Semester 1 Tahun 2017, 1.321 WNI/TKI Dideportasi Melalui PLBN Entikong

17 Juli 2017 12:36 WIB

(dok. istimewa)
Pontianak, BNP2TKI, Senin (17/07/2017) - Setiap tahunnya, ribuan WNI/TKI dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Para deportan tersebut telah menjalani hukuman penjara di Sarawak, Malaysia selama beberapa bulan, baru kemudian dideportasi ke Indonesia. Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran peraturan keimigrasian dan peraturan ketenagakerjaan negara setempat misalnya masuk ke negara setempat tanpa paspor, bekerja tanpa visa kerja/ permit, cap paspor mati, bekerja dengan menggunakan PLB dan lain-lain.

Karena sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia yang menghubungkan dengan negara tetangga khususnya Malaysia dan Brunei Darussalam, Entikong tentu menghadapi beragam persoalan atau kejahatan lintas negara yang patut diwaspadai, salah satunya kejahatan perdagangan manusia. 

Tindakan deportasi terhadap WNI ataupun TKI yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia masih cukup tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan pendataan dan fasilitasi yang dilakukan oleh BP3TKI Pontianak melalui unit kerjanya di perbatasan yaitu P4TKI Entikong, sepanjang tahun 2016 lalu pemerintah Malaysia khususnya wilayah negara bagian Sarawak mendeportasi sebanyak 2.172 orang melalui pintu perbatasan PLBN Entikong.

Dari data 2.172 orang tersebut sebanyak 989 orang atau sekitar 45,53 % merupakan warga Kalimantan Barat dan sisanya sebanyak 1.183 orang atau sekitar 54,47 % berasal dari luar Kalimantan Barat. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 1.940 orang dan perempuan sebanyak 232 orang. 

Adapun yang berasal dari Kalimantan Barat berdasarkan asal daerah per kabupaten atau kota berturut-turut dengan jumlah terbanyak: Kab. Sambas 347 orang, Kab. Bengkayang 132 orang, Kab. Kubu Raya 113 orang, Kab. Landak 89 orang, Kota Pontianak 79 orang, Kab. Sanggau 62 orang, Kab. Mempawah 61 orang, Kota Singkawang 40 orang, Kab. Kapuas Hulu 36 orang, Kab. Sintang 22 orang, Kab. Sekadau 3 orang, Kab. Melawi 2 orang, Kab. Ketapang 2 orang dan Kab. Kayong Utara 1 orang.

Sementara untuk tahun ini, dari bulan Januari  hingga Juni 2017, jumlah WNI/TKI yang dideportasi sudah mencapai 1.321 orang. Sedangkan untuk repatriasi oleh KJRI Kuching ada sebanyak 80 orang, sehingga total WNI/TKI bermasalah yang dipulangkan ke Indonesia melalui PLBN Entikong mencapai angka 1.401 orang.

Dari data 1.321 orang yang dideportasi tersebut, diantaranya 567 orang asal Kalimantan Barat, dan sisanya 754 merupakan orang luar Kalimantan Barat (diantaranya mayoritas dari Jawa, NTB, NTT, Sulawesi dll). Kalau berdasarkan jenis kelaminnya, masing-masing Laki-laki sebanyak 1.122 orang dan Perempuan sebanyak 199 orang.

Untuk WNI/TKI asal Kalimantan Barat yang dideportasi tahun 2017 ini, berturut-turut daerah terbanyak berasal dari Kab. Sambas sebanyak 235 orang, Kab. Bengkayang sebanyak 61 orang, Kota Pontianak sebanyak 59 orang, Kab. Kubu Raya sebanyak 48 orang, Kab. Landak sebanyak 47 orang, Kab. Sanggau sebanyak 37 orang, Kab. Mempawah sebanyak 33 orang, Kota Singkawang sebanyak 27 orang, Kab. Kapuas Hulu sebanyak 6 orang, Kab. Sintang sebanyak 5  orang, Kab. Sekadau sebanyak 4 orang, Kab. Ketapang sebanyak 4 orang dan Kab. Melawi sebanyak 1 orang. 
  
Terkait dengan masih tingginya jumlah deportasi tiap tahun, Kasi Penyiapan Penempatan BP3TKI Pontiank, As Syafii berharap hal ini harus mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait sehingga ke depan bisa diminimalisir jumlah WNI yang dideportasi.

"Kami berharap kepada pemerintah daerah asal TKI bermasalah untuk bersama-sama meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat ke daerah kantong-kantong TKI seperti di Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Mempawah, Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya dan kabupaten di wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia," ujarnya.

Lebih lanjut Safii menjelaskan, "Kami juga menghimbau kepada masyarakat khususnya yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur yang berlaku. Hubungi BP3TKI Pontianak, P4TKI Sambas atau P4TKI Entikong dan Disnaker setempat untuk mendapatkan informasi yang benar tentang prosedur penempatan TKI dan PPTKIS yang resmi dan boleh memberangkatkan TKI ke luar negeri. Jangan percaya bujuk rayu calo, itu bohong," kandasnya.

Share: