RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Presiden Tandatangani PP Perlindungan TKI

Cetak
Rabu, 23 Januari 2013 13:42



PP Nomor 3 Tahun 2013 memperkuat perlindungan TKI lebih maksimal sebagaimana amanat UU Nomor 39 2004 Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di tandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Jakarta, BNP2TKI, Rabu (23/1) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Januari lalu menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. PP tersebut dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan terhadap TKI di luar negeri agar lebih maksimal sebagaimana amanat UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman kepada wartawan seusai mengikuti Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) di Jakarta, Selasa (22/01), mengatakan melalui PP tersebut pemerintah akan mengatur perlindungan TKI mulai dari prapenempatan, masa penempatan, sampai dengan purnapenempatan.

Berdasarkan PP tersebut perlindungan diberikan kepada calon TKI/TKI yang ditempatkan oleh pemerintah, PPTKIS, perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan sendiri, dan TKI yang bekerja secara perseorangan (mandiri).

Reyna mengatakan pada pasal 4 dalam PP itu disebutkan, bahwa pemerintah bersama pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, wajib memberikan perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi kepada calon TKI/TKI. Tidak hanya itu, perlindungan prapenempatan bagi calon TKI meliputi perlindungan administratif, yakni dalam hal pemenuhan dokumen, pemenuhan biaya penempatan, dan penempatan kondisi dan syarat kerja. Lalu perlindungan teknis yang meliputi sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon TKI, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, serta pembinaan dan pengawasan.

Perlindungan pada masa penempatan dimulai sejak TKI tiba di bandara/pelabuhan negara tujuan penempatan, selama bekerja, sampai kembali ke bandara debarkasi Indonesia.

Untuk perlindungan TKI pada masa penempatan, Pasal 16 ayat (1) dan (2) PP itu menyebutkan, perlindungan masa penempatan diberikan oleh Perwakilan Indonesia di luar negeri sesuai dengan hukum negara setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Perlindungan pada masa penempatan TKI di luar negeri meliputi pembinaan dan pengawasan, bantuan dan perlindungan kekonsuleran, pemberian bantuan hukum, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan, serta upaya diplomatik.

Pemerintah akan mengoptimalkan pendelegasian tugas dan kewenangan dalam sistem penempatan, serta perlindungan bagi TKI ke pemerintah daerah. Dengan telah ditetapkannya enam kementerian dan lembaga yang mengurus penempatan, serta perlindungan bagi TKI harus ada rumusan baru agar pelimpahan kewenangan ke daerah tidak tumpang tindih. “Dalam pendelegasian kewenangan ke daerah itu perlu dioptimalkan, agar sistem penempatan ini jelas dan berjalan dengan baik, serta tidak ada dualisme penanganan,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini dengan terbitnya tiga peraturan pemerintah terkait dengan sistem penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri maka diharapkan semakin memperkecil permasalahan TKI. (mam/b)

 
Berita Populer

  

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com