Jumhur: Tahun 2009, Tahun Penempatan TKI Formal

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat (foto affandi)

Bandung, BNP2TKI (Rabu, 14/1) Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menginginkan kepada seluruh stake holder TKI di seluruh Indonesia agar seluruh program TKI di tahun 2009 diarahkan pada pengingkatan penempatan TKI formal. Upaya itu akan bisa berhasil dilakukan bila kita berani melakukan terobosan-terobosan kebijakan di lingkungan kita masing-masing.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI ketika memberikan sambutan pada Rakornis BNP2TKI yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini, di Hotel Grand Permata Bandung. Rakornis ini dihadiri oleh pejabat di lingkungan BNP2TKI dari mulai Eselon I hingga Eselon 3, dan Kepala BP3TKI seluruh Indonesia.

Menurut Jumhur, beberapa terobosan kebijakan yang berhasil dilakukan di tahun 2008 yaitu adanya pelayanan satu atap di Nusa Tenggara Barat, program Kelompok Berlatih dan Belajar Mandiri (KBBM), pendokumentasian ulang dan penempatan kembali TKI Bermasalah dari wilayah perbatasan serta pembentukan Crisis Center.

“Pelayanan Satu Atap (PSA) di NTB merupakan model masa depan pelayanan TKI di seluruh Indonesia,” saran Jumhur seraya menyarakan agar Kepala BP3TKI di seluruh Indonesia mau “berpiknik” ke Lombok, NTB untuk melihat PSA TKI itu.

Jumhur juga berharap, jika di tahun 2009 akan banyak bentuk pelayanan satu atap di seluruh provinsi di Indonesia.

“Saya berharap kepada para Kepala BP3TKI agar bisa memberi saran dan mendorong para pimpinan daerah untuk membentuk PSA di daerahnya masing-masing,” ujar Jumhur seraya mengatakan terobosan program BNP2TKI seperti PSA, KBBM, Penempatan Kembali TKI bermasalah, Crisis Center merupakan hadiah pemerintah untuk para pahlawan devisa.

Menanggapi pertanyaan peserta forum Rakernis tentang perlunya BNP2TKI mengundang pejabat negara Filipina untuk memberi masukan tentang pengelolaan tenaga kerja migran yang dikenal tertata sangat baik, Kepala BNP2TKI menyetujui gagasan cemerlang itu.

“Saya berharap semua eselon, direktur dan serta seluruh stake holder terkait bisa berpartisipasi pada program presentasi pejabat Filipina nantinya,” pungkas Jumhur. (zul)