RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Kepala BNP2TKI Usulkan Visa Satu Jalur Untuk TKI

Cetak
Kamis, 23 Pebruari 2012 22:38



Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat
Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat

Jakarta, BNP2TKI, Kamis (23/2) – Untuk mencegah terjadinya tindak pendagangan manusia terhadap TKI yang sudah habis masa kontraknya, perlu dilakukan visa satu jalur.

Demikian disampaikan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BNP2TKI, Ditjen Protokol dan Konsuler Kemlu, dan Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Kamis (23/2).

RDP Komisi IX DPR dipimpin Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra membahas Masalah TKI Di Luar Negeri Khususnya Timur Tengah. Pejabat BNP2TKI yang turut mendampingi antara lain Deputi Penempatan Ade Adam Noch, Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistyoningsih, Deputi Perlindungan Lisna Yoeliani Poeloengan, dan beberapa pejabat BNP2TKI lain.

Jumhur menjelaskan, ada empat negara di kawasan Timur Tengah yang telah diberlakukan moratorium penempatan TKI yang bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yaitu ke Yordania, Kuwait, Suriah, dan Arab Saudi.

Sejak terjadinya moratorium TKI itu, khususnya di Arab Saudi yang berlaku efektif pada 1 Agustus 2011 lalu, terjadi penurunan kepulangan TKI sampai lebih dari 50 persen lebih.

Efek berikutnya, banyak TKI yang tertekan karena pihak pengguna atau majikan tidak mau memulangkan TKI ke tanah air, meski kontrak kerjanya sudah habis. Kemudian pihak perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) juga sulit dihadirkan atau dipanggil. Dari sinilah rentan terjadinya penempatan TKI diluar prosedur atau ilegal, karena adanya penggunaan visa on arrival.

“Untuk mencegah terjadinya penempatan TKI di luar prosedur atau ilegal dan tindak trafficking, solusinya adalah perlunya diberlakukan visa satu jalur khusus bagi TKI,” kata Jumhur.

Penggunaan "visa on arrival" pada negara-negara di kawasan Asean inilah yang rentan dijadikan sarana penempatan TKI di luar prosedur atau ilegal. Modusnya, TKI diberangkatkan dari Indonesia menuju Singapura, Malaysia, berkut berlanjut ke Colombo, atau ada yang melalui Uni Emirat Arab (UEA) dan baru berlanjut menuju Arab Saudi.

Terkait banyaknya TKI ke Arab Saudi melalui negara UEA ini, Jumhur pernah mengatakan, kalau UEA jadi sarana pintu masuk trafficking seyogyanya perlu dipertimbangkan untuk dilakukan moratorium. Bahkan, bila perlu moratorium permanen.

Menurut Jumhur, pemberlakukan visa satu jalur bagi TKI ini akan dapat mencegah terjadinya praktik trafficking. Begitu pula halnya bagi TKI yang sudah habis masa kontrak kerjanya, bila masih diinginkan terus bekerja oleh users, agar pulang ke Indonesia lebih dulu guna memproses perpanjangan dokumen-dokumennya agar keberadaannya di luar negeri tidak masuk kategori ilegal.(Mam/b)

 
Berita Populer

  

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com