RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Moratorium TKI ke Yordania Terganjal Visa on Arrival

Cetak
Selasa, 03 Juli 2012 13:30



Juru Bicara dan Koordinator Advokasi Hukum Satgas WNI/TKI Humphrey R Djemat
Juru Bicara dan Koordinator Advokasi Hukum Satgas WNI/TKI Humphrey R Djemat

BNP2TKI, Jakarta, Selasa (03/07) -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kasus WNI/TKI di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati – selanjutnya disebut Satgas WNI/TKI – kecewakan penggunaan Visa on Arrival (VoA) para calon TKI/TKI untuk bekerja ke Yordania. Pasalnya, penggunaan VoA ini mengganggu efektivitas penundaan penempatan (moratorium) TKI. Sehingga, para calon TKI/TKI tetap berdatangan ke Yordania, dan kemudian menyebabkan seluruhnya menjadi tidak resmi (illegal).

Demikian Juru Bicara dan Koordinator Advokasi Hukum Satgas WNI/TKI, Humphrey R Djemat, di dalam release yang disampaikan melalui email ke www.bnp2tki.go.id Senin tengah malam (02/07).

“Moratorium – khususnya bagi TKI yang bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) -- telah diberlakukan Pemerintah Indonesia untuk negara tujuan penempatan TKI di Yordania. Namun pemberlakuan Visa on Arrival (VoA) cukup mengganggu efektivitas moratorium tersebut. Karena calon TKI/TKI tetap berdatangan ke Yordania, dan kemudian menyebabkan seluruhnya menjadi tidak resmi (illegal),” kata Humphrey.

Humphrey menyatakan, Tim Satgas WNI/TKI belum lama ini telah melakukan peninjauan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di beberapa negara di kawasan Timur Tengah, seperti KBRI Cairo (Mesir), Amman (Yordania), Muscat (Oman) dan Manama (Bahrain). Didalam kunjungan tersebut diperoleh informasi, antara lain :

Di Mesir. Negara Mesir bukanlah negara tujuan penempatan TKI. Karena Mesir, merupakan negara yang tidak menerima tenaga kerja asing informal (unskill) – termasuk TKI PLRT.

Namun, menurut informasi yang dihimpun Satgas WNI/TKI, bahwa di Mesir terdapat sekitar 1.200 orang TKI.Humphrey mengatakan, saat ini terdapat 20 orang TKI di shelter (penampungan) KBRI Cairo. Setiap tahunnya KBRI Cairo telah memulangkan tidak kurang dari 80 orang TKI. Sedangkan TKI baru yang masuk ke shelter KBRI Cairo jumlahnya cenderung selalu bertambah sesuai dengan jumlah yang telah dipulangkan.

Di Yordania. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan moratorium penempatan TKI (khususnya TKI PLRT) ke Yordania. Namun yang terjadi, dengan pemberlakuan Visa on Arrival (VoA) cukup mengganggu efektivitas moratorium tersebut.

Karena calon TKI/TKI tetap berdatangan ke Yordania, dan kemudian menyebabkan seluruhnya menjadi ilegal.Saat ini, kata Humphrey, di shelter KBRI Amman terdapat 340 orang TKI yang bermasalah. Mayoritas TKI tersebut dikarenakan masalah penyiksaan dan gaji tidak dibayar users (pengguna atau majikan).

Jumlah ini sangat banyak, sehingga menimbulkan masalah baru di shelter itu sendiri, antara lain tekanan psikis maupun fisik, dan penyakit -- seperti hepatitis, TBC dan bahkan HIV, serta timbulnya hubungan sesama jenis. Berikut isu-isu dari penyusup yang menimbulkan keresahan bagi TKI, bahkan pernah terjadi kematian akibat terjatuh/bunuh diri.

Menurut Humphrey, tidak dapat dipastikan jumlah TKI di Yordania. Namun diperkirakan, terdapat sekitar 30.000 orang TKI. Untuk itu KBRI Amman pada tanggal 17 Agustus 2012 mendatang akan melakukan pendataan terhadap TKI di Yordania.

Disebutkan pula, bahwa para agen lokal yang menyalurkan TKI di Yordania memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Yordania, khususnya di Kementerian Dalam Negeri dan Kedutaan Besar Yordania di Jakarta. Sehingga masuknya TKI di Yordania sulit dihentikan.

Di Oman. TKI yang terdapat di Oman saat ini, sebut Humphrey, jumlahnya sekitar 29.000 orang. KBRI Muscat telah memulangkan 162 orang TKI ke tanah air. Saat ini yang berada di shelter KBRI Muscat, terdapat 37 TKI.Humphrey mengatakan, di Oman tidak ada regulasi perlindungan hukum terhadap domestic worker. Namun sejauh ini tidak pernah ada WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Oman.

Disebutkannya, kebanyakan TKI yang masuk ke Oman dilakukan melalui Uni Emirat Arab (UEA). KBRI Muscat juga telah melakukan komunikasi penanganan masalah ini dengan pihak yang berwenang di UEA. Namun tidak berhasil. Sehingga cenderung terjadi human trafficking terhadap TKI di pinggiran Oman.

Di Bahrain. Jumlah WNI/TKI di Bahrain saat ini sebanyak 12.395 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 2011 lalu yang hanya berjumlah sekitar 9.000 orang. Peningkatan jumlah WNI/TKI di Bahrain antara lain akibat dari diberlakukannya moratorium TKI PLRT ke Arab Saudi.

Sedangkan regulasi yang berlaku di Bahrain memudahkan KBRI dikarenakan setiap Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing di Bahrain harus didaftar di Kedutaan Besar masing-masing, sehingga saat ini terdaftar 3.000 Perjanjian Kerja bagi TKI di Bahrain.

Humphrey mengatakan, dampak lain dari moratorium penempatan TKI PLRT ke Arab Saudi adalah, TKI yang hendak menuju ke Arab Saudi masuk melalui Bahrain. Keimigrasian Bahrain tidak dapat mencegah tindakan ini selama sponsor TKI tersebut telah memenuhi peraturan yang berlaku di Bahrain. Saat ini di shelter KBRI Manama tengah menampung 27 TKI bermasalah.

Sumber masalah dari TKI di Bahrain adalah gaji tidak dibayar users (pengguna atau majikan) dan ketidaksiapan mental para TKI tersebut, sehingga kabur dari rumah majikan.

Menurut Humphrey, dari hasil peninjauan Satgas WNI/TKI ke KBRI di beberapa negara kawasan Timur Tengah itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, moratorium yang diberlakukan berdampak terjadinya dualisme, karena di satu sisi terjadi upaya menghentikan masuknya TKI secara ilegal. Namun, jika negara maupun agen di negara tersebut tetap menerima kedatangan TKI, maka mengakibatkan seluruh TKI yang masuk ke negara itu menjadi ilegal.

Kedua, kompleksitas permasalahan yang timbul di setiap negara tersebut merupakan akibat dari kurangnya persiapan TKI itu sendiri. Tepatnya, pada saat sebelum penempatan, antara lain tidak adanya kemampuan, ketidak pahaman mengenai hak-hak hukum, dan kurang adanya informasi mengenai karakteristik negara tujuan.

Ketiga, jumlah TKI yang cukup banyak berada di shelter KBRI itu sebagai akibat travel banned (larangan perjalanan) karena TKI yang bersangkutan bermasalah dengan majikan, khususnya TKI yang kabur tanpa sebab dari tempat ia bekerja.

Terkait dengan moratorium dan permasalahan yang dihadapi TKI di beberapa negara kawasan Timur Tengah tersebut, menurut Humphrey, perlu adanya pemikiran serius dengan dilakukannya moratorium secara serentak dan keseluruhan di negara-negara kawasan Timur Tengah tersebut sampai dengan adanya pengaturan di hulu (saat sebelum penempatan) yang sudah berjalan baik. Selain itu, perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah kepada para TKI. ***(Imam Bukhori)

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com