RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Kepala BNP2TKI : Penempatan TKI PLRT Terus Dikurangi Secara Bertahap

Cetak
Kamis, 07 Maret 2013 16:27



Moh Jumhur Hidayat Kepala BNP2TKI saat menyampaikan kuliah umum di Auditorium Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat saat menyampaikan kuliah umum di Auditorium Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (7/3)

Jakarta, BNP2TKI, Kamis (7/3) – Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menyatakan penempatan TKI sektor informal atau penata laksana rumah tangga (PLRT) terus dikurangi secara bertahap karena keberadaan mereka rentan masalah.

Kepala BNP2TKI saat menyampaikan kuliah umum di Auditorium Utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (7/3) mengatakan, perlakuan pengguna (user) jasa TKI PLRT berbeda jauh dengan TKI semiterampil, terampil, dan profesional. Pola hubungan kerja antara pengguna dengan TKI PLRT subyektif, bekerja 24 jam di dalam rumah pengguna, dan tidak ada undang-undang yang melindungi.

Pada acara yang diselenggarakan BNP2TKI bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Ushuluddin se-Indonesia (Formadina) dan Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) itu, Jumhur menyampaikan kuliah umum bertema "Masa Depan Tenaga Kerja di Luar Negeri dan Prospek Perlindungannya: Peluang dan Tantangan Tenaga Kerja Profesional di Luar Negeri".

Jumhur menyebutkan di Indonesia saat ini terdapat 10 produk UU terkait perburuhan ditambah lagi dengan 19 peraturan hasil ratifikasi atas berbagai konvensi PBB dan Organisasi Buruh Seduni (ILO) namun belum adasatu pun dari produk UU atau ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap keberadaan TKI PLRT. "29 produk UU tersebut berhenti di pintu pagar pengguna jasa TKI PLRT sehingga ketika TKI PLRT menemui masalah, mereka tidak berdaya," kata Jumhur.

Dalam catatan BNP2TKI dalam tahun 2012 penempatan TKI informal yang sebagian besar besar bekerja pada sektor PLRT mengalami penurunan. Sedangkan penempatan TKI formal mengalami peningkatan. Penempatan TKI pada tahun 2012 sebanyak 494.609 orang, TKI informal sebanyak 236.198 orang (48 persen ), sedangkan penempatan TKI formal sebanyak 258.411 orang (52 persen ). "Pemerintah melalui BNP2TKI secara terus menerus melakukan langkah pengetatan untuk mengurangi penempatan TKI informal itu," kata Jumhur.

Keberadaan TKI PLRT, kata Jumhur, setiap harinya harus menghadapi lebih dari satu pengguna jasa yakni suami dan isteri, anak, dan orang-orang yang ada didalam rumah tangga tempat mereka bekerja. Lalu mereka bekerja tanpa diatur jam kerja, bahkan boleh dibilang sehari semalam dan tidak mengenal hari libur kerja. Sedangkan TKI formal terikat dengan aturan maupun jam kerja, jika lewat jam kerja dihitung lembur, berikut ada hari libur kerja.

Jumhur mengatakan, dalam hal pengetatan penempatan TKI PLRT ini pula, pemerintah sampai saat ini masih melakukan penghentian (moratorium) penempatan TKI PLRT di lima negara yaitu : Kuwait, Yordania, Suriah, Arab Saudi, dan Malaysia.

Jumhur menjelaskan, bekerja itu merupakan hak setiap individu yang dilindungi UU apalagi setiap terjadi persoalan dalam kesempatan memilih pekerjaan orang dengan mudahnya berdalih pada "human right".

Pemerintah mempunyai kewajiban mengarahkan dan memberikan perlindungan kepada setiap warganya yang mau bekerja ke luar negeri agar tidak terjebak pada praktik penyelundupan orang (human smuggling) maupun perdagangan orang (human trafficking). Karena itu prosedur migrasi penduduk antarnegara diatur Pemerintah agar prosedural sesuai UU dan peraturan.(mam/b)

 
Berita Populer

  photography: affandi, herry hidayat, joko purwanto, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com