RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Jumhur: BNP2TKI Harus Jadi Pro Active Bureaucracy

Cetak
Selasa, 21 Pebruari 2012 18:49



Kepala BBNP2TKI Moh Jumhur Hidayat
Kepala BBNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, menegaskan institusi BNP2TKI harus menjadi kekuatan birokrasi yang proaktif (pro active bureaucracy) dalam melayani permasalahan TKI, di samping tak boleh abai menerapkan budaya kerja yang berorientasi tata kelola pemerintahah yang bersih dan baik (clean government and good governance).

Jakarta, BNP2TKI (21/2) Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, menegaskan institusi BNP2TKI harus menjadi kekuatan birokrasi yang proaktif (pro active bureaucracy) dalam melayani permasalahan TKI, di samping tak boleh abai menerapkan budaya kerja yang berorientasi tata kelola pemerintahah yang bersih dan baik (clean government and good governance). Birokrasi yang proaktif dicerminkan dengan kehendak aparatnya untuk turun langsung menangani sekaligus melakukan jemput bola atas setiap persoalan yang dihadapi TKI, sehingga dapat dituntaskan secara cepat, tepat, dan memenuhi harapan publik atau TKI.

Demikian disampaikan Jumhur saat acara penandatanganan “Pakta Integritas” Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pegawai BNP2TKI, Selasa (21/2). Penandatangan itu melibatkan pejabat BNP2TKI mulai eselon IV hingga 1 serta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) lainnya. Hadir dalam acara tersebut perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pejabat yang mewakili Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Penandatanganan pakta integritas ini wajib bagi semua PNS yang bekerja di semua elemen pemerintahan, untuk dipatuhi dalam upaya mencegah praktik KKN sebagaimana Instruksi Presiden No Instruksi Presiden No 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 tertanggal 19 Desember 2011,” ujar Jumhur.

Jumhur mengatakan, untuk mencapai wujud kinerja birokrasi yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif tidak cukup sekadar membangun komitmen atau melaksanakan kultur kerja berdasarkan prinsip clean government and good governance. Karena itu, diperlukan langkah-langkah proaktif dari seluruh aparaturnya agar kelembagaan birokrasi dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, lanjut Jumhur, elemen birokrasi di BNP2TKI harus mampu menampilkan potret kerja yang proaktif tersebut, selain menghasilkan fungsi pelayanan institusinya yang benar dan kuat menurut kaidah tata kelola kepemerintahan yang bersih serta baik.

“Jadi, adanya prinsip clean government and good governance harus diimbangi dengan ketangkasan sikap aparatur BNP2TKI dalam memberikan tugas-tugas kepada publik khususnya TKI secara proaktif, karena permasalahan yang dihadapi TKI memerlukan pelayanan serba cepat disertai tanggungjawab kesigapan yang penuh,” jelasnya.

Dikatakan, pegawai BNP2TKI juga harus berani menunjukkan sikap kerja yang jujur guna terpenuhinya standar pelayanan TKI yang paripurna, tanpa menjadikan agenda TKI tersia-siakan, apalagi merugikan keberadaan para TKI.

Ia menambahkan, para TKI dan keluarganya akan dapat terberdayakan maupun termartabatkan kehidupannya dengan pola kerja aparat BNP2TKI yang tanggap, yang utamanya dilakukan melalui model kerja jemput bola baik di tanah air atau di luar negeri.

“Para TKI akan sangat mendukung serta mempercayai BNP2TKI bila seluruh upaya kerjanya dibaktikan untuk menyelesaikan permasalahan TKI, yang diwujudkan ke dalam prinsip kerja tata kelola kepemerintahan yang bersih dan baik serta melalui kerja-kerja produktif yang proaktif, jujur, dan efektif ” kata Jumhur. ***

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com