RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Migrant Care Larang Keluarga TKI NTB Hadiri RDP dengan DPD RI

Cetak
Kamis, 03 Mei 2012 20:17



BNP2TKI, Jakarta, Kamis (03/05) -- gAnggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asall Nusa Tenggara Barat (NTB) , Farouk Muhammad, kecewa terhadap sikap Migrant Care yang menghalangi keluarga TKI asal Lombok Timur, NTB, untuk menghadiri acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPD RI yang digelar di Gedung DPD RI pada Kamis siang (03/05).

Di depan forum RDP DPD RI dengan Kemenakertrans, Kemenlu, BNP2TKI, Polri, dan Komnas HAM itu, Farouk Muhammad mengatakan, dirinya telah melakukan komunikasi dengan keluarga tiga TKI asal Lombok Timur yang jadi korban penembakan oleh Polisi Diraja Malaysia itu. "Sebelumnya, keluarga korban telah menyatakan setuju untuk ikut dalam pertemuan, Kamis (03/05), di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta. Tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menghadiri rapat kerja tersebut. Berdasarkan informasi yang saya terima, pihak keluarga dihalangi oleh LSM Migrant Care untuk menghadiri rapat kerja DPD bersama Ketua Komnas HAM, Menteri Luar Negeri, Kemenakertrans, Kapolri dan Kepala BNP2TK," kata Farouk Muhammad.

Turut hadir dalam RDP DPD RI iiu adalah, Hadir Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat, Dirjen Perlindungan WNI dan BHI Kementrian Luar Negeri, Tatang Budi Utama Razak, dan Dirjen Bina dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans, Reyna Usman.

Farouk Muhammad menambahkan, dirinya mendapatkan informasi dari salah satu keluarga korban, bahwa Ibu Anis Hidayah dari Migrant Care melarangnya untuk menghadiri pertemuan hari ini. "Saya sangat menyesalkan kenapa sampaiMigrant Care menghalangi keluarga korban ke Jakarta,“ kata Farouk Muhammad.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI), Irman Gusman berpendapat senada. Menurutnya, indikasi untuk menghalang-halangi keluarga korban menghadiri pertemuan hari ini dapat dinyatakan sebagai bentuk contempt of parliament.

Padahal, pertemuan dengan Polri, Kemenakertrans, Kemenlu, Komnas HAM dan BNP2TKI adalah untuk mencari jalan keluar dan penanganan terhadap kasus tersebut.

Menurut Irman Gusman, rapat DPD RI bersama Komnas HAM, Polri, Kemenlu, Kemenakertrans dan Kepala BNP2TKI, bekerja sama mencari fakta terkait kasus penembakan 3 TKI di Malaysia.

Irman Gusman mengatakan, perlu ditegaskan lagi hubungan Indonesia dengan Malaysia. “Kita ingin ke depan jelas, supaya jangan sampai terulang lagi. Penembakan seperti ini tidak dibenarkan dan tidak boleh terjadi," katanya.***(Arif S/Imam Bukhori)

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com