RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Kejaksaan Malaysia Upayakan Bantu Ringankan 149 WNI/TKI Terancam Hukuman Mati

Cetak
Selasa, 03 April 2012 18:05



Humphrey Djemat SH LL.M, Juru Bicara dan Koordinator Advokasi Hukum dan Bantuan Litigasi Satgas Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri
Humphrey Djemat SH LL.M, Juru Bicara dan Koordinator Advokasi Hukum dan Bantuan Litigasi Satgas Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri"

Jakarta, BNP2TKI, Selasa (03/04) – Kejaksaan Malaysia berupaya untuk memberikan bantuan hukum dalam rangka meringankan WNI/TKI yang terancam hukuman mati di negeri tersebut.

”Ungkapan itu disampaikan langsung Jaksa Agung Malaysia, Tan Sri Abdul Gani Fatael, disela-sela penandatanganan nota kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU) di bidang hukum dengan Jaksa Agung RI, Basrief Arief, Senin (02/03) siang kemarin,” sebut Humphrey Djemat SH LL.M, Juru Bicara dan Koordinator Advokasi Hukum dan Bantuan Litigasi Satgas Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati, dalam email yang disampaikan ke www.bnp2tki.go.id Senin (03/04) malam.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Bidang Hukum antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Kejaksaan Malaysia itu dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Jakarta Selatan. Acara tersebut dihadiri pula Menko Polhukam, Djoko Suyanto, yang sekaligus bertindak sebagai saksi atas penandatanganan MoU tersebut, Dubes Malaysia di Indonesia, Menteri Hukum dan Ham, Kapolri, Ketua Satgas TKI, Maftuh Basyuni, dan wakil-wakilnya, Bambang Hendarso Danuri, Muchtar Arifin serta segenap jajaran Jaksa Agung Muda.

Jaksa Agung Malaysia, Tan Sri Abdul Gani Fatael, dalam pidato sambutannya menyambut baik kerjasama antar kedua negara yang sudah terjalin baik selama ini. Pihaknya berharap kedua negara dapat menuntaskan segala permasalahan hukum yang selama ini dihadapi secara kolektif.

"Saya percaya, kedua negara ini dapat bekerjasama dengan baik dalam bidang hukum meliputi berbagai persoalan, yakni human trafficking (perdagangan orang), money laundering (pencucian uang), terorisme, people smuggling (penyelundupan orang), dan kejahatan cyber crime (kejahatan dunia maya)," kata Tan Sri.

Sedangkan Jaksa Agung, Basrief Arief berharap, agar hubungan Indonesia-Malaysia yang telah terjalin baik terus ditingkatkan, terutama dalam penguatan aspek di bidang hukum. "Saya yakin dan percaya kedua negara punya komitmen untuk bersinergi dan kerjasama positif dalam penegakan hukum," ujar Basrief Arief.

Dia menambahkan, tindak kejahatan lintas negara sudah sangat luar biasa, terlebih dengan kemajuan teknologi komunikasi informasi. Berbagai masalah meliputi terorisme, pembalakan liar, perdagangan manusia, tentu akan melemahkan kedaulatan suatu negara dan menjadi ancaman serius kemanan kedua negara.

"Agar keberhasilan penegakan hukum ini mendapatkan hasil optimal diperlukan kerjasama efektif antara kejaksaan antar negara dengan menjunjung prinsip saling menghormati dan tidak mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing negara," tegas Basrief.

Terkait dengan kerjasama Kejaksaan Malaysia dan Kejaksaan Agung RI ini, Humphrey Djemat mengatakan, bahwa saat ini masih ada 149 WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia. Kerjasama di bidang hukum antar Kejaksaan Malaysia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini, menurut Humphrey, tentunya akan sangat membantu untuk meringankan mereka.***(Imam Bukhori)

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com