RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Atnaker Terkait Perlindungan TKI di Luar Negeri

Cetak
Selasa, 23 Oktober 2012 15:32



Atase Ketenagakerjaan. anaker, perlindungan tki, kewenangan, konsuler bidang ekonomi politik, kedutaan besar, layanan, bekerja, luar negeri, belum jelas, tumbpang tindih
Jakarta, BNP2TKI, Selasa (23/10) – Peran Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) terkait pelayanan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, belum jelas. Ada semacam tumpang-tindih kewenangan antara Atnaker dengan Konsuler Bidang Ekonomi Politik sebagai pejabat inti di Kedutaan Besar RI.

”Didalam beberapa kesempatan berkunjung ke beberapa Kedutaan diperoleh keterangan bahwa ada semacam tumpang-tindih antara Atnaker dengan Konsuler Bidang Ekonomi Politik. Semisal sebagai penjaga shelter, Atnaker tidak mengurusi soal perjanjian kerja, legalisasi, pengaduan kecelakaan kerja, dan beberapa jenis pekerjaan lain terkait TKI, tetapi malah dikerjakan oleh Konsuler Bidang Ekonomi Politik,” papar Hendra Nurtjahjo, Anggota Ombudsman RI didalam laporan ”Investigasi Sistemik Perlindungan dan Pelayanan Kepulangan TKI/TKW Di Terminal 2 dan BPKTKI Selapajang, Tangerang, Banten.”

Hendra Nurtjahjo mengatakan, terkait perlindungan dan pelayanan kepulangan TKI ini Ombudsman RI melakukan investigasi sistemik sejak akhir 2011 sampai Oktober 2012 di dalam negeri dan beberapa Kedubes RI. Laporan hasil investigasinya disampaikan kepada masing-masing perwakilan BNP2TKI, Ditjen Binapenta Kemenakertrans, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, dan Kepala BPK TKI Selapajang, Tangerang pada acara Penyerahan Hasil Investigasi Sistemik tentang Pelayanan Pemulangan TKI di Terminal 2 dan BPKTKI Bandara Soekarno - Hatta di Kantor Ombudsman RI Jalan HR Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/10).

Hendra Nurtjahjo menjelaskan, dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, beberapa Perwakilan RI di luar negeri dibantu Atnaker yang mempunyai tugas pelayanan tenaga kerja, di antaranya :perlindungan TKI, pendataan TKI di negara penempatan, pemantauan keberadaan TKI, melakukan penilaian terhadap agensi atau mitra usaha dalam pengurusan dokumen TKI, upaya advokasi TKI, legalisasi perjanjian/kontrak kerja serta pembinaan TKI yang telah ditempatkan.

Mengenai tugas dari Atnaker didalam pelayanan perlindungan TKI di luar negeri itu, Hendra Nurtjahjo yang ditunjuk Ombudsman selaku koordinator investigasi menggunakan rujukan dari buku Pedoman Perlindungan Hukum dan HAM bagi TKI Perempuan di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2011.

Namun didalam investigasi pada beberapa Kedubes RI, kata Hendra Nurtjahjo, didapati adanya peran yang tumpang-tindih antara Atnaker dengan Konsuler Bidang Ekonomi Politik. “Pekerjaan yang semestinya ditangani Atnaker, tetapi malah dikerjakan Konsuler Bidang Ekonomi Politik,” tutur Hendra.Terkait pelayanan perlindungan TKI di luar negeri ini, Ombudsman menyarankan, agar Kementerian Luar Negeri – dalam hal ini Perwakilan RI di luar negari – dan Atnaker perlu melakukan evaluasi peran yang konkrit. Begitu juga dengan peran dari Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, ihwal tugas, pokok dan fungsi keberadaan kedua jabatan Atnaker dengan Konsuler Bidang Ekonomi Politik ini, karena belum banyak dipahami masyarakat maupun TKI dan keluarga TKI.

”Kemenlu, khususnyua Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dan Atnaker pada Perwakilan RI di luar negeri perlu melakukan sosialisasi secara maksimal tentang fungsi dan kewenangannya kepada seluruh stake holdres penanganan dan perlindungan TKI. Berikut diperlukan pula pemantauan atas kinerja kewenangan atas kedua jabatan tersebut (Atnaker dengan Konsuler Bidang Ekonomi Politik),” kata Hendra Nurtjahjo. ”Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan fungsi dan kewenangan kedua jabatan tersebut, serta dapat dipertimbangkan untuk masuk didalam modul pelatihan pra-penempatan TKI di luar negeri,” katanya.

Wakil dari Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Nugroho mengatakan, pihaknya menerima dengan baik atas masukan yang diberikan Ombudsman. ”Kami akan segera mengkomunikasikan dengan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, bapak Tatang Boedi Utama Razak, terkait masukan hasil investigasi Ombudsman ini,” kata Nugroho.(mam/b)

 
Berita Populer

  photography: affandi, herry hidayat, joko purwanto, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com