RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

BNP2TKI-Apjati Evaluasi Penempatan TKI Timteng

Cetak
Rabu, 15 Mei 2013 23:28



Agusdin Subiantoro Deputi Penempatan BNP2TKI
Agusdin Subiantoro Deputi Penempatan BNP2TKI

Jakarta, BNP2TKI, Rabu (15/5) -- Adanya rekomendasi dari Perwakilan Luar Negeri agar pemerintah memberlakukan moratorium TKI sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar telah mendorong Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) untuk melakukan sejumlah upaya pembenahan penempatan TKI PLRT.

Apjati bersama hampir 100 pimpinan PPTKIS di Jakarta, Rabu (15/5) mengundang Deputi Penempatan Agusdin Subiantoro, Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen Bambang Supadiono, dan Direktur Pengamanan dan Pengawasan (Dirpamwas) Brigjen Bambang Purwanto membicarakan masalah penempatan TKI di Timur Tengah (Timteng).

Forum diskusi yang dipandu oleh Direktur Penyiapan, Pembekalan dan Pemberangkatan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Arifin Purba mengulas 3 agenda krusial penempatan TKI PLRT ke Timteng. Ketiga agendanya yaitu evaluasi penempatan TKI di negara Timteng nonmoratorium (penataan ulang penempatan TKI negara UEA khususnya di Dubai dan Abu Dhabi, Bahrain, Qatar, dan Oman), info terakhir mengenai negara Timteng yang di moratorium dan rencana pembukaan kantor Perwakilan luar negeri Apjati yang segera akan diberlakukan baik di negara terkena moratorium maupun nonmoratorium.

Menurut Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin menuturkan ada 12 masalah yang harus segera dibenahi Apjati. Pertama, desakan moratorium dari Perwalu khususnya kepada negara UEA dan Qatar.

Saat ini saja pemerintah sudah memberlakukan moratorium ke Arab Saudi, Yordania, Kuwait dan Suriah. Rekomendasi penutupan ini disampaikan karena Perwalu beranggapan adanya akumulasi peningkatan TKI bermasalah.

Kedua, penyelesaian TKI bermasalah yang dilayani Perwalu tidak sebanding dengan masalah yang muncul.

Ketiga, upaya pembenahan itu dilakukan bersama dengan pemerintah. Ada 5 hal yang perlu dibenahi mulai dari majikan, agensi, PPTKIS, TKI, dan oknum pemerintah.

Keempat, BNP2TKI meminta agar para PPTKIS hanya memiliki 3 mitra agensi di luar negeri. Data kemitraan itu nantinya akan dikirim ke Perwalu untuk dilakukan penilaian terhadap agensi dan BNP2TKI akan mengunci kemitraan itu pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko-TKLN).

Kelima, pendataan ulang terhadap PPTKIS termasuk agensi yang menempatkan ke 4 negara (UEA, Bahrain, Qatar, dan Oman) dan BNP2TKI akan mengawal penempatannya.

Keenam, perlu ada upah minimum dari pemerintah yang nantinya meningkatkan posisi tawar TKI di luar negeri. Usulan yang diajukan antara 300-400 $ USD.

"Gaji TKI PLRT harus di atas gaji yang ditetapkan pemerintah di dalam negeri Rp2,2 juta. Adalah tidak manusiawi jika kita menempatkan TKI di bawah gaji UMR Jakarta,” paparnya.

Ketujuh, peningkatan kualias instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi. Per tanggal 1 bulan Juni BNP2TKI akan mengunci data instruktur berkompetensi itu melalui sidik jari (finger print).

Kedelapan, peningkatan kualitas TKI melalui penambahan jam pelajaran dari 200 jam menjadi 300 jam.

"Majikan tidak akan menyetujui kenaikan gaji jika TKI yang dikirim tidak memiliki kompetensi yang diminta,” papar Agusdin.

Kesembilan, penandatangan Pakta Integritas PPTKIS. Dasarnya ada pada UU 30/2004 yaitu pernyataan bahwa PPTKIS harus bertanggungjawab dari TKI keluar pintu rumahnya sampai TKI pulang ke pintu rumahnya kembali.

Kesepuluh, perbaikan dokumen perjanjian penempatan antara PPTKIS dengan agensi.

Kesebelas, peningkatan TKI formal dan trend adanya peningkatan TKI mandiri PLRT non PPTKIS (TKI perpanjangan kontrak). Dalam hal ini PPTKIS hanya menerima 1 kali agensi fee sementara agensi bisa berkali-kali. "Kita akan buat solusi baru yang menguntungkan PPTKIS,” gugahnya.

Terakhir, kata Agusdin, penurunan TKI ilegal atau non prosedural.

Agusdin mengharapkan bahwa persoalan yang dihadapai PPTKIS ini merupakan persoalan bersama. Harapan kita tentu agar moratorium tidak dilakukan pemerintah. "Kita berharap dengan upaya pembenahan ini perwalu akan melihat bahwa ada keseriusan PPTKIS untuk membantu penyelesaian masalah TKI B di luar negeri,” katanya. (zul/toh/b)

 
Berita Populer

  

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com