Peraturan Kepala BNP2TKI NOMOR : PER.16/KA/XII/2011

Cetak
Selasa, 20 Maret 2012 13:12



PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR : PER.16/KA/XII/2011
TENTANG
PEDOMAN KERJA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa untuk itu perlu disusun pedoman kerja bagi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;

5. Peraturan Komisi Informasi Pusat RI. Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standard Layanan Informasi Publik;

6. Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor : KEP.56/KA/VIII/2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEDOMAN KERJA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

KEDUA : Pedoman Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

KETIGA : Pedoman Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA dipergunakan sebagai acuan atau pedoman bagi BNP2TKI, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (BPKTK)I, Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonedia (LP3TKI), dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonedia (P4TKI) dalam pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi publik, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.

EMPAT : Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2011
Kepala BNP2TKI,

Moh Jumhur Hidayat