BNP2TKI Terima Kunjungan Anggota DPRD Indramayu Terkait Pelindungan PMI

12 Februari 2018 08:34 WIB

Saat kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Indramayu di BNP2TKI, Jakarta, Jumat (9/10/2018)
BNP2TKI, Jakarta, Jumat (9/2/2018)__ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Indramayu bagian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda), di Ruang Rapat Kepala BNP2TKI, kantor BNP2TKI, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Anggota DPRD hadir sebanyak 8 (delapan) orang, masing-masing dari Fraksi PKB, Dahlan selaku ketua umum Baperda Indramayu, Riana dari fraksi PDIP, Hj. Naina dari Partai Golkar, dan beberapa dari fraksi lainnya. 

Ketua Umum Baperda, Dahlan mengemukakan bahwa tujuan kunjungan para anggota DPRD Indramayu ini adalah membahas mengenai rencana terbit dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Indramayu. Hal ini dikarenakan, Indramayu merupakan salah satu kabupaten terbesar di Indonesia sebagai penghasil PMI yang bekerja di luar negeri.

Pemerintah Daerah Indramayu patut memberi perhatian khusus terkait persiapan sebelum pemberangkatan dan pasca pemberangkatan PMI ke luar negeri karena masyarakat Indramayu sebagian besar bekerja sebagai PMI. 

“Kami hadir disini bertujuan untuk membahas terkait rencana diterbitnya dalam peraturan daerah tentang pelindungan terhadap seluruh masyarakat Indramayu yang bekerja sebagai PMI. Ini sangat penting karena Indramayu sebagian masyarakatnya bekerja di luar negeri”, ungkap Dahlan. 

Ia melanjutkan bahwa, ini sangat penting karena menyangkut keselamatan dan keamanan warga masyarakatnya. Tingginya minat masyarakat Indramayu untuk bekerja di luar negeri karena telah banyak terbukti keberhasilan dari para pekerja yang kerja di luar negeri seperti menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang perguruan tinggi, jadi pengusaha dan juga memiliki rumah yang cukup bagus. 

Namun, yang menjadi masalah utama dan sulit diatasi sejauh ini terkait adanya calo atau penyalur PMI secara illegal. Ini yang menimbulkan masalah bagi PMI itu sendiri. 
Menanggapi ini, Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono menimpali bahwa memang banyak calo atau penyalur PMI di tengah masyarakat yang sulit diberantas. Bahkan calo-calo ini sangat bergantung kepada Swasta, dan Swasta membantu memproses segala dokumen yang diperlukan untuk pemberangkatan. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terbaru ini PMI dituntut harus mandiri dalam proses pengurusan dokumen atau berkas yang diperlukan untuk bekerja ke luar negeri.

“Nah, masalah yang selalu terjadi di lapangan ini memang cukup sulit karena begitu banyak calo-calo yang memberangkatkan PMI secara illegal, mereka juga bekerjasama dengan swasta. Adanya Undang-Undang baru ini, justru mempersempit kerja calo karena disini PMI dituntut mandiri”, ungkap Hermono. (Humas/MLD)

Share: