 | | "Menjadi TKI resmi dan prosedural itu mudah, murah, cepat, dan aman. Lebih terjamin perlindungannya," kata Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat dalam Dialog bersama Walikota Dumai Khairul Anwar beserta Muspida setempat di Dumai, Senin siang (30/7) pada hari ke-7 Safari Ramadhan BNP2TKI V 24 Juli - 3 Agustus 2012 ke Sumut, NAD, Riau, dan Kepri. |
Dumai, BNP2TKI, Senin (30/7) - Guna menghindari pemberangkatan kembali atau daur ulang TKI nonprosedural melalui Pelabuhan Dumai, Riau, BNP2TKI melakukan kemudahan pelayanan kepada calon TKI/TKI maupun keluarganya."Menjadi TKI resmi dan prosedural itu mudah, murah, cepat, dan aman. Lebih terjamin perlindungannya," kata Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat dalam Dialog bersama Walikota Dumai Khairul Anwar beserta Muspida setempat di Dumai, Senin siang (30/7) pada hari ke-7 Safari Ramadhan BNP2TKI V 24 Juli - 3 Agustus 2012 ke Sumut, NAD, Riau, dan Kepri. Jumhur mengatakan Pelabuhan Dumai sudah lama dikenal sebagai pelabuhan transit TKI nonprosedural dari berbagai daerah yang mau bekerja ke Malaysia. "Keberadaan demikian ini tidak bisa dibiarkankan karena merugikan dan merendahkan derajat TKI, serta dapat merusak hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia - Malaysia," kata Jumhur menjawab wartawan seusai dialog. Ihwal praktik daur ulang TKI yang pulang ke Indonesia dan kemudian dipekerjakan lagi ke luar negeri ini disampaikan Direktur PT Adi Maha Unggul Dumai Aminuddin, dan Sekretaris Apjati Dumai Asrul. Mereka minta Kepala BNP2TKI memberikan kemudahan untuk melakukan pelatihan dan pengiriman secara prosedural kepada para TKI tersebut. Mereka memiliki BLK yang siap digunakan untuk melatih para TKI sebelum diberangkatkan kembali ke luar negeri. Jumhur setuju dengan upaya yang disampaikan Aminuddin. Ia menyarankan kerjasama dengan Disnakertrans Dumai dan P4TKI Dumai sehingga TKI ditempatkan secara prosedural. Terkait pemeriksaan kesehatan bagi calon TKI/TKI yang dikeluhkan karena harus melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit di Pekanbaru atau Medan, Jumhur mengatakan BNP2TKI sudah pernah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan bahwa sejatinya RSUD sudah bisa termasuk yang ada di Dumai. Hanya pihak rumah sakit di Malaysia tidak menghendaki. "Kami akan berkoordinasi dengan Kemenkes, agar pihak rumah sakit di Malaysia bisa menerimanya," kata Jumhur.(mam/b) |
