11 Juli 2018 17:02 WIB

Padang, BNP2TKI – Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Padang mengadakan rapat dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang beroperasi di wilayah Sumatera Barat, Rabu, (11/7/2018). Rapat ini membahas mengenai kegiatan penempatan di BP3TKI Padang termasuk pemasalahan yang dihadapi di lapangan oleh PPTKIS dalam proses rekrutmen dan penempatan.  Dari 18 (Delapan belas) PPTKIS yang aktif di Sumatera Barat, sebanyak 11 PPTKIS hadir dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kasi Penyiapan Penempatan, James Lumban Gaol.

“Rapat koordinasi ini bukan hanya memberikan informasi kepada PPTKIS mengenai proses penempatan namun juga merupakan diskusi terbuka mengenai permasalahan  yang dihadapi oleh PPTKIS dalam proses rekrutmen saat dilapangan. Selain itu kami, BP3TKI Padang sangat berharap adanya transparansi mengenai cost structure oleh PPYKIS sehingga Calon PMI/ TKI yang akan berangkat ke luar negeri tidak merasa ditipu atau dirugikan”, ungkap James pada rapat yang diselenggarakan di ruang pertemuan BP3TKI Padang.

Dalam pengurusan dokumen dan prasyaratan kerja ke luar negeri, ada komponen biaya yang harus ditangung sendiri oleh Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat namun ada pula biaya yang telah ditanggung oleh Pengguna Jasa (User) di luar negeri. Adapun komponen biaya yang dievaluasi agar tidak merugikan CTKi/ PMI dari cost structure yakni mengenai biaya pembuatan paspor, pembuatan Visa, biaya pemeriksaan kesehatan, dan asuransi tenaga kerja.

Dalam biaya penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri pada dasarnya terdapat dua jenis biaya yakni fix cost structure dan variable cost structure. Fix cost structure merupakan biaya tetap yang telah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut diantaranya adalah biaya pembuatan paspor, BPJS, Medical Check Up dan Visa. Sedangkan variabel cost dapat berupa orientasi kerja dan fee management.

“ Yang perlu diperhatikan adalah kesepakatan bersama dari PPTKIS yang ada di Sumatera Barat mengenai variable cost untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya ke negara Malaysia. Saya melihat dari contoh perjanjian kerja yang ada di Padang, biaya penempatan yang dibebankan kepada TKI atau Pekerja Migran Indonesia sudah cukup baik dan mengacu pada peraturan yang ada”, ujar Sri Andayani, Kepala Subdirektorat Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitasi Pembiayaan yang juga hadir sebagai narasumber dalam rapat koordinasi ini.

Lebih lanjut, peserta rapat sangat mengharapkan kejelasan untuk MOU antara negara Indonesia dengan Malaysia mengenai penempatan tenaga kerja Indoensia. Sehingga dapat bersaing dengan negara lain seperti Filipina, Bangladesh, Vietnam untuk mendapatkan tawaran pekerjaan yang disediakan oleh Agensi Malaysia.  (Humas/bp3tkipadang/dba)

Share: