RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Jumhur: Tugas Pemimpin Memberi Perintah Bukan Diperintah

Cetak
Jumat, 21 September 2012 21:00



Jumhur: Tugas Pemimpin Memberi Perintah Bukan Diperintah
Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat

BNP2TKI, Jakarta (21/9): Tugas seorang pemerintah yaitu memberi perintah dan bukannya diperintah (the main function of government is to govern). Dengan menjalankan perintah sesuai Undang-Undang seorang pemimpin harus mampu menjalankan birokrasi ke arah pelayanan yang prima, pelayanan yang cepat, mudah, aman dan nyaman.

”Pemimpin tanpa visi tidak akan mampu menjalankan birokrasi,” ujar Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat kepada wartawan Permata, Samsul Muarif dan wartawan majalah Quality, Nuryanto (21/9). Menurut Jumhur, sejak ia memimpin BNP2TKI perlawanan terhadap upaya perbaikan kualitas TKI tidak henti-hentinya. Penyebab perlawanan ini terjadi karena sejak puluhan tahun urusan TKI berjalan tanpa Undang-Undang. Baru pada tahun 2004, pemerintah memberlakukan UU No 39 Tahun 2004 tentang Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Karena itu, para Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) banyak yang menghalangi upaya perbaikan aturan penempatan dan perlindungan TKI. Segala cara dilakukan untuk menghalangi langkah perbaikan yang dilakukan. Termasuk, mengusulkan penggantian Kepala BNP2TKI. ”Saya rela mempertaruhkan jabatan demi perbaikan kualitas penempatan TKI,” terang Jumhur . Nyatanya, kata Jumhur, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono masih mempertahankan ia hingga kini.

Diakui Jumhur, upaya memperbaiki kualitas TKI ini bukan tanpa resiko. Dia meyakini, sejak awal memimpin BNP2TKI sudah siap dengan segala resiko mempertaruhkan jabatan.”Saya lebih baik turun jabatan daripada merubah keyakinan,” papar Jumhur. Jumhur menegaskan, sebelum ada UU No. 39 Tahun 2004, banyak urusan TKI yang terlanjur salah dan dimapankan. Jumhur mencontohkan, banyak TKI yang bermasalah dan dipulangkan ke tanah air oleh PPTKIS di urus kembali dokumennya untuk ditempatkan kembali ke luar negeri.

Jumhur menjelaskan, pemerintah melarang PPTKIS untuk mendaur ulang TKI. Alasannya, tidak boleh ada pemaksaaan terhadap keputusan seseorang untuk bekerja ke luar negeri. ”Yang saya tentang itu pemaksaannya,” tegas Jumhur. Sebaliknya, semua TKI bermasalah harus dipulangkan oleh negara dan tidak boleh dipulangkan oleh PPTKIS.

Perbaikan lain, lanjut Jumhur yaitu mengupayakan kenaikan gaji TKI Penata Laksana Rumah Tangga di sejumlah negara Timur Tengah dan Singapura. Dia mengatakan sejak 25 tahun gaji TKI tidak naik dan karena itu ketika pertama kali menjadi Kepala BNP2TKI soal kesejahteraan TKI ini menjadi prioritas utama.

Ia menambahkan, perbaikan sistem yang dibangun selama ini telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap TKI. Pengawasan yang dikembangkan mulai dari rekruitmen TKI di daerah, pengawasan pelatihan, penertiban sertifikasi kesehatan melalui security paper, hingga pencetakanKartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Tugas kita, lanjut Jumhur menyeimbangkan (matching) dan memastikan antara permintaan dari luar negeri dengan ketersediaan tenaga kerja di dalam negeri. Setiap TKI yang bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi merupakan kebahagiaan tak terhingga bagi Jumhur.“The real happiness is if someone else next to you is happy,” gugah Jumhu. (zul/toha)

 
Berita Populer

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com