Kinerja Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat
Minggu, 16 Maret 2008 16:19



Ia menginginkan semua stake holder pengelolaan TKI bisa bekerjasama untuk memberikan pelayanan kepada TKI... klik Kinerja Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat

Di tangan seorang aktivis buruh jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini yang juga merupakan mantan Ketua umum Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) akan melakukan perubahan nasib TKI yang lebih bermartabat.

Moh Jumhur Hidayat menginginkan mulai dari keberangkatan, selama penempatan, dan sekembalinya di tanah air, TKI harus benar-benar bermartabat. BNP2TKI juga akan melakukan evaluasi seluruh aturan dan kebijakan yang ada, jika sudah baik maka akan diteruskan. Selain itu masukan, saran, dan kritik dari seluruh pemangku kepentingan akan dijadikan bahan untuk menetapkan suatu kebijakan.

Upaya ini, terang Moh. Jumhur, sekaligus untuk menepis keraguan beberapa kalangan karena latar belakang kepala BNP2TKI ini sebagai aktivis buruh atau bukan dari pengelola TKI. Dimana ia merasa hal itu merupakan persepsi awal yang harus dihargai sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Dan ia menginginkan semua stake holder pengelolaan TKI bisa bekerjasama untuk memberikan pelayanan kepada TKI. ”karena ini menyangkut martabat bangsa dan pahlawan devisa, maka harus diberikan karpet merah,” katanya.

Dan optimisme Jumhur ia buktikan, pada paparan program kerja 100 hari BNP2TKI ini, Setelah melampaui 100 hari kerja sebagai Kepala BNP2TKI, tidak ada kesan lain yang menghiasi wajah Moh Jumhur Hidayat, selain optimisme untuk membenahi sistem penempatan dan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri.

Pembenahan dimaksud dilakukan lulusan Institut Teknologi Bandung ini mulai sejak perekrutan hingga penempatan dan sekembalinya TKI yang bersangkutan ke Tanah Air.

Pembenahan itupun ia lakukan pada 300 balai latihan kerja (BLK) diseluruh Indonesia dengan melakukan rating, dan dalam rating tersebut ditemukan BLK yang tidak benar dan tidak serius dalam menyiapkan calon TKI maka tidak tertutup kemungkinan BLK tersebut akan ditutup.

Hal ini menurut Jumhur dilakukan untuk meningkatkan kualitas TKI kita yang akan bekerja di luar negari. Dimana rekrutmen ini biasanya dilakukan oleh calo. Selain itu Muh. Jumhur Hidayat juga mendorong bursa kerja untuk tenaga kerja luar negeri yang langsung dikepalai oleh bupati yang mempunyai jaringan hingga kecamatan sehingga para calon TKI yang berminat untuk bekerja di luar negeri dapat langsung dapat mendaftar di kecamatan terdekat. Dengan bursa kerja ini akan sangat menolong sekali untuk menghindari calo. Dan BNP2TKI juga telah membuka pasar kerja formal ke sejumlah negara yaitu Yunani, Syria, AS, New Zealand, Belanda dan Australia.

Dan upaya agar calon TKI tidak terjerat pada calo atau sponsor, dia mewajibkan perlindungan yang maksimal dari konsorsium asuransi, serta pembenahan pelayanan di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Dimana terminal III inipun untuk melakukan pembenahan pelayanan TKI Moh Jumhur Hidayatpun menghapuskan pungutan kepada TKI sebesar Rp 25 ribu yang selama ini mendapatkan kecaman dari beberapa kalangan baik LSM dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu Moh. Jumhur Hidayat dalam masa kepemimpinannya memimpin BNP2TKI selama tujuh bulan ini sudah berhasil menaikkan upah/gaji TKI di sejumlah negara tujuan penempatan, sebut saja Singapura, Arab Saudi, dan negara Timur Tengah lainnya, secara perlahan tapi pasti, Jumhur juga sudah melakukan pemetaan masalah-masalah yang dihadapi TKI sejak di dalam hingga di luar negeri. Saat ini upah minimum TKI di Singapura naik dari SIN$ 280 menjadi SIN$ 350, Arab Saudi dari 600 real menjadi 800 real, Uni Emirat Arab dari 600 Dirham menjadi 800 Dirham serta Kuwait, Qatar, Oman, Yordania, Bahrain dari US$ 150 menjadi US$ 200.

Guna memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri Moh. Jumhur Hidayat pun melakukan langkah-langkah spektakulaer yakni dengan membentuk Lembaga Monitoring di masing-masing negara yang dibiayai oleh majikan tempat TKI bekerja. Tugas-tugas lembaga monitoring tersebut antara lain melakukan pengecekan dan monitoring TKI/TKW di tempat majikannya. Lembaga Monitoring ini jika perlu juga melakukan kunjungan ke rumah majikan (home visit). Dan jika ada indikasi kekerasan terhadap TKI atau TKW tersebut langsung dilakukan tindakan penyelamatan, tugas lembaga ini memonitor atau menelepon 500-600 ribu TKI, dan jika Lembaga Monitoring ini disetujui oleh Malaysia maka akan memiliki efek perlindungan yang luar biasa.(SD)

 
  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com