Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No: 21 Thn 2007)

Senin, 31 Desember 2007 07:00



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

  1. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undangundang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
  3. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  4. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilainilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
  5. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
  6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat :

  1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
  2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
  3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
  4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
  5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
  8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
  9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
  10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
  11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
  12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
  13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
  14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
  15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB II
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaanseseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaankekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratanutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupunmemperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendaliatas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebutdi wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidanadengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negaraRepublik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diwilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negaralain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luarwilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untukdieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesiadipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak denganmenjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksuduntuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratusjuta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anaktersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratusjuta rupiah).

Pasal 7

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkankorban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakitmenular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan,atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, makaancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancamanpidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan

Pasal 6.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkanmatinya korban, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidupdan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah).

Pasal 8

(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakankekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidanaperdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananyaditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2,Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupapemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supayamelakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidanaitu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh jutarupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untukmelakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana denganpidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatanjahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korbantindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukanpersetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindakpidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidanaperdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, ataumengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdaganganorang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

(1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan olehkorporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan olehorang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas namakorporasi atau untuk kepentingan korporasi, baikberdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendirimaupun bersama-sama.

(2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan olehsuatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makapenyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukanterhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untukmenghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepadapengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi ituberoperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan olehsuatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadappengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadapkorporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

  1. pencabutan izin usaha;
  2. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum;
  3. pemecatan pengurus; dan/atau
  4. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan olehkelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidanaperdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebutdipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananyaditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelakutindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keteranganpalsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukandokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudahterjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00(dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikanalat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhisaksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidanaperdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluhjuta rupiah).

Pasal 21

(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadapsaksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindakpidana perdagangan orang, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dan paling banyakRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat,maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, makapelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidanadenda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enamratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, ataumenggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadaptersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdaganganorang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidanaperdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

  1. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
  2. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
  3. menyembunyikan pelaku; atau
  4. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korbanpadahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksiatau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh)tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratusdua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (duaratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, makaterpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1(satu) tahun.

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkanpenuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27

Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnyaatas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utangatau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasikorban.

BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 28Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilandalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukanberdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecualiditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

  1. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  2. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

1) tulisan, suara, atau gambar;

2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau

3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksikorban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwabersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidikberwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yangdiduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, danmelakukan tindak pidana perdagangan orang.

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untukjangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkankepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiranterhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwamelakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 33

(1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidangpengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnyaatau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapatdiketahuinya identitas pelapor.

(2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama danalamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukankepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengantindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan olehpejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalampemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapatdiberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidangpengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi olehadvokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 36

(1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkaninformasi tentang perkembangan kasus yang melibatkandirinya.

(2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinanberita acara setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 37

(1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketuasidang untuk memberikan keterangan di depan sidangpengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

(2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikanketerangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidangmemerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.

(3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukansemua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korbanpada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilanterhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan denganmemperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidakmemakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

(1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksasaksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidangtertutup.

(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali,orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.

(3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpakehadiran terdakwa.

Pasal 40

(1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, ataspersetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilandengan perekaman.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandi hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut,tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, makaperkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiranterdakwa.

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelumputusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dansegala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalamsidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikandengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkanoleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan,kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluargaatau kuasanya.

BAB V
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Pasal 43

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalamperkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakanberdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalamUndang-Undang ini.

Pasal 44

(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orangberhak memperoleh kerahasiaan identitas.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jugakepada keluarga saksi dan/atau korban sampai denganderajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korbanmendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lainyang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsidan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khususpada kantor kepolisian setempat guna melakukanpemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/ataukorban tindak pidana perdagangan orang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruangpelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksidan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia.

Pasal 46

(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiapkabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadubagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdaganganorang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanismepelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganyamendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atauhartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikanperlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah prosespemeriksaan perkara.

Pasal 48

(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahliwarisnya berhak memperoleh restitusi.

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gantikerugian atas:

  1. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  2. penderitaan;
  3. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  4. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalamamar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidanaperdagangan orang.

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkatpertama.

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapatdititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkaradiputus.

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hariterhitung sejak diberitahukannya putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkatbanding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalamputusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikankepada yang bersangkutan.

Pasal 49

(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketuapengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tandabukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

(2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkanpelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yangbersangkutan.

(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan olehpengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihakkorban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atauahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepadapengadilan.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikansurat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi,untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusikepada korban atau ahli warisnya.

(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari,pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyitaharta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untukpembayaran restitusi.

(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelakudikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu)tahun.

Pasal 51

(1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasisosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintahapabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisikmaupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan olehkorban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian,relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korbanmelaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lainmelaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada pemerintah melalui menteri atau instansi yangmenangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 52

(1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajibmemberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh)hari terhitung sejak diajukan permohonan.

(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan,rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah danPemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungansosial atau pusat trauma.

(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksudpada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanansosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungansosial atau pusat trauma.

Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yangmembahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orangsehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atauinstansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosialdi daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7(tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 54

(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukanperlindungan hukum akibat tindak pidana perdaganganorang, maka Pemerintah Republik Indonesia melaluiperwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadidan kepentingan korban, dan mengusahakan untukmemulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.

(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada diIndonesia, maka Pemerintah Republik Indonesiamengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negaraasalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya diIndonesia.

(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaaninternasional.

Pasal 55

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selainsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhakmendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan lain.

BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 56

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuanmencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdaganganorang.

Pasal 57

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluargawajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan,program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untukmelaksanakan pencegahan dan penanganan masalahperdagangan orang.

Pasal 58

(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidanaperdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajibmengambil langkah-langkah untuk pencegahan danpenanganan tindak pidana perdagangan orang.

(2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkahlangkahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintahmembentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil daripemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembagaswadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

(3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yangberanggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegakhukum, organisasi masyarakat, lembaga swadayamasyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

(4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

  1. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
  2. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
  3. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
  4. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
  5. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

(5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.

(6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkahlangkahsebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahdan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yangdiperlukan.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunanorganisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerjagugus tugas pusat dan daerah diatur dengan PeraturanPresiden.

BAB VII
KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama Internasional

Pasal 59

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan danpemberantasan tindak pidana perdagangan orang, PemerintahRepublik Indonesia wajib melaksanakan kerja samainternasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupunmultilateral.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balikdalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 60

(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan danpenanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/ataumelaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepadapenegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut sertadalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidanaperdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluasluasnyabagi peran serta masyarakat, baik nasional maupuninternasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalamPasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperolehperlindungan hukum.

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidanaperdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian ditingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidangpengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yangmengaturnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang PeraturanHukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia lI Nomor 9) joUndang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang MenyatakanBerlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentangPeraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RepublikIndonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KitabUndang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatanterhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undangini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulansetelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganUndang-Undang ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR H SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 58
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburukdari pelanggaran harkat dan martabat manusia.Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagainegara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembanglainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakatinternasional, dan anggota organisasi internasional, terutama PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompokyang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentukeksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktikserupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orangmelakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, ataupenerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, ataumemanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segalabentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataumemberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dariorang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayananpaksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksaatau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara,rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika iatidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjaditanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain.Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalamkekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatupekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itukepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak,telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupuntidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkantidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negarayang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelakutindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanyaantarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnyatelah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak lakilakibelum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagaikejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, ataumenculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuanKUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskanpengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu,Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadandengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidanaperdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiildan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus inimengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atausemua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdaganganorang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secaraantarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagaiaspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untukmemberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu,Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadappenderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalambentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidanaperdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur jugahak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasiyang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalamipenderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdaganganorang.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orangmerupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif danterpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perludibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakankejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan jugaantarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasionaldalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidanadan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudankomitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentangMencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana PerdaganganOrang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telahditandatangani Pemerintah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa“mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidanaperdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindakpidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsurperbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkanakibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesiaadalah sebagai negara tujuan atau transit.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalamketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negaraRepublik Indonesia.Pasal 7Ayat (1)Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini adalah:

  1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
  2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
  3. kehilangan salah satu pancaindera;
  4. mendapat cacat berat;
  5. menderita sakit lumpuh;
  6. mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut; atau
  7. gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan iniadalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan,penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakankekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidanaperdagangan orang.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalamketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanyasecara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut ataumenjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha, perampasankekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum,pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus tersebutmendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama” dalamketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 16

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kelompok yangterorganisasi” adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga)orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindakdengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diaturdalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntunganmateriil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatukeadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatusedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanandengan kehendak sendiri.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “dokumen negara” dalam ketentuan ini meliputitetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartukeluarga, akte kelahiran, dan surat nikah.Yang dimaksud dengan “dokumen lain” dalam ketentuan ini meliputitetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, suratpermintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim,penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yangsedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atausaksi kepada media massa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atauperjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjianlainnya terhadap korban.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau informasi yang dapatdilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atautanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, bendafisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik” dalamketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atauperalatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti:

  1. catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
  2. catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau
  3. dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, bank,perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “pendamping lainnya” antara lain psikolog,psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota keluarga.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “korban berhak mendapatkan informasitentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya” dalamketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam prosesperadilan tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi tentang perkembangan kasussetiap tahap pemeriksaan” dalam ketentuan ini antara lain, berupasalinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaanpada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusanpengadilan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “perekaman“ dalam ayat ini dapat dilakukandengan alat rekam audio, dan/atau audio visual.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pejabat yang berwenang“ adalah penyidik atau

penuntut umum.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ketentuan ini dimaksudkan untuk:

  1. memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri mengetahui putusan tersebut; atau
  2. memberikan tambahan hukuman kepada terdakwa berupa “pencideraan nama baiknya” atas perilaku terdakwa yang tidak kooperatif dengan proses hukum.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakansejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada KepolisianNegara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidikbersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan.

Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknyauntuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umummenyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindakpidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.

Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukansendiri gugatan atas kerugiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan inimisalnya:

  1. kehilangan harta milik;
  2. biaya transportasi dasar;
  3. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
  4. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang dipengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.Ketentuan ini disamakan dengan proses penangananperkara perdata dalam konsinyasi.

Ayat (6)

Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual)dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan padapengadilan tingkat pertama.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam ketentuan iniadalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan iniadalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial danpengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakanperannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalammasyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan iniadalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orangkepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapatmemberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminanbahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresikobahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat dimintakan olehkorban atau kuasa hukumnya dengan melampirkan bukti laporankasusnya kepada kepolisian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam ketentuan ini adalahinstansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/ataupenanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakansecara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkatpusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari mana korbanberasal atau bertempat tinggal.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan sosial ataupusat trauma dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masingdaerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerahtelah mempunyai rumah perlindungan sosial atau pusat trauma,maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat traumaperlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perwakilannya di luar negeri” dalamketentuan ini adalah kedutaan besar, konsulat jenderal, kantorpenghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik ataukekonsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undanganmenjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia untukmelindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesiayang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain” dalamketentuan ini mengacu pula pada undang-undang yang mengaturperlindungan saksi dan/atau korban.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalahinstansi yang menjalankan urusan antara lain, di bidang pendidikan,pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, hukum dan hakasasi manusia, komunikasi dan informasi.Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” dalam ketentuan inimeliputi provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penanganan” meliputi antara lain, kegiatanpemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegakhukum dan para pemangku kepentingan lain.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Republik Indonesia” dalamketentuan ini adalah pejabat yang oleh Presiden diberikan kewenanganpenyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luarnegeri Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturanperundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan timbal balik dalam masalah pidana”dalam ketentuan ini misalnya:

  1. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang;
  2. pemberian dokumen resmi dan catatan hukum lain yang terkait;
  3. pengidentifikasian orang dan lokasi;
  4. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
  5. upaya pemindahan hasil kejahatan;
  6. upaya persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh pihak peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke pihak peminta;
  7. penyampaian dokumen;
  8. penilaian ahli dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana; dan
  9. bantuan lain sesuai dengan tujuan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan ini dapatberupa perlindungan atas:

  1. keamanan pribadi;
  2. kerahasiaan identitas diri; atau
  3. penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4720

 

  

  photography: affandi, dwi hartanto - webdesign: ayahyaweb.com