Tanggapan Terkait Viralnya Video PMI di Arab Saudi

11 Juli 2018 17:08 WIB

Deputi Perlindungan BNP2TKI, Anjar Prihantoro Budi Winarso saat ditemui di ruang kerjanya, Direktorat Perlindungan BNP2TKI, Gedung BNP2TKI, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

BNP2TKI, Jakarta, Rabu (11/7/2018) – Menanggapi viralnya video youtube berdurasi 1 menit 44 detik dimana empat pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan mengaku hendak diperkosa pada penampungan agency Al Baha di Arab Saudi, seperti yang didengar dalam kesaksian video tersebut. 


Deputi Perlindungan BNP2TKI, Anjar Prihantoro mengatakan bahwa, permasalahan yang terjadi pada keempat PMI yang ada di Video viral tersebut memang cukup menarik perhatian masyarakat luas.  Meski video ini dipublish dan diperkirakan terjadi pada Januari 2017 lalu, namun video ini kembali viral. 
 

"Ini menjadi sesuatu yang perlu ditangani dengan serius, dan BNP2TKI harus bisa menangani dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi dengan ujung tombak perwakilan RI di Arab Saudi yakni KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, untuk memastikan kebenaran video tersebut.” ungkapnya.

 

Jika benar ditemukan adanya kasus tersebut oleh perwakilan RI, maka pasti akan segera ditindaklanjuti melalui penanganan dengan mengikuti mekanisme yang ada di negara tersebut.

 

“BNP2TKI dalam hal ini dapat segera bertindak dengan mem-blacklist perusahaan yang menempatkan pekerja migran tersebut”, jelas Anjar, saat ditemui di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

 

Ditambahkan, dari sisi aturan pun, keputusan memutuskan kontrak kerja dengan pihak Agensi di negara penempatan telah ada dalam "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan". Dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini, masalah penilaian mitra usaha tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 yang berbunyi ; (1) Mitra Usaha yang bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara kegiatan penempatan TKI; dan/atau; c. pencabutan tanda daftar.

 

"BNP2TKI bertindak dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada perwakilan RI di Arab Saudi, agar kemudian agensi yang ada di Arab Saudi di-blacklist sesuai dengan PP tersebut. Perwakilan bisa menilai agency atau mitra usaha yang akan bekerjasama dengan PPTKIS di Indonesia. Jika mitra usaha termasuk dalam “daftar hitam” maka, perwakilan tidak akan memberikan pelayanan atau mengendorse dokumen-dokumen yang diperlukan. Artinya mitra usaha tidak bisa bekerjasama dengan PPTKIS, dan PPTKIS yang masih melakukan kerjasama akan diproses/diberikan sanksi sesuai aturan perundangan.” jelas Anjar Prihantoro.*** (Humas/MLD). 

 



Share: