UU 18 tahun 2017 Bukti Pemerintah Serius Terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

05 Maret 2018 09:28 WIB

Hermono (Sekretaris Utama BNP2TKI), Ramiany Sinaga (Kepala Biro Hukum dan Humas), Teguh Hendro Cahyono (Deputi Penempatan/ kiri) dan Kepala BP3TKI Serang, Ade Kusnadi dalam acara Diseminasi UU No.18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia di hotel Le Dian, Serang, Banten, Kamis (1/3/2018)

BNP2TKI (03/03)- Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  Indonesia (BNP2TKI), Ramiany Sinaga menyatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah setelah Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan yaitu menyusun peraturan pelaksanaanya.

 

“Alasan Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia itu perlu diubah adalah karena undang-undang tersebut belum memenuhi perkembangan kebutuhan pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” ungkap Ramiany pada acara Penyuluhan Hukum dalam rangka Diseminasi Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekeja Migran Indonesia, (01/03/2018) di Hotel Le Dian, Serang, Banten

 

Ramiany juga mengatakan Undang-undang No.39 Tahun 2004 juga belum terlalu detil mengatur secara jelas pembagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan swasta secara proposional, maka perlu diubah.

 

Amanat UU No.18 Tahun 2017 adalah untuk menyusun 11 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden, 12 peraturan menteri, dan 3 peraturan kepala badan dalam jangka waktu 2 tahun. Kata Ramiany.

 

Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono menyatakan, “Tantangan penyusunan peraturan pelaksana adalah terjadinya pendekatan politik birokrasi dimana kebijakan dibuat oleh stakeholders yang masing-masing memaksimalkan kepentingan institusinya serta merupakan hasil kompromi kepentingan stakeholders sehingga tidak akan ada yang terpenuhi seluruh kepentingannya dan tidak pernah melayani kepentingan klien yaitu calon pekerja migran Indonesia,”

 

Hermono berpesan, kedepan dalam membuat kebijakan harus lebih mementingkan kepentingan calon pekerja migran Indonesia, tidak lagi memikirkan kepentingan stakeholders yang pada akhirnya merugikan calon pekerja migran Indonesia.  

 

Deputi Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono mengungkapkan “bekerja adalah hak asasi manusia dan negara menjamin hak warga untuk memperoleh pekerjaan yang layak di dalam maupun di luar negeri. Dengan telah disahkannya UU No.18 tahun 2017 dimana UU tersebut lebih menekankan pada pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya, maka negara wajib membenahi sistem pelindungan sehingga pekerja migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, kekerasan dan perlakuan lain yang melanggar HAM.”

 

Teguh menegaskan bahwa terdapat 5 (lima) skenario pokok terkait penempatan pekerja migran Indonesia antara lain yaitu, Pembenahan bisnis proses, Optimalisasi peluang kerja di luar negeri, Upskill dan upgrade kapasitas calon pekerja migran, Pelayanan penempatan pekerja migran yang terintegrasi, dan Pembedayaan ekonomi dan sosial pekerja migran Indonesia.

 

 Pada kegiatan diseminasi tersebut, Kasubdit Perlindungan TKI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Yuli Adiratna, menyatakan, “Perlindungan terbaik adalah dari diri sendiri yaitu dengan menerapkan prinsip 4 S, Siap fisik dan mental, Siap dokumen, Siap bahasa, budaya dan adat istiadat negara setempat juga Siap keterampilan/kompetensi.”  

 

Selain pelindungan dari diri sendiri pekerja migran, pelindungan dari keluaga dan lingkungan juga harus diterapkan dengan cara menyimpan fotokopi dokumen pekerja migran dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan proses keberangkatan kerabat ke luar negeri dengan tujuan bekerja. Dengan perhatian dari keluarga atau warga lingkungan sekitar pekerja migran Indonesia membuat semakin terlindunginya pekerja migran Indonesia.

  

Peserta yang hadir dalam kegiatan diseminasi yang dimoderatori oleh Kepala BP3TKI Serang Ade Kusnadi, yaitu perwakilan dari BP3TKI Serang, BP3TKI Bandung, BP3TKI Jakarta, BP3TKI Semarang, BP3TKI Yogyakarta, BP3TKI Surabaya, Disnaker Provinsi Banten, Disnaker Kota Serang, Disnaker Kabupaten Serang, Disnaker Kabupaten Pandenglang, Disnaker Kabupaten Lebak, Disnaker Kabupaten Tanggerang, Disnaker Kota Tanggerang, Disnaker Kota Cilegon, Dinas Adminduk Kabupaten Serang, Imigrasi Kelas I Setang, RSUD Dr. Drajad Prawiranegara, Komunitas Keluarga Buruh Migran Kecamatan Domas dan PPTKIS yang berada di wilayah Provinsi Banten. **** (Humas)

 

 



Share: