BP3TKI Makassar Gagalkan Keberangkatan Tiga CPMI Korban TPPO

13 April 2018 22:22 WIB

Kepala BP3TKI Makassar, Mohd. Agus Bustami memberikan pencerahan kepada ketiga CPMI mengenai proses pemberangkatan bekerja ke luar negeri yang legal.
Makassar, BNP2TKI (13/4/2018). Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Makassar telah menggagalkan keberangkatan tiga Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) asal Kab. Polman, Prov. Sulawesi Barat.

Ketiga CPMI tersebut adalah Anita, Hilda, dan Darmawati Daud. Ketiganya direkrut oleh Hj. Darma, seorang sponsor/calo yang memang dikenal kerap memberangkatkan PMI ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Ketiganya tiba di Makassar pada hari Jumat (13/04/2018) dengan pesawat Lion Air tiba pukul 01.55 WITA.

Sebelumnya, mereka berada di penampungan sebuah PPTKIS di Kawasan Condet, Jakarta Timur, selama lebih kurang seminggu. Keberangkatan mereka berhasil digagalkan berkat informasi yang diperoleh dari seorang warga Kab. Polman yang kemudian menghubungi langsung kepala BP3TKI Makassar, Mohd. Agus Bustami, dan koordinasi dengan Direktorat Pengamanan BNP2TKI.

Ketiga CPMI tersebut awalnya merasa kecewa karena keberangkatannya digagalkan. Pasalnya, mereka sudah membayangkan akan bekerja di Arab Saudi dan berharap bisa mengirimkan uang sebesar Rp. 5 juta untuk keluarga mereka, sebagaimana tetangga mereka yang telah terbukti bisa dengan teratur mengirimkan uang setiap bulannya. Pengantar Kerja BP3TKI Makassar, M. Arif menjelaskan bahwa nasib baik yang dialami tetangganya tersebut hanya keberuntungan saja, dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mengikuti jejaknya, karena saat ini pemerintah telah menutup kran pemberangkatan PMI ke Timur Tengah, dan hal tersebut tentu didasari pertimbangan demi melindungi PMI.

Sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka, ketiganya dikumpulkan di ruang rapat kantor BP3TKI Makassar. Kepala BP3TKI Makassar, memberikan penjelasan guna menyadarkan ketiga CPMI, bahwa saat ini pemerintah Republik Indonesia sejak 2015 telah menghentikan pengiriman PMI ke 19 negara Timur Tengah untuk sektor informal (peñata laksana rumah tangga). Keputusan tersebut diambil mengingat banyaknya persoalan yang menimpa PMI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di 19 negara tersebut.

“Di Arab Saudi itu undang-undang ketenagakerjaannya tidak mengatur tentang pekerja yang bekerja di rumah tangga. Jadi kalau ada majikan yang berbuat sewenang-wenang kepada PMI, misalnya menyiksa, menghamili, kita tidak bisa lindungi.”ujar Agus Bustami.

 Agus Bustami juga menjelaskan bahwa majikan di Arab Saudi mengeluarkan uang Rp. 30 hingga 50 juta untuk mendapatkan satu orang PMI melalui agency dan sponsor/calo, dan calo sendiri memperoleh keuntungan sekitar setengah dari harga tersebut untuk setiap PMI yang berhasil mereka rekrut. Untuk itu, ketiganya perlu merasa bersyukur karena mereka masih diselamatkan dari perdagangan orang.***(Humas-BP3TKI Makassar/MA)
 

Share: