BNP2TKI Menerima Kunjungan Anggota DPRD Palopo, Sulawesi

17 Juli 2017 10:38 WIB

BNP2TKI, Jakarta (17/7/2017) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menerima kunjungan tiga anggota DPRD Palopo, Sulawesi, atas nama Alfri Jamil dari Komisi I DPRD Fraksi PDIP, Hasriani dari Fraksi Gerindra dan Herawati, Fraksi PAN serta dua orang staf. Turut hadir dalam pertemuan, Direktur P2P (Penyiapan, Pembekalan dan Pemberangkatan), Arini Rahyuwati, Direktur Pelayanan Pengaduan, M. Syafri, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Penempatan, Dyah Rejekiningrum dan beberapa staf pegawai BNP2TKI, di Ruang Rapat Kepala BNP2TKI, BNP2TKI, Jakarta, Jumat (14/7/2014).
 
Dalam pertemuan ini, ketiga anggota DPRD Palopo, Sulawesi membicarakan terkait adanya tempat pelatihan khusus bagi anggota masyarakat yang ada di Palopo untuk bidang kelautan, bertempat di Naronggo, salah satu daerah yang terletak di wilayah Kabupaten Palopo, Sulawesi, namun kesulitan dalam menyediakan sarana pekerjaan bagi siswa lulusan tersebut. Tujuan mendatangi pihak BNP2TKI, ingin mengadakan kerjasama dengan pihak BNP2TKI dalam menyediakan tempat penyalur sarana pekerjaan bagi siswa lulusan pelatihan pihak pemerintah daerah Palopo tersebut.  
 
“Kami telah mengadakan pelatihan bagi masyarakat di Palopo dalam bidang kelautan, namun kami kesulitan dalam menyalurkan sarana pekerjaan bagi mereka. Makanya itu kami datang kesini (BNP2TKI) untuk meminta kerjasamanya dalam menyalurkan sarana pekerjaan.” ujar Alfri, salah satu anggota Komisi I DPRD Palopo yang hadir dalam kunjungan ini.
 
Siswa pelatihan yang diadakan pemerintah daerah Palopo saat ini mencapai 400 orang, tiap tahun merekrut sebanyak 100 orang. Masing-masing orang dibiayai sebesar 20 juta rupiah. Dengan biaya sebesar itu, tidak menjamin siswa untuk segera memperoleh lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pihak pemerintah daerah Palopo mencari solusi bagi masyarakatnya dengan mendatangi pihak BNP2TKI.
 
Menanggapi hal ini, Direktur P2P, Ariny mengatakan bahwa BNP2TKI memang memfasilitasi tenaga kerja ke Luar Negeri. Namun, pemberangkatan tenaga kerja tersebut harus melalui proses dan mematuhi segala aturan yang ditetapkan pemerintah dalam hal kelengkapan dokumen juga kemampuan yang dimiliki calon tenaga kerja. Sebelum pemberangkatan, perlu mengikuti beberapa tahap test atau pelatihan untuk mengetahui kemampuan calon tenaga kerja, terutama bagi CTKI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di berbagai Negara.
 
Terkait pelayanan penempatan CTKI, Kepala Subdirektorat Pelayanan Penempatan, Dyah Rejekiningrum mengatakan bahwa saat ini yang paling banyak diminati melalui program Government to Government (G to G) adalah bidang Manufaktur dan Fishing. Para CTKI ini dilakukan test kemampuan berbahasa, Medical chek-up agar memastikan kondisi fisik yang sehat. CTKI yang melakukan proses seleksi minimal lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus, harus memiliki sertifikat pelayaran misalnya telah melakukan pelayaran sebanyak 240 jam. Kemudian, CTKI yang diberangkatkan harus yang berasal dari daerah pesisir pantai, mengerti tentang dunia kelautan bukan yang berasal dari daerah pegunungan.
 
“CTKI yang diberangkatkan itu harus yang berasal dari daerah pesisir pantai ya bukan dari pegunungan. Karena kan kalau yang dari pesisir pantai itu sudah mengerti dengan dunia laut” ujar Dyah.
 
Saat ini pihak pelayanan penempatan untuk program G to G bidang Fishing (Perikanan) menyediakan kuota sebanyak 5200 orang dan membuka pendaftaran via online. Namun di luar perkiraan, pendaftaran via online ternyata memiliki peminat melebihi batas kuota yang ditentukan yaitu sebanyak 30 ribu orang.
 
Dengan melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi untuk bekerja di bidang kelautan dan perikanan di Luar Negeri, sehingga kompetensi dan kemampuan perlu diperhatikan dengan baik. Hal ini juga demi kebaikan CTKI itu sendiri, agar tidak mengalami kendala saat bekerja di Luar Negeri. *** (Humas/MLD)

 

Share: