 |
| "Ini menunjukkan kepekaan dan kepedulian Gubernur NTB dalam konteks pelayanan penempatan dan perlindungan TKI," kata Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat. Ia menyatakan pemerintah memberikan apresiasi atas keberhasilan Gubernur NTB itu dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para TKI sehingga berjalan mudah, nyaman, dan murah. Gubernur NTB mengatakan bahwa keberhasilannya itu baru merupakan langkah kecil dari upaya besar untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penempatan dan perlindungan TKI. Ia berjanji siap memberikan dukungan apapun bagi perbaikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. |
Kepala BNP2TKI Sematkan Satyalancana untuk Gubernur NTB
Mataram, BNP2TKI (1/10) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mataram, Kamis, menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan untuk Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.
Penganugerahan penghargaan itu diberikan untuk Gubernur NTB atas keberhasilan memberikan dukungan dan penyediaan fasilitas serta sarana layanan terpadu satu pintu (LTSP) penempatan dan perlindungan TKI.
Tanda kehormatan itu diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 037/TK/Tahun 2009 tertanggal 30 Juli 2009.
Gubernur NTB M Zainul Majdi menjadi pejabat negara pertama yang memperoleh tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dalam bidang penempatan dan perlindungan TKI.
"Ini menunjukkan kepekaan dan kepedulian Gubernur NTB dalam konteks pelayanan penempatan dan perlindungan TKI," kata Jumhur.
Ia menyatakan pemerintah memberikan apresiasi atas keberhasilan Gubernur NTB itu dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para TKI sehingga berjalan mudah, nyaman, dan murah.
Gubernur NTB mengatakan bahwa keberhasilannya itu baru merupakan langkah kecil dari upaya besar untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penempatan dan perlindungan TKI. Ia berjanji siap memberikan dukungan apapun bagi perbaikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
LTSP yang mulai beroperasi sejak 18 Desember 2008 dan merupakan yang pertama di Tanah Air melibatkan berbagai instansi terkait dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.(e) |
