 | | Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat dalam Halal Bihalal Silaturahmi Pemuda Indonesia yang diadakan oleh DPP POKNAS. |
Jakarta, (7/9) -- Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat mendesak para pemimpin Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) yang akan bertemu di Vladivostok, Rusia pada 7-9 September 2012 untuk membahas adanya persoalan hambatan-hambatan dalam kebijakan imigrasi bagi masuknya tenaga kerja asing (TKA) di sejumlah negara maju.Pernyataan Jumhur itu disampaikan pada saat Halal Bihalal Silaturahmi Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Organisasi Kepemudaan Nasional (DPP POKNAS). Halal Bihalal yang dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng ini juga dihadiri oleh Ketua Umum KNPI, Taufan Rotorasiko, Ketua Umum POKNAS, Aris Mandji dan Ketua-Ketua Badan Eksekutif Mahasiwa sejumlah Universitas di Jakarta. Berbicara pada kegiatan bertema "Silaturahmi Penguat Terwujudnya Generasi Muda Emas Indonesia" diadakan di Gedung Serbaguna Komplek DPR RI Kalibata, Jakarta, Jumat Malam (7/9), Jumhur mengatakan bahwa pertemuan para pemimpin Asia-Pasifik harus membahas adanya sejumlah hambatan dalam kebijakan kebijakan imigrasi di banyak negara maju saat ini “Pertemuan APEC tidak valid jika tidak mengangkat hambatan imigrasi ketenagakerjaan,” tegas Jumhur. Ia menegaskan, di banyak negara-negara maju saat ini masih banyak yang mengembangkan kebijakan imigrasi yang konservatif seperti di Negara-negara Eropa yang menolak adanya tenaga kerja dari kawasan luar Eropa. Pertumbuhan usia orang tua (the aging society) yang cukup lama dan lambannya mesin-mesin produksinya bekerja merupakan hambatan bagi kemajuan ekonomi kawasan Eropa. “Eropa diprediksi akan mengalami sinking (baca: kemunduran) akibat menolak masuknya TKA,” tandasnya. Sebaliknya, kata Jumhur, negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia dan belakangan diikuti Jepang adalah merupakan contoh negara-negara yang terbuka kebijakan imigrasinya bagi masuknya TKA. Amerika, Korsel dan Malaysia maju karena adanya TKA termasuk banyaknya pekerja dari Indonesia. Ia mencontohkan, ada sekitar 40 ribu TKI yang bekerja di Korea dengan gaji minimum Rp8,5 juta per bulan. Hal yang sama juga ditemui banyak TKI professional beragaji Rp50 juta-Rp100 juta di sector industry strategis di Malaysia. Ditambahkannya, Jepang, kata Jumhur, sejak 2008 juga sudah membuka diri untuk masuknya TKI Perawat yang dipekerjakan bagi orangtua jompo di sejumlah rumah sakit dan rumah jompo di seluruh Jepang. Para pemimpin Jepang sadar bahwa jumlah orang lanjut usia mereka sudah cukup banyak dan pemerintah harus mendatangkan TKA dari Indonesia untuk membantu merawat orang lansia. “Di Jepang ada 40 ribu orang yang usianya lebih dr 100 tahun. Mereka tidak bisa apa-apa dan tinggal di rumah jompo dan yang mereka rawat itu adalah para TKI kita,” tutur Jumhur. Ia menilai, tingginya usia lansia dan perlunya mesin-mesin industri negara maju dikerjakan oleh para TKA merupakan 2 keberkahan bagi Indonesia. Karena itu, sudah waktunya para pemimpina di Asia-Pasifik mengangkat soal ketidakadilan kebijakan imigrasi yang diterapkan Negara maju untuk kemajuan dan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. “Pertemuan APEC harus membahas soal hambatan migrasi,” tegas Jumhur. (zul/toha). | 
