RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Kepala BNP2TKI Dukung Penempatan TKI Suami Istri

Cetak
Rabu, 16 Januari 2013 15:29



Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat
Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat

Depok, BNP2TKI, Rabu (16/1) - Penempatan TKI pasangan suami istri pada pengguna yang sama di luar negeri merupakan upaya ideal karena dapat meminimalisasi permasalahan khususnya TKI yang bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

''Saya mendukung 1.000 persen adanya rekomendasi penempatan TKI suami istri sebagaimana disampaikan Kustini dalam disertasi doktornya,'' kata Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat kepada wartawan di Auditorium Juwono Sudarsono Fisip UI Depok, Jawa Barat, Rabu (16/1).

Jumhur menyampaikan dukungannya itu seusai mengikuti acara Promosi Doktor Kustini yang menyampaikan disertasi mengenai ''Strategi Pengasuhan Anak Pada Keluarga Buruh Migran Perempuan Sukabumi.''

Dalam disertasinya itu Kustini meneliti terhadap 13 keluarga TKI Perempuan di Desa Sukawangi, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi TKI PLRT di Mekkah dan Jeddah, Arab Saudi.

Menurut Kustini, terkait pengasuhan anak TKI yang orangtuanya bekerja di luar negeri diperlukan strategi bersama dari komunitas keluarganya. TKI Perempuan di Desa Sukawangi memilikii strategi yakni membuat strategi bersama sebelum pergi bekerja ke luar negeri. Sehingga anak-anak mereka tetap berada didalam pengasuhan keluarga besarnya, yakni kakek-neneknya, pamannya, atau suaminya.

Kustini menemukan bahwa para TKI dan keluarganya di Desa Sukawangi itu mengaku, seringkali melakukan komunikasi pertelepon atau lewat pesan singkat (SMS) dengan keluarganya yang bekerja di luar negeri.

Untuk menghindari terjadinya masalah terhadap TKI perempuan selama bekerja di luar negeri, Kustini memberikan rekomendasi dua hal, yaituTKI perempun tidak punya anak atau masih gadis dan TKI pasangan suami istri seyogyanya diperbolehkan pergi bekerja ke luar negeri pada pengguna yang sama. ''Dua rekomendasi ini saya sampaikan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI,'' kata Kustini.

''Rekomendasi ini perlu dikuatkan dalam peraturan atau UU, agar penempatan TKI ke depan lebih selektif dan berkualitas,'' katanya ketika ditemui seusai pengukuhan gelar doktornya.

''Rekomendasi dari Kustini tersebut bagian dari suara rakyat, Pemerintah seyogyanya mengapresiasi terhadap pendapat rakyat,'' kata Jumhur.

Menurut Jumhur, siapa pun termasuk Pemerintah tidak bisa melarang warganya yang hendak bekerja di mana saja, termasuk menjadi TKI di luar negeri. Karena bekerja merupakan hak setiap orang yang dilindungi UU. ''Namun untuk mencegah terjadinya permasalahan TKI di luar negeri, khususnya TKI Perempuan, bahwa dua rekomendasi dari Kustini itu sudah tepat,'' katanya.

Jumhur menambahkan penempatan TKI pasangan suami istri ini sudah terjadi di sejumlah negara tujuan di kawasan Timur Tengah, umumnya yang perempunan bekerja pada sektor PLRT dan lelakinya bekerja sebagai sopir, penjaga kebun atau gudang.(mam /b)

 
Berita Populer

  

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com