RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

BNP2TKI Sosialisasikan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran

Cetak
Kamis, 03 Mei 2012 17:36



Kepala Biro Hukum dan Humas BNP2TKI Ramiany Sinaga
Kepala Biro Hukum dan Humas BNP2TKI Ramiany Sinaga

Jakarta, BNP2TKI (3/5) - BNP2TKI menyosialisasikan konvensi internasional perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas BNP2TKI Ramiany Sinaga saat memberikan sambutan Sosialisasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak buruh migran dan sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Jakarta, Kamis (3/5).

"Sosialisasi ini dilakukan agar terinformasikannya konvensi perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Sosialisasi ini juga dipandang perlu untuk buruh migran dan stakeholder lainnya. Hasil yang ingin dicapai terimplementasinya dan tersusunnya Rancangan Undang-undang (RUU) sebagai pengganti UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yanglebih komprehensif,” katanya.

Dalam sosialisasi yang dibuka oleh Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat itu dihadiri pula oleh Sekretaris Utama Edy Sudibyo, para deputi, pejabat eselon II-III, danpara Kepala BP3TKI.

Menurut Ramiany, konvensi itu bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan derajat kehidupan para pekerja migran beserta keluarganya berdasarkan prinsip nondiskriminasi dan penghormatan nilai-nilai universal hak asasi manusia, terutama di negara penerima.

Ia menambahkan hingga saat ini Konvensi Pekerja Migran telah diratifikasi oleh 45 negara diantaranya adalah Filipina dan Indonesia (sebagai negera pengirim tenaga kerja ke luar negeri).

Di samping itu ada 15 negara yang telah menandatangani namun belum meratifikasi konvensi tersebut.

Tujuan ratifikasi, katanya, untuk mempertegas komitmen Indonesia bagi peningkatan perlindungan, penghormatan dan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak asasi seluruh pekerja migran. Selain itu, untuk memperkuat landasan hukum bagi kebijakan nasional dalam meningkatkan sistim perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja khususnya pekerja migran dan keluarganya.

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayatmenginginkan Undang-undang yangterkait dengan TKI harus menjadi Undang-undang yang penting untuk BNP2TKI.

Ke depan pemerintah yang cerdas harus memberikan kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan.

“Dengan meratifikasi Undang-undang buruh migran ini, kita akan mendapat dukungan dari duni internasional. Undang-undang ini harus betul dan paling cocok untuk BNP2TKI. Saya ingin agar pejabat dan pegawai di lingkungan BNP2TKI memahami betul ratifikasi dan tentunya semua pihak baik LSM dan lainnya,” ujarnya. (Hpp/b)

 
Berita Populer

  

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com