Sinergi BP3TKI Manado dan Kanim kelas I Manado Cegah PMI Non Prosedural

08 Juni 2018 09:35 WIB

Kantor Imigrasi kelas I Manado dan BP3TKI Manado gelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Nonprosedural diadakan di Balai Desa Kiawa, Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa Induk

Manado, BP3TKI (8/6/18) -- Kantor Imigrasi kelas I Manado dan BP3TKI Manado gelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Nonprosedural diadakan di Balai Desa Kiawa, Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa Induk yang merupakan salah satu kantong PMI di provinsi Sulawesi Utara.
 

Dihadiri Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, Kapolres Minahasa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Minahasa, Koramil, pemerintah desa se-kecamatan Kawangkoan, PPTKIS serta beberapa sekolah SMK.
 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Manado, Friece Sumolang mengatakan bahwa dewasa ini jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri semakin meningkat, namun permasalahan yang timbul juga semakin banyak, khususnya yang berangkat secara non prosedural.

 

“Sangat penting kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan dan masyarakat guna mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul” ungkap Friece.
 

Kepala BP3TKI Manado Hard F. Merentek mengatakan Desa Kiawa mempunyai sekitar 400 PMI yang bekerja di luar negeri  “Apabila di telusuri lebih lanjut, kami menduga kemungkinan ada 200 PMI non prosedural yang berasal dari Desa Kiawa, artinya ada sekitar 600 orang warga desa Kiawa yang mengadu nasib di luar negeri. Namun saying sepertiga diantaranya berangkat secara ilegal” jelasnya.

 

 

Para peserta sosialisasi yang sebagian besar merupakan pemerintah desa se-kecamatan Kawangkoan, diberikan pemahaman prosedur bekerja ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

“ BP3TKI Manado menyambut baik acara ini karena para peserta yang hadir adalah pemerintah desa yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah kepada  warganya karena ke depannya berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 tentang pelindungan PMI, pemerintah desa memiliki peranan penting dalam hal perekrutan PMI untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan” ungkap Hard F. Merentek.

 

Bekerja ke luar negeri adalah salah satu alternatif yang disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran, namun bagi masyarakat yang ingin mengadu nasib di luar negeri harus memperhatikan syarat bekerja ke luar negeri berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 yaitu berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.  Adapun jenis dokumen yang harus dimiliki oleh seorang calon PMI adalah KTP, ijazah, akte kelahiran/surat kenal lahir, surat nikah, surat ijin keluarga, sertifikat kompetensi kerja, sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh sarana kesehatan, perjanjian penempatan, paspor, visa kerja, perjanjian kerja, kartu peserta asuransi dan buku tabungan.

 

“Bekerja ke luar negeri dapat membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat dan menyumbangkan devisa untuk negara dalam bentuk remitansi yang nantinya memutar roda perekonomian daerah, namun harus diingat, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pastikan anda berdokumen lengkap serta terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota setempat dan di BP3TKI” jelas Hard F. Merentek.

 

Acara sosialisasi ini merupakan bentuk nyata hadirnya negara untuk melindungi warganya sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo. “selaku aparat pemerintah, kami akan terus menerus bergandengan tangan dengan seluruh instansi terkait untuk bersama-sama melindungi masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri agar tidak menjadi PMI non prosedural. Sungguh miris apabila ada anggota masyarakat kami yang menjadi korban karena sebenarnya niat mereka bekerja ke luar negeri sangat mulia yaitu ingin mensejahterakan keluarganya tapi niat ini sering dimanfaatkan oleh para calo yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya sosialisasi ini, pengetahuan kami menjadi bertambah sehingga kami bisa menyampaikan materi sosialisasi kepada warga kami dan bisa mencegah warga kami yang akan berangkat bekerja ke luar negeri secara non prosedural” ungkap Oldy Jemmy Suak selaku Hukum Tua Desa Kiawa sebagai peserta sosialisasi. ***(Humas/MSD)



Share: