RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Deputi Penempatan Fokus Pembenahan TKI

Cetak
Senin, 15 April 2013 16:02



Usai Pelantikan Deputi Penempatan BNP2TKI Penempatan Agusdin
Deputi Penempatan BNP2TKI Penempatan Agusdin

Jakarta, BNP2TKI, Senin (15/4) - Deputi Penempatan BNP2TKI yang baru dilantik, Agusdin Subiantoro, akan fokus pada 3 agenda pembenahan TKI yakni pembenahan perekrutan TKI menuju prosedur migrasi yang aman, pemantapan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), dan pemantapan sistem online BNP2TKI dengan 348 Disnaker kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Agusdin seusai pelantikan dirinya sebagai Deputi Penempatan BNP2TKI oleh Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Auditorium BNP2TKI, Jakarta, Senin (15/4).

Menurut Agusdin, BNP2TKI sudah melakukan pembenahan petugas rekrut TKI sejak 1 tahun lalu. Menurut Agusdin upaya perbaikan yang dilakukan BNP2TKI terus terus dipantau oleh berbagai pihak mulai dari LSM, pers, DPR hingga dunia internasional. Karena itu, pemerintah terus berbenah diri guna memastikan penempatan TKI berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Pembenahan pertama, kata Agusdin yaitu melalui pendataan petugas rekrut PPTKIS atau dikenal dengan Petugas Rekrut Calon TKI (PRCTKI). Pendataan ini dilakukan karena petugas rekrut yang biasa dikenal dengan sponsor atau calo ini adalah yang paling dekat berhubungan dengan Calon TKI/TKI di desa-desa.

Tugas seorang petugas rekrut TKI/pengantar kerja (job matcher) memang berat. Profesi ini pula yang sering diduga merupakan penyebab permasalahan TKI di luar negeri meski penyebab masalah itu sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan.

"Seluruh petugas rekrut didata secara biometrik dan diambil sidik jarinya (finger print)," paparnya.

Hingga kini sudah ada sekitar 4.000 PRCTKI yang terdata secara online. Untuk Jawa. Sumatera Selatan dan Lampung sudah terdata. BNP2TKI kini mau mendata PRCTKI di wilayah NTT dan daerah sumber rekrut TKI lainnya. Pendataan ini dilakukan guna memastikan memudahkan mekanisme pengawasan dan pengendalian kualitas kerja sekaligus menjamin proses pemartabatan kualitas TKI berjalan dengan baik.

Tentang KTKLN, kata Agusdin, diakuinya hingga kini masih memerlukan pembenahan. KTKLN merupakan bukti bahwa TKI telah menjalani proses penempatan yang aman sekaligus kartu ini merupakan instrumen perlindungan utama TKI ketika bekerja di dalam negeri. Selain dibuat di BNP2TKI, KTKLN juga dibuat di 19 kantor BP3TKI di daerah kantong TKI di sejumlah kantor P4TKI di wilayah perbatasan.

Ia menjelaskan di daerah perbatasan masih banyak prosedur TKI yang nondokumen karena itu pemerintah perlu memastikan prosedur penempatannya berjalan baik melalui pemberian KTKLN.

Agusdin menjelaskan agenda pembenahan ketiga yaitu sistem online BNP2TKI. Sistem pendataan TKI dilakukan karena sebelum ini banyak pemalsuan dokumen TKI yang disebabkan karena prosesnya masih belum terlayani secara online. Perbaikan sistem itu mulai dari registrasi calon TKI/TKI di Disnakertrans kabupapten/kota, pengetatan durasi jam pelajaran TKI di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), Pengawasan BLKLN melalui Circuit Closed Television (CCTV), sertifikasi kesehatan dengan security paper hingga pendataan petugas rekrut calon TKI secara online dengan memasukkan identitas diri seperti sidik jari dan retina foto.

"PRCTKI yang tidak terdata di sistem BNP2TKI, kita perlakukan sebagai petugas liar dan akan berhadapan dengan aparat penegak hukum,"tegas mantan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Administrasi.

Ke depan BNP2TKI akan terus meningkatkan koordinasi baik dengan kementrian terkait seperti Kemenakertrans, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Selain itu juga akan ditingkatkan dialog dengan stakeholder terkait seperti Apjati, Kesatuan Pelaut Indonesia dan lembaga penyediaan TKI lainnya.

“Koordinasi dan dialog terus ditingkatkan intensitasnya guna memastikan upaya pemerintah meningkatkan pemartabatan kualitas TKI," ujar Agusdin alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjahmada (UGM) Yogyakarta pada 1982 dan Magister Manajemen Agribisnis IPB tahun 1997 itu.

Menjawab pertanyaan soal nasib TKI di Korea yang dikabarkan akan dievakuasi sehubungan dengan memanasnya konflik di semananjung Korea, Agusdin memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KBRI untuk soal itu. Dia menjelaskan bahwa BNP2TKI akan melakukan evakuasi setelah ada informasi dari KBRI di Korea.

Intinya, setiap TKI yang berada di wilayah konflik seperti di Surian, pemerintah akan memastikan evakuasi TKI dari daerah konflik.

Sementara itu, karir Agusdin sebagai Pegawai Negeri Sipil bermula ketika ia menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan dan Perizinan Deptrans dan PPH tahun 1992-1994.

Setelah itu, ia menjabat sebagai Kasi Kerjasama Lembaga Swasta Deptrans dan PPH selama setahun dan setelah itu memagang posisi sebagai Kasi partisipasi Lembaga Swasta, Deptrans dan PPH.

Tahun 2000-2007, agusdin berkarir di Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai Kasubdit Pelestarian Fungsi Lingkungan Laut.

Berturut-turut Agusdin memegang jabatan sebagai Kabag Program Ditjen PSDKP, DKP dan terakhir menjabat sebagai Kasubdit Pemantauan dan Pengendalian pada 2006-2007.

Di BNP2TKI, kata Agusdin, ia menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan KLN dan Humas BNP2TKI tahun 2007.

Selanjutnya, posisi menjadi Karo Perencanaan dan AKLN, BNP2TKI per tahun 2008 hingga 2012.

Agusdin dua kali mendapat Satyalancana Karya Satya X diberikan oleh Presiden RI thn 2001 dan Satyalancana karya satya XX diberikan Presiden pada 2003.(zul/toh/b).

 
Berita Populer

  photography: affandi, herry hidayat, joko purwanto, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com