RSS Berita BNP2TKI
Berlangganan berita BNP2TKI via FeedBurner...

Tim Penilai Kemen-PANRB dan BPKP Nilai BNP2TKI Proaktif

Cetak
Rabu, 12 Juni 2013 19:46



Kehadiran Suyatno di BP3TKI Semarang didampingi tiga orang Tim Penilai Lomba Pelayanan Publik Tingkat Nasiona

Semarang, BNP2TKI, Rabu (12/06) - Tim Penilai Lomba Pelayanan Publik Tingkat Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sangat proaktif. Setiap bulan secara periodik BNP2TKI senantiasa melaporkan mengenai hasil kinerja unit pelayanan publik di pusat maupun di daerah seperti pelayanan yang dilakukan di BP3TKI/UPT-P3TKI Surabaya, LP3TKI dan P4TKI.

Demikian disampaikan H Suyatno, Tim Penilai Lomba Pelayanan Publik Tingkat Nasional dari Kemen-PANRB, saat melakukan penilaian pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Semarang, Rabu (12/06/2013). "Guna meningkatkan pelayanan publik kami menilai kinerja yang dilakukan BNP2TKI sudah bagus. Secara periodik setiap bulan BNP2TKI senantiasa melaporkan hasil kerja dan kinerja berikut mengenai perkembangannya pada unit pelayanan publik baik di pusat maupun di daerah-daerah," kata Suyatno.

Kehadiran Suyatno di BP3TKI Semarang didampingi tiga orang Tim Penilai Lomba Pelayanan Publik Tingkat Nasional lainnya, yakni Kamisa dan Hilmi dari Sekretariat BPKP, serta Frits IM dari Indonesian Quality Award (IQA). Mereka diterima Kepala BP3TKI Semarang AB Rachman beserta jajaran pejabat BP3TKI Semarang lainnya. Turut menyaksikan dalam penilaian itu adalah, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian BNP2TKI Herry Hidayat Hernowo, Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tim Reformasi Birokrasi BNP2TKI Servulus Bobo Riti, Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Rosyandi Moenzier, Kepala BP3TKI Jakarta Delta, beserta beberapa pejabat BNP2TKI lainnya.

Suyatno mengatakan, kehadirannya ke BP3TKI Semarang bersama tiga orang Tim Penilai Lomba Pelayanan Publik Tingkat Nasional dari KemenPAN-RB, BPKP, dan perwakilan IQA - yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen di bidang peningkatan kinerja organisasi melalui proses assesment dan dokumentasi - ini dalam rangka memotret kinerja dari dekat mengenai pelayanan publik yang dilakukan BP3TKI Semarang terhadap para calon TKI/TKI dan keluarga TKI di Jawa Tengah.

Dijelaskan Suyatno, bahwa penilaian yang dilakukannya ini mengacu pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan MenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Yakni, bagaimana tingkat pemahaman berikut implementasinya terhadap UU 25/2009 tersebut yang telah dilakukan sejawat BP3TKI Semarang didalam memberikan pelayanan publik, dalam hal ini calon TKI/TKI dan keluarga TKI di Jawa Tengah. "Pelayanan yang telah dijalankan BP3TKI Semarang selama ini apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan UU 25/2009 atau belum," kata Suyatno.

Suyatno menambahkan, bahwa mengenai penilaian terhadap kerja dan kinerja dari BP3TKI Semarang yang dapat mengetahui persisnya di lapangan, berikut kriteria dan standar pelayanan yang didukung dengan dokumen-dokumen dan komitmen yang dilakukan terhadap penerima pelayanan adalah, sejawat dari BP3TKI Semarang sendiri. Sedangkan kehadiran dari Tim Penilai Lomba Pelayanan Publik Tingkat Nasional sebatas mengarahkan agar sesuai dengan ketentuan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MenPAN-RB Nomor 38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

"Jadi yang dapat mengukur dan menilai tingkat keberhasilan reformasi dan birokrasi di BP3TKI Semarang ini ya sejawat dari BP3TKI Semarang sendiri dergan mengacu pada rambu-rambu penilaian yang telah digariskan dalam UU 25/2009 maupun PermenPAN-RB 38/2012," tuturnya Suyatno.

Dapat Nilai C

Penilaian pelayanan publik ini tidak dapat dibuat-buat maupun direkayasa. Karena dalam setiap item penilaian pada kerja dan kinerja dibuktikan dengan dokumen dan komitmen yang telah dibuat bersama penerima pelayanan. Sekiranya ada yang menyimpang dalam memberikan pelayanan, yang menghukum atau memberikan sanksi adalah dirinya sendiri yang dituangkan dalam maklumat pembuatan standar pelayanan.

Penilaian pelayanan publik tersebut dibagi meliputi sembilan komponen. Pertama, penilaian visi, misi, dan motto. Kedua, standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Ketiga, sistem, mekanisme, dan prosedur. Keempat, sumber daya manusia (SDM). Kelima, sarana dan prasarana pelayanan. Keenam, penanganan pengaduan. Ketujuh, indeks kepuasan masyarakat. Kedelapan, sistem informasi pelayanan publik, dan kesembilan, produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.

Selain penilaian terhadap dokumen, Tim Penilai Lomba Pelayanan Publik Tingkat Nasional dari KemenPAN-RB dan BPKP juga melakukan peninjauan lapangan. Berikut melakukan penilaian pada setiap unit kerja di BP3TKI Semarang, serta melakukan wawancara pada beberapa calon TKI/TKI yang menjalani Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) maupun yang menjalani tes kesehatan.

Dari hasil penilaian bersama yang dilakukan Tim Penilai Lomba Pelayanan Publik Tingkat Nasional dari KemenPAN-RB, BPKP dan sejawat BP3TKI Semarang, bahwa nilai sementara kirja dan kinerja BP3TKI Semarang sebesar 592 atau kategori cukup (Nilai C). Total nilai maksimal sebesar 1.000. Penilaian pelayanan publik ini secara terus menerus dapat ditingkatkan dengan memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan dalam UU 25/2009 maupun PermenPAN-RB 38/2012 itu.

"Sekiranya didalam penilaian yang dilakukan bersama BP3TKI Semarang dapat menyertakan dokumen standar pelayanan publik, indek kepuasan masyarakat (IKM), dan maklumat di dalam pembuatan standar pelayanan, dipastikan akan meraih ‘Piala’ dalam penilaian reformasi dan birokrasi ini," kata Suyatno memungkasi penilaian yang dilakukan bersama tim nasional.***(Imam Bukhori)

 
Berita Populer

  

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com