Penerapan sistem online pelayanan TKI oleh BNP2TKI sebagai alat kontrol untuk mempermudah, mempercepat, dan mengawasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

Demikian disampaikan Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Fasifik dan Amerika BNP2TKI Christopel De Haan saat sosialisasi dan pelatihan sistem online pelayanan TKI se-Sulawesi, di Makassar, Rabu (15/2).

Menurut Christopel, dengan adanya sistem online TKI, proses pengawasan dapat dilakukan dengan mudah sehingga TKI yang akan keluar bekerja di luar negeri bisa terdata. Sistem online ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada TKI dengan cepat, tepat, dan aman.

Seperti sistem pendataan kepulangan di Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPKTKI) Selapajang, Tangerang, kata Christopel, sistem ini mendata semua informasi kepulangan TKI. Perlu ada sistem karena perlu ada data untuk mengetahui jumlah TKI yang pulang dari luar negeri atau TKI yang mengalami masalah.

"Setelah terdata dari BPKTKI Selapajang kemudian TKI dipulangkan sampai ke tempat asalnya. Ini dilakukan BNP2TKI bahwa TKI yang pulang dapat selamat sampai rumahnya," tuturnya.

Christopel mengatakan sistem online TKI juga dilakukan untuk memastikan perlindungan kepada TKI pada masa prapenempatan, selama penempatan, dan purnapenempatan. Dengan sistem tersebut data TKI dari berbagai negara penempatan terdata akurat dalam database yang aman.

Untuk pengaduan TKI, sambung Christopel, BNP2TKI telah meluncurkan pusat pengaduan TKI yaitu crisis center. Dalam sistem online pelayanan pengaduan, calon TKI, TKI, atau keluarga TKI dapat melaporkan kasus yang dialaminya. Sistem ini dibuat dalam rangka mempercepat penyelesaian kasus TKI dengan murah dan aman.

"TKI dapat melaporkan kasusnya langsung dan gratis lewat layanan telepon 08001000. Dimana saja mereka bisa menghubungi call center, TKI juga bisa datang langsung, SMS, surat, email, dan fax," katanya. (Hpp/b)