RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

BP3TKI Jakarta Gelar Bimtek Sistem Aplikasi KTKLN

Cetak
Sabtu, 12 Mei 2012 13:21



"Pertemuan ini merupakan pendalaman Sistem Aplikasi KTKLN untuk petugas operator Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN)," ujar Kepala BP3TKI Jakarta Delta di Cisarua, Jumat malam (11/5).

Cisarua, BNP2TKI (12/5) - Guna meningkatkan apresiasi para pemangku kepentingan (stakeholder) penempatan TKI,Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BP3TKI) Jakarta menyelenggarakan Bimtek Sistem Aplikasi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jabar, 11-13 Mei 2012.

"Pertemuan ini merupakan pendalaman Sistem Aplikasi KTKLN untuk petugas operator Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN)," ujar Kepala BP3TKI Jakarta Delta di Cisarua, Jumat malam (11/5).

Bimtek yang pertama kali diadakan BP3TKI Jakarta itudiikuti 50 peserta terdiri atas 16 sarana kesehatan (Sarkes), 25 BLKLN, 2 orang dari Konsorsium Asuransi Proteksi, 6 orang dari 6 Disnaker sewilayah Jakarta dan dari BNP2TKI.

Bimtek diselenggarakan terkait per 1 Mei 2012 proses penempatan TKI ke luar negeri sudah terkoneksi dengan Sisko TKLN. Sistem aplikasi ini mengoneksikan banyak stakeholder terkait seperti instansi pemerintahan, PPTKIS, Sarkes, dan BLKLN.

"Ke depan, Ditjen Imigrasi dan Depdagri juga akan terkoneksi dengan sistem online BNP2TKI ini," papar Delta.

Data BNP2TKI mencatat di seluruh Indonesia ada 2250 kantor pusat PPTKIS dan cabang, 93 Sarkes, 263 BLKLN, Lembaga Sertifikasi Profesi 8, Asuransi TKI (Proteksi TKI) dengan cabang 30, Lembaga Keuangan 5 lembaga.

Sementara itu, Kasi Penempatan BP3TKI JakartaN Farid Ma'ruf menambahkan KTKLN merupakan sistem yang dibangun BNP2TKI guna memastikan prosedur penempatan TKI berjalan dengan aman dan legal.

"Selain sebagai identititas dan bukti TKI telah diproses dokumentasinya secara legal, KTKLN juga merupakan instrumen perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri," papar Farid.

Karena itu, kata Farid, setiap TKI yang ditempatkan tanpa memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh pemerintah akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 62-64 UU 39/2004. Sanksi pidana berupa kurungan 1 bulan-1 tahun dan denda dari Rp100 juta sampai satu miliar.

"Melalui KTKLN, negara memastikan perlindungan TKI di manapun mereka bekerja di mancanegara," katanya. (Zul/b)

 
Berita Populer

  photography: affandi, herry hidayat, joko purwanto, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com