta mengubah paradigma pelayanan TKI dari orientasi pelayanan kuantitas kepada orientasi pelayanan berbasis kualitas dalam hal pemeriksaan kesehatan calon TKI/ TKI.

BNP2TKI,Jakarta, BNP2TKI (13/2): Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jakarta, Delta mengharapkan kepada para pimpinan Sarana Kesehatan (Sarkes) yang berada di wilayah Jakarta mengubah paradigma pelayanan TKI dari orientasi pelayanan kuantitas kepada orientasi pelayanan berbasis kualitas dalam hal pemeriksaan kesehatan calon TKI/ TKI.

Dalam kegiatan bertajuk "Pembinaan Sarana Kesehatan di Wilayah DKI Jakarta" di Balai panjuang Museum Indonesia, TMII ini, Senin (13/2) merupakan tindak lanjut dari pertemuan di BNP2TKI pada 31 Januari lalu tentang Implementasi Standarisasi Sertifikat Kesehatan yang baru terbitan BNP2TKI. Dari dua pertemuan ini, Delta mengharapkan agar pimpinan sarkes terus melakukan peningkatan kwalitas layanan dan profesionalitas sumber daya manusianya.

Harapan itu disampaikan Delta ketika membuka kegiatan awal tahun BP3TKI yang dihadiri 21 Sarkes di Jakarta. Dalam acara ini hadir sejumlah pejabat BNP2TKI seperti Direktur Pelayanan Dokumen BNP2TKI, Agastya Hari Marsono, Kasubdit Fasilitasi Kesehatan TKI, Elia Rosalina Afif, Kasubdit Verifikasi KTKLN, M. Hidayat, dan Kasubdit Binwasdal Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Naihal.

Menurut Delta, pemerintah kini menekankan penempatan TKI berbasis kwalitas. Hal ini dilakukan karena paradigma penempatan TKI berbasis kwantitas pada masa lalu telah menimbulkan sejumlah permasalahannya di negara penempatan.

Dari 23 Sarkes yang diundang, terdapat 2 Sarkes yang tidak hadir. Delta menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi catatan dan pertimbangan bagi Sarkes yang tidak hadir. Karena itu, BP3TKI Jakarta hanya akan mendistribusikan kepada Sarana kesehatan (sarkes) yang telah memiliki izin pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan."Kami hanya akan membagikan blanko kesehatan TKI ini kepada Sarkes yang sudah mengetahui prosedur dalam penerbitan sertifikat kesehatan TKI," tegasnya.

Delta mengharapkan, melalui kegiatan ini koordinasi antar lembaga pendukung Sarkes bisa terus ditingkatkan. "Tujuannya tentu untuk membangun komunikasi antar stakeholder terkait agar kualitas dalam layanan TKI bisa ditingkatkan," harapnya.

Diakunya, Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko-TKLN) yang dikembangkan BNP2TKI hingga kini masih belum sempurna dan karena itu kemampuannya terus ditingkatkan.

Pada kesempatan itu, Kasi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program BP3TKI Jakarta, Farid Maruf membagikan 156.000 ribu Sertifikat Kesehatan untuk dibagikan kepada 21 Sarkes yang hadir. Tiap sarkes akan dibagikan secara merata sebanyak 75.000 lembar blanko. Meski demikian, ada juga Sarkes yang mendapatkan jumlah sekitar 3.000-4000 lembar blanko seperti Rumah Sakit Persahabatan yang minim pemeriksaan CTKI/TKI.

“Dari jumlah yang kami bagikan kepada 23 Sarkes di DKI, BP3TKI Jakarta masih memiliki sisa blanko sebanyak 44.000 lembar,” terang Farid seraya menambahkan dengan adanya pembagian blako kesehatan TKI yang baru in akan mudah memonitor keasilian sertifikat kesehatan TKI nantinya.

Tiap bulan Sarkes diminta untuk melaporkan penggunaan blanko. Termasuk sertifikat yang rusak juga harus dilaporkan kepada BP3TKI Jakarta," harap Farid.

Terkait sanksi kepada Sarkes yang menyalahi prosedur pemeriksaan kesehatan TKI, Kasubdit Verifikasi KTKLN, Hidayat menegaskan pemerintah akan melakukan sanksi berupa penundaan sistem pelayanan kepada Sarkes yang terbukti telah melakukan pelanggaran dalam pemeriksaan kesehatan TKI. “Penundaan ini tentunya tidak mendadak melainkan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait,” paparnya.

Ke depan, kata Hidayat, pemerintah sudah mewacanakan agar jika ada TKI yang dipulangkan karena bermasalah dengan kesehatannya, BNP2TKI akan menindak sarkes yang telah melakukan pemeriksaan kepada TKI tersebut. “Kami mengharapkan program penertiban Sarkes bermasalah ini bisa berjalan pada tahun 2012 ini,” ujar Hidayat.

Menguatkan pernyataan Hidayat, Kasubdit Fasilitasi Kesehatan TKI, Elia Rosalina menyebutkan negara Malaysia merupakan negara yang terbanyak dalam memulangkan TKI bermasalah.

Elin menambahkan, dengan adanya Sertifikat Kesehatan yang baru ini diharapkan akan meningkatkan tidak hanya standard kualitas pemeriksaan CTKI/TKI di dalam negeri tetapi juga meningkatkan kredibilitas pemeriksaan kesehatan yang selama ini diragukan di beberapa negara tertentu penerima TKI.

"Data BNP2TKI mencatat masih cukup memprihatinkan kualitas kesehatan TKI. Jumlah yang dipulangkan dari Malaysia menempatkan urutan tertinggi dalam hal pemeriksaan CTKI/TKI dibandingkan dengan negara lain,” pungkas Elin sapaan akrabnya Elia.(zul)

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com