RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Safari Ramadhan Hari ke 8: Kepala BNP2TKI Soroti Ketidakadilan Globalisasi

Cetak
Selasa, 31 Juli 2012 15:21



Safari Ramadhan Hari ke 8: Kepala BNP2TKI Soroti Ketidakadilan Globalisasi
Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat

Pekanbaru, BNP2TKI, Selasa (31/7) - Ada ketidakadilan antara negara maju dan berkembang dalam globalisasi terkait kebutuhan barang dan tenaga kerja. Negara maju di dalam memasarkan produksi barang-barangnya terkesan memaksa terhadap negara berkembang. Namun ketika negara maju ditawari jasa TKI terkesan menafikan.

"Kalaupun negara maju tersebut memerlukan jasa TKI, status TKI tidak mereka sejajarkan dengan tenaga domestik yang ada di negaranya," kata Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat pada kuliah umum di Universitas Riau di Pekanbaru, Selasa (31/7) pada hari ke-8 Safari Ramadhan BNP2TKI V 24 Juli - 3 Agustus 2012 ke Sumut, NAD, Riau, dan Kepri.

Turut mendampingi Jumhur antara lain Kepala BP3TKI Pekanbaru Maulina, Direktur Pelayanan Dokumentasi Bambang Supadiyanto, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Agus Sunaryadi, dan beberapa pejabat lain.

Jumhur menegaskan di era globalisasi ini ada ketidakadilan terkait "barter" barang produksi antara negara maju dengan jasa TKI dari Indonesia. Di Jepang, misalnya, terdapat puluhan ribu orang Indonesia bekerja di berbagai sektor namun mereka berstatus magang. Australia juga membutuhkan ribuan jasa TKI tetapi mereka menerapkan standar bahasa grade 7.

"Ini tidak adil. Butuh jasa TKI tetapi persyaratannya tinggi, yang kecil kemungkinan digapai. Jangan-jangan tenaga kerja domestik Australia sendiri tidak menguasai standar bahasa Inggris grade 7," kata Jumhur.

Padahal, kata Jumhur, produk barang-barang dari dua negara itu (Jepang dan Austrtalia) banyak membanjiri Indonesia. Jepang dengan produk elektroniknya, sedang Australia dengan sapi potongnya yang dikirim ke Indonesia.

Sebab itu, menurut Jumhur, terkait saling ketergantungan dan membutuhkan barang dan jasa dari dan antara negara maju dan berkembang ini, perlu keterlibatan Kementerian Perdagangan. "Terkait kebutuhan jasa TKI dari negara-negara maju itu, kami minta peran aktif keterlibatan Kementerian Perdagangan dapat menyikapi dengan tegas sehingga ada keadilan didalam bernegara dan berbangsa," kata Jumhur.(mam/b)

 
Berita Populer

  photography: affandi, herry hidayat, joko purwanto, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com