RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

PPID BNP2TKI Bekerja Sejak Agustus 2011

Cetak
Selasa, 20 Maret 2012 20:31



Kepala Biro Hukum Dan Humas BNP2TKI, Ramiany Sinaga
Kepala Biro Hukum Dan Humas BNP2TKI Ramiany Sinaga

Jakarta, BNP2TKI (20/3) Kepala Biro Hukum Dan Humas BNP2TKI, Ramiany Sinaga mengatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNP2TKI sudah bekerja sejak bulan Agustus tahun 2011.

“PPID sifatnya wajib ada informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang bersifat di kecualikan seperti rahasia negara, pribadi dan bisnis,” ujar Ramiany di Jakarta, Selasa, 20/3.

Ramiany menjelaskan, sesuai UUD 1945 (Pasal 28 f) setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“PPID dikelola oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik (BNP2TKI). Informasi nantinya dikumpulkan diolah/diorganisir, disimpan, disebarluaskan/diseminasi, dan diberikan pelayanan informasi secara profesional,” jelasnya.

Sesuai UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM (pasal 14) à (1), lanjut Ramiany, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (2) setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Tidak hanya itu, sambung Ramiany, peraturan tentang PPID dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 (pasal 21) A Setiap Badan Publik Harus Membentuk PPID dan Peraturan Kepala BNP2TKI No. Per.16/KA/2011 Tentang Pedoman Kerja PPID di lingkungan BNP2TKI.

Ramiany menambahkan, dalam Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik bawa Kewajiban Badan Publik sesuai pasal 7, pasal 9 adalah menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik; menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; mengumumkan informasi publik secara berkala; menunjuk dan mengangkat PPID; dan membuat sistem pelayanan informasi.

“Informasi yang disajikan itu harus akurat, benar dan tidak menyesatkan, mengumumkan Informasi Publik secara berkala, menunjuk dan mengangkat PPID serta membuat sistem pelayanan informasi,” tuturnya.

Usai meresmikan pendirian PPID BNP2TKI, Kepala BNP2TKI mengajak Komisioner Komisi Informasi Publik, Usman Abdali Wathik melihat kantor PPID di lantai bawah gedung utama BNP2TKI dan selanjutnya menyambangi kantor Pusat Pengaduan TKI Crisis Center/ Call Center BNP2TKI. (Zul/Hapipi)

 
Berita Populer

  photography: affandi, herry hidayat, joko purwanto, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com